Aspek Hukum Financial Technology di Indonesia (AILRC)

0
1980
Ilustrasi. Sumber Foto: www.cafecredit.com via flickr.

Artikel ini ditulis oleh Alma Kirana SMuhammad Fahriza A, dan Rezzy Akbar Y. Artikel ditulis untuk mengikuti ALSA Indonesia Legal Review Competition (AILRC) 2018 yang mengambil tema tentang Financial Technology.

Publikasi artikel pada rubrik KLIKALSA” sebagai wujud kerja sama KlikLegal dengan National Board ALSA Indonesia (Periode 2017-2018). Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis, dan tidak mewakili pandangan redaksi KlikLegal.

 

Pendahuluan

a. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang masyarakatnya memiliki potensi luar biasa, salah satunya dalam bidang teknologi. Teknologi dapat dimanfaatkan dengan banyak cara, bisa sebagai alat transportasi, alat komunikasi, alat informasi dan masih banyak yang lainnya. Di era maju seperti ini, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kreativitas dan inovasi manusia di bidang teknologi dan informasi semakin maju di berbagai aspek, termasuk finansial sebagai salah satu bidang yang mempunyai peran besar terhadap sektor perekonomian suatu negara. Finansial mempunyai peran untuk memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga muncul inovasi yang menerapkan teknologi modern di bidang keuangan yaitu Financial Technology.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 tentang teknologi finansial mendefinisikan teknologi finansial sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 membagi teknologi finansial menjadi lima hal, yaitu :

  1. Sistem pembayaran,
  2. Pendukung pasar,
  3. Manajemen investasi dan manajemen risiko,
  4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal
  5. Jasa finansial lainnya

Financial Technology yang selanjutnya akan disebut fintech adalah inovasi dalam bidang keuangan yang membuat kegiatan usaha menjadi lebih efisien dan mudah dilakukan di mana pun. Jaringan internet yang semakin kuat dan pemikiran masyarakat yang mulai terbuka di era digital ini mempermudah perkembangan fintech. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 tentang teknologi finansial bahwa teknologi finansial ini harus memenuhi kriteria yaitu:

  1. Bersifat inovatif
  2. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis
  3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
  4. Dapat dipergunakan secara luas
  5. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Fintech muncul pertama kali pada tahun 2004 di Inggris oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang bertugas meminjamkan uang. Sedangkan di Indonesia sendiri fintech mulai di kenal di September 2015 sejak munculnya Asosiasi Fintech Indonesia. Asosiasi ini bertujuan untuk menyediakan partner bisnis yang terpercaya dan dapat diandalkan untuk membangun ekosistem fintech di Indonesia. Kemudian pada tahun 2008 digagaslah model keuangan baru melalui perangkat lunak Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto. Konsep inti dari pengembangan fintech ini adalah konsep peer-to-peer (P2P) yang sebenarnya sudah digunakan terlebih dahulu oleh Napster untuk music sharing di tahun 1999.

Di Indonesia sendiri, fintech mulai berkembang pesat dan menjadi tren di tahun 2016 hingga tahun 2017. Pelopor booming nya fintech di Indonesia adalah perusahaan Go-Jek yang berdiri di tahun 2010 dan menjadi tren setelah 4-5 tahun Go-Jek berdiri. Dengan berdirinya Go-Jek, banyak perusahaan-perusahaan lain yang mengadaptasi fintech sebagai basis dari perusahaan mereka.

Jika dilihat secara hukum, peraturan yang mengatur tentang fintech masih sedikit dan belum dibahas secara menyeluruh. Peraturan yang mengatur tentang adanya fintech adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang nantinya akan dibahas lebih lanjut di pembahasan.

Indonesia membutuhkan kejelasan lebih lanjut tentang peraturan yang mengatur fintech karena penulis merasa fintech akan menjadi salah satu dari sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Permasalahan yang sedang terjadi terkait fintech di Indonesia adalah hubungan dari peraturan yang terkait dan fintech itu sendiri yang masih membuat masyarakat susah untuk memahami, dan yang masih perlu di yakinkan adalah setiap ada perubahan yang terjadi di Indonesia haruslah membawa dampak positif untuk masyarakat Indonesia.

 b. Rumusan Masalah

 1. Bagaimana Hubungan antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur?

2. Bagaimana Perkembangan Hukum di Indonesia dengan Adanya Financial Technology?

 

