Implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 Terhadap Restrukturisasi Utang sebagai Solusi Menyelamatkan Perusahaan dari Ancaman Kepailitan di Masa Pandemi

0
248
Implementasi POJK No. 11POJK.032020 Terhadap Restrukturisasi Utang sebagai Solusi Menyelamatkan Perusahaan dari Ancaman Kepailitan di Masa Pandemi

Implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 Terhadap Restrukturisasi Utang sebagai Solusi Menyelamatkan Perusahaan dari Ancaman Kepailitan di Masa Pandemi
Covid-19
Fadhila Shaffa Luthfie, Irvan Zaldya[1]

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang merekah di Indonesia sekitar bulan Februari 2020, tentunya memberikan dampak yang meluas di segala aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Dengan segala kebijakan yang dikeluarkan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, memberikan dampak bagi perekonomian, dari mulai banyaknya dilakukan PHK hingga banyaknya utang yang berujung kepailitan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, restrukturisasi utang terhadap perusahaan adalah salah satu solusinya. Pemerintah membuat kebijakan terhadap restrukturisasi utang terkhusus di masa pandemi Covid-19 ini melalui POJK No. 11/POJK/03/2020. Terdapat hal yang menarik untuk dibahas yaitu bagaimana regulasi dan implementasi restrukturisasi utang sebelum pandemi dan ketika pandemi, yang bertujuan salah satunya untuk melihat pelaksanaan restrukturisasi utang menurut POJK No. 11/POJK/03/2020. Dengan menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan yuridis empiris yang menganalisis implementasi ketentuan hukum pada praktiknya dalam peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, dapat disimpulkan bahwa POJK No. 11/POJK/03/2020 menyelamatkan UMKM dari kebangkrutan, namun terdapat beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut antara lain: self-assessment bank yang belum memiliki pedoman yang jelas terhadap kriteria debitur yang berhak mengajukan restrukturisasi utang serta ditemukannya implementasi kebijakan yang diterapkan sebelum peraturan berlaku.

Kata Kunci: Kebijakan, Kepailitan, Pandemi, Perusahaan, Restrukturisasi Utang.

  •   Pendahuluan

Sebuah kegagalan dari perusahaan, baik karena ketidakmampuan memenuhi prestasi finansialnya pada waktu yang ditentukan, ataupun karena kewajiban finansial yang melebihi aset-aset yang dimiliki menjadi salah satu karakteristik proses reorganisasi perusahaan. Oleh karenanya, dalam setiap tindakan reorganisasi perusahaan, sebaiknya mengacu terhadap performance perusahaan yang lebih baik di masa depan setelah dilakukannya reorganisasi. Tindakan reorganisasi tersebut harus dapat meningkatkan earning power dari perusahaan yang bersangkutan.[2] Earning power yang dimaksud merupakan kemampuan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat besar kecilnya dalam menghasilkan laba.[3] Untuk dapat meningkatkan earning power tersebut, dapat dipertimbangkan beberapa tindakan dengan konsekuensi hukumnya masing-masing, yang salah satu tindakannya adalah restrukturisasi utang.

Ada beberapa bentuk tindakan dari restrukturisasi utang, diantaranya:

  1. Rescheduling, penjadwalan kembali utang dengan menambah jangka waktu pembayaran dan bunga
  2. Reconditioning, persyaratan ulang mengenai perjanjian hutang
  3. Haircut, pembebasan utang dapat terjadi atas seluruh atau sebagian utang
  4. Pengurangan atau pembebasan bunga tertunggak
  5. Penurunan tingkat suku bunga
  6. Pemberian hutang baru
  7. Konversi hutang menjadi modal
  8. Penjualan aset tidak produktif atau yang tidak terlalu diperlukan
  9. Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang

Mengenai cara untuk restrukturisasi utang, undang-undang tidak mengatur metode khusus akan hal itu. Metode yang digunakan lebih kepada kesepakatan antara kedua belah pihak memilih salah satu atau gabungan dari 9 cara yang tertulis sebelumnya.

Restrukturisasi utang pada dasarnya bertujuan untuk meringankan kewajiban debitur dan menghindari penyelesaian masalah kredit melalui lembaga hukum. Restrukturisasi juga dinilai sebagai langkah paling baik untuk menyelamatkan perusahaan, karena dengan restrukturisasi ini, perusahaan tersebut berpeluang untuk bangkit dari keterpurukannya serta dapat mempertahankan perusahaannya. Berbeda dengan merger dan akuisisi, walaupun keduanya merupakan metode untuk menyelamatkan perusahaan, namun perusahaan tersebut nantinya akan hilang atau dileburkan dengan perusahaan lain. Merger dan akuisisi pun dapat berhasil jika perusahaan yang bergabung menghasilkan sinergi baik secara finansial maupun operasional, perlu dipertimbangkan aspek-aspek tersebut agar kinerja perusahaan dapat meningkat.[4]

Penundaan pembayaran utang merupakan suatu masa yang difasilitasi oleh Undang