BPOM Kenalkan Apa Itu CDOB Dan Penerapannya

0
4955
Ilustrasi : https://pixabay.com/

Direktur Pengawasan Distribusi, Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM, Hardaningsih menjelaskan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) atau Good Distribution Practice (GDP) adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.

Tujuan CDOB, pertama, terlaksananya pengamanan lalu lintas obat dan penggunaan obat untuk melindungi masyarakat dari kesalahan penggunaan (misuse) dan penyalahgunaan (abuse).

“Nah  ini tugas bapak ibu di sarana bisnis distribusi dan pengamanan lalu lintas obat supaya tidak terjadi kesalahan pengunaan dan penyalahgunaan gitu. Sekarang ini sangat memprihatinkan apa saja disalahgunakan membuat kita berpikir kenapa tidak efektif pengamanannya, mereka masih saja berpindah-pindah,” jelasnya dalam acara “Sosialisasi Peraturan Kepala BPOM No. 25 Tahun 2017” di Aula Gedung C Badan POM, Jl Percetakan Negara No. 23. Jakarta Pusat, Ka   mis (31/5).

Kedua, menjamin keabsahan dan mutu obat yang sampai ke konsumen adalah obat yang efektif, aman dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. “Jadi obatnya itu absah atau legal bukan obat palsu. Nah ini disinyalir akhir-akhir ini yang terus beredar itu adalah obat palsu. Untuk itu, saya memperingkatkan jangan sampai obat ilegal itu masuk ke tempat jalur distribusi legal karena pastinya akan ada dampak hukumnya kalau itu terjadi,” ujarnya.

Ketiga, menjamin penyimpangan obat aman dan sesuai dengan persyaratan termasuk selama transportasi. “Bapak ibu sekalian juga harus berhati-hati karena sekarang ini ada tren jasa pengiriman. Banyak obat yang hilang ratusan box dari jasa pengiriman. Itu yang harus kita pikirkan bagaimana jasa pengiriman ini tidak bermain dan mengelabui kita. Kalau bisa ada pengamanan-pengamanan lain terutama untuk obat psikotropika atau yang lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, Hardaningsih menuturkan penerapan CDOB itu sudah disusun sejak tahun 2003. Kemudian, ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 tahun 2011 mempersyaratkan penanggungjawab adalah apoteker dan PBF yang menerapkan CDOB diberikan sertifikat oleh Kepala Badan POM yang kebijakannya bersifat voluntary. “Jadi dulu sifatanya hanya voluntary atau sukarela ya,” tuturnya.

Pada tahun 2012, dikerluarkan pedoman teknis CDOB. Sedangkan, untuk juklak CDOB dikeluarkan tahun 2015 dan terakhir Peraturan Kepala Badan POM 25 tahun 2017 tentang Sertifikasi CDOB yang bersifat mandatory atau wajib.

 

PHB

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*