5 Tips Agar Perusahaan Terhindar dari Kasus Korupsi

Dari melakukan deklarasi hingga melaporkan.

0
811
Advisor SustaIN Pauline Arifin. Sumber Foto: http://sustain.id/

Kasus tindak pidana korupsi bukan hanya menyangkut tindakan pejabat pemerintahan yang melanggar aturan, tetapi juga ada peran dari perusahaan swasta yang mendorong terjadinya pelanggaran tersebut. Salah satu kasus yang sering ditemukan adalah suap yang dilakukan oleh swasta untuk melancarkan bisnisnya.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 2016, setidaknya ada 150 individu dari korporasi yang terjerat kasus korupsi. Data tersebut menjadi rujukan Sustainable Indonesia (SustaIN) untuk mendorong agar korporasi atau perusahaan dapat membangun praktek bisnis yang berintegritas. (Baca juga: SustaIN Dorong Korporasi Bangun Praktek Bisnis Berintegritas).

Selain itu, perusahaan juga harus menjalankan langkah-langkah yang tepat agar terhindar dari kasus korupsi. Advisor SustaIN Pauline Arifin memaparkan lima tips bagi perusahaan supaya tidak terjerat kasus korupsi. Berikut adalah tipsnya:

1. Deklarasi

Dalam hal melakukan deklarasi, setidaknya ada empat hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Pertama, membangun dan menerapkan kode etik yang secara eksplisit menyuarakan antikorupsi. Kedua, mendeklarasikan bahwa perusahaan terikat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan anti korupsi atau anti-bribery (penyuapan). Ketiga, mendeklarasikan larangan untuk membayar apapun tanpa dokumentasi resmi sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, membuat komitmen kuat, termasuk keikutsertaan dalam Gerakan Anti Korupsi yang diprakarsai oleh para pemangku kebijakan dan/atau lembaga penegak hukum ataupun mengambil peran sebagai inisiator gerakan antikorupsi.

2. Bertanya

Tanyakan, mintakan dan pastikan bahwa ada Peraturan secara tertulis yang menyatakan proses atau biaya yang dimintakan itu resmi. Kemudian, tanyakan pada bagian Kepatuhan Perusahaan atau Manajemen mengenai kebenaran proses dan/atau biaya tertentu yang perlu dibayarkan dan dipenuhi tersebut. Selain itu, kita perlu menanyakan serta meminta kwitansi tanda terima sebagai bukti resmi dari entitas terkait.

3. Mengajak

Apabila kwitansi tidak dapat diberikan, maka yang dapat kita lakukan adalah mengkomunikasikan serta mengajak yang bersangkutan sebagai pengampu kebijakan kepentingan negara untuk turut serta dalam pencegahan korupsi dengan melaksanakan tugas dengan benar agar proses bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

4. Menolak

Dalam hal ini, paling tidak ada lima hal yang perlu kita lakukan. Pertama, menolak untuk membayar. Kemudian kedua, kita perlu menjelaskan kembali bahwa kita dilarang untuk memenuhi permintaan ilegal karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang dapat melibatkan adanya pihak lain yang ikut terkait. Ketiga, cari dan temui atasan yang bersangkutan untuk menjelaskan kondisi tersebut. Keempat, mencatat nama oknum atau petugas disertai rincian biaya yang diminta, termasuk informasi mengenai posisi dari petugas tersebut; waktu dan juga tempat kejadian. Terakhir, segera melapor ke bagian internal Kepatuhan Perusahaan atau manajemen untuk mendapatkan pengarahan mengenai hal berikutnya yang harus dilakukan.

5. Melaporkan

Tata cara pelaporan yang dimaksud adalah, pertama, kita perlu melaporkan secara verbal dan tertulis kepada bagian internal Kepatuhan Perusahaan atau manajemen. Setelah itu, bagian internal Kepatuhan Perusahaan atau manajemen akan melakukan rekap laporan. Apabila langkah-langkah tersebut telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, namun masih tetap terjadi tindakan koruptif oleh oknum atau petugas, maka perusahaan perlu segera melaporkan resmi antara lain kepada: (1) Satgas Pungli, (2) Inspektorat terkait, (3) Bagian Pengaduan Masyarakat, (4) Ombudsman yang terkait Pelayanan Publik, (5) LAPOR, (6) Penegak Hukum. Apabila perilaku korupsi dilakukan oleh oknum yaitu aparat penegak hukum, maka pelaporan dilakukan kepada inspektorat atau pengawasan internal entitas tersebut dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(LY/PHB)

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*