Pembahasan

a. Hubungan antara POJK dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur

Hubungan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial adalah di mana Peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan itu secara khusus hanya mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang tertera pada Pasal 1 ayat (3) peraturan tersebut[i] peraturan tersebut. Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 pada Pasal 3 bahwa teknologi finansial di kategorikan ke dalam lima macam tidak hanya layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi.[ii] Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 ini juga ditambah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang berfungsi sebagai peraturan tambahan untuk menjelaskan beberapa hal secara lebih rinci seperti yang tertera pada Pasal 7 mengenai tata cara pendaftaran, tertera pada ayat 4 yang berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.”[iii] Dengan munculnya kedua aturan ini bisa dikatakan bahwa seluruh perusahaan Financial Technology sudah mempunyai sebuah payung hukum untuk melindungi perusahaan tersebut dan sudah jelas juga bahwa hanya perusahaan yang berbadan hukum saja yang dapat mendaftarkan dirinya sebagai penyelenggara teknologi finansial, tetapi apabila perusahaan tersebut ingin menyelenggarakan sebuah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi maka harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi seperti yang diatur dalam POJK Nomor 77 Pasal 2.

Hubungan antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan fintech adalah untuk melindungi kepentingan konsumen terkait dengan dana data, serta kepentingan nasional terkait dengan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. Dan dikarenakan OJK sudah mendukung digitalisasi ini, diharapkan memperbaiki tingkat keseimbangan dan mempercepat pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta lebih mendukung pengembangan inklusi keuangan yang memudahkan masyarakat kecil. Dengan adanya peraturan ini sebagai payung hukum, fintech diharapkan tidak menimbulkan persaingan yang sengit antar pelaku usaha. Dikarenakan berdasarkan pasal 2 penyelenggara dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini harus merupakan badan hukum selain itu tidak hanya sebagai badan hukum saja tetapi harus mempunyai bentuk berupa perseroan terbatas atau koperasi sehingga tidak semua badan hukum yang dapat melakukan layanan tersebut. Dalam ketiga aturan ini sudah sangat jelas bagaimana pemerintah mengatur mengenai bagaimana untuk menjadi penyelenggara teknologi finansial dan ketiga aturan ini saling melengkapi dalam mengatur teknologi finansial di mana POJK hanya mengatur satu macam teknologi finansial dan untuk peraturan yang bersifat lebih umum ada di dalam Peraturan Bank Indonesia serta diperjelas lagi di dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Dengan adanya aturan ini juga memudahkan perusahaan penyelenggara teknologi finansial dalam melakukan uji coba produk dikarenakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 tahun 2017 pada Bab IV Pasal 11 mengenai sebuah sistem uji coba yang dikenal dengan nama Regulatory Sandbox dan diperjelas dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas[iv] aturan ini juga bermanfaat bagi perusahaan tersebut sebagai acuan atau panduan dalam mendaftarkan perusahaannya agar dapat menjadi penyelenggara dari teknologi finansial dan juga dalam Peraturan Bank Indonesia dijelaskan bahwa tidak boleh digunakannya Virtual Currency[v] yaitu mata uang virtual seperti Bitcoin karena selain memiliki banyak risiko, Bitcoin juga ilegal karena tidak terjangkau oleh bank sentral; jadi hanya bisa melakukan mata uang Rupiah dalam segala transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut.

b. Perkembangan Hukum di Indonesia dalam menghadapi Financial Technology

Perkembangan Hukum yang ada di Indonesia dalam menghadapi teknologi finansial dapat terlihat dari munculnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi[vi] yang di mana peraturan ini mengatur teknologi finansial tetapi secara khusus di mana hanya mengatur mengenai perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang tertera pasal 18 sampai 20. Sedangkan berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial di mana dalam peraturan ini lebih bersifat umum dikarenakan yang dapat diatur dengan peraturan ini adalah segala teknologi finansial yang tertera dalam pasal 3 peraturan tersebut. Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur di mana aturan ini merupakan aturan lanjutan di mana di dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 ini mengatur lebih rinci mengenai beberapa hal seperti tata cara pendaftaran dan regulasi uji coba produk dan layanan. Dengan munculnya dua peraturan ini yang bermanfaat untuk melindungi kepentingan konsumen terkait dengan dana data, serta kepentingan nasional terkait dengan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. .Dengan adanya peraturan ini sebagai payung hukum, fintech diharapkan tidak menimbulkan persaingan yang sengit antar pelaku usaha karena sudah diatur dalam dua peraturan ini hanya perusahaan yang berbadan hukum saja yang dapat menjadi penyelenggara teknologi finansial dan harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu seperti yang tertera dalam dua peraturan ini.

Fintech mampu mengubah gaya hidup masyarakat dengan berbagai cara, membantu mengkritisi sistem hukum yang ada pada negara tersebut, khususnya Indonesia, beberapa contohnya adalah:

  1. Membantu perkembangan startup baru
  2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
  3. Mengurangi pinjaman dengan bunga tinggi

Perkembangan hukum yang tinggi pasti diiringi dengan kekhawatiran atau beberapa permasalahan. Contoh besar permasalahan dalam bidang fintech adalah pencucian uang secara online dan pendanaan terorisme yang tidak terlacak. Secara hukum, memang sudah diatur untuk pencegahan dan beberapa aturan yang menghukum keras jika mana perbuatan tersebut dilakukan. Pada intinya yang penulis maksud adalah bagaimana cara melacak hal tersebut yang pasti terblokir oleh transaksi online yang dilakukan oleh orang yang transaksi dan orang yang memberi barang/jasa. Dengan melemparkan sebuah contoh permasalahan, tentunya sudah ada langkah-langkah yang preventif yang dapat dilakukan, yaitu setiap perusahaan fintech harus memberikan transparansi transaksi setiap sebulan sekali yang biasa disebut dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke Badan Kegiatan Penanaman Modal (BKPM).

Penutup

a. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam berbagai aspek salah satunya teknologi dengan adanya teknologi finansial yang di mana sangat membantu usaha-usaha kecil untuk memberikan modal serta berbagai macam teknologi finansial. Dengan semakin maraknya perusahaan teknologi finansial di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang di mana memberikan sebuah regulasi untuk mengatur perusahaan teknologi finansial tetapi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan hanya mengatur mengenai perusahaan teknologi finansial dalam bidang simpan pinjam, lalu munculnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial dalam berbagai bidang yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19, diperjelas juga dengan adanya Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang menjelaskan secara lebih rinci mengenai tata cara pendaftaran dan lain lainnya. Ketiga aturan ini juga saling melengkapi untuk mengatur perusahaan teknologi finansial yang sudah ada atau yang akan menjadi perusahaan teknologi finansial itu sendiri.

b. Saran

Menurut  penulis,  masih  banyak  hal-hal  yang  perlu  diperbaiki  demi  mencapai perekonomian yang lebih baik. Dengan adanya fintech sebagai inovasi industri, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat menjaga keseimbangan antara akses masyarakat pada sektor keuangan melalui inovasi industri ini. Selain itu diharapkan agar secepatnya muncul regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur fintech di Indonesia karena masih banyak isu dalam industri fintech dan aturan yang dikeluarkan oleh OJK belum mencakup semua tentang fintech. Diharapkan pemerintah juga bisa mengeluarkan aturan terkait proses verifikasi agar kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech semakin meningkat. Pasalnya, dari sisi debitur untuk soal pengaturan kurang jelas. Perusahaan fintech harus memiliki aturan hukum yang jelas untuk meminimalisir risiko yang akan timbul di kemudian hari. Karena belum ada undang-undang yang mengatur akan hal ini, penulis menyarankan untuk segera dibuatnya undang-undang agar meminimalisir potensi risiko yang akan timbul. Ada baiknya untuk menganggap fintech tidak hanya sekedar metode pembayaran saja, melainkan juga dapat diterapkan dan dikembangkan sebagai sebuah inovasi di keuangan yang dapat menyediakan transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Dengan dikembangkan dan dikuatkannya fintech di Indonesia–di mana semua orang dapat mengakses jaringan internetnya dengan baik–dapat menjadi dampak yang besar bagi industri keuangan di Indonesia; khususnya dapat meningkatkan standar kehidupan masyarakat di Indonesia dan membantu pengusaha menengah kecil.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

https://lawyery.id/kajian-yuridis-awal-financial-technology-di-indonesia/

 

http://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mengenal-lebih-dekat-financial-technology

 

https://finance.detik.com/moneter/3392510/ojk-keluarkan-aturan-fintech-ini-isinya

 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57bef8993c7a6/6-poin-yang-akan-diatur-dalam-peraturan-ojk-tentang-fintech

 

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/03/120000326/ini.poin.penting.aturan.peer-to-peer.lending.untuk.fintech

 

http://infobanknews.com/pojk-fintech-akan-terbit-triwulan-pertama-2018/

 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170102183945-78-183626/ojk-larang-fintech-pungut-dana-nasabah

 

https://www.wartaekonomi.co.id/read97906/menanti-kehadiran-aturan-financial-technology.html

 

http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/FAQ_PBI_191217.pdf

 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt571f579e34e05/3-persoalan-hukum-penghambat-industri-financial-technology 

 

http://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/23/081500926/Pengaruh.Munculnya.Start- up.Fintech.pada.Industri.Keungana.di.Indonesia

 

http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf

 

END NOTE

[i] http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf

[ii] http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/PBI_191217.pdf

[iii] Ibid.

[iv] http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/FAQ_PBI_191217.pdf.

[v] http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/FAQ_PBI_191217.pdf.

[vi] http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf

 

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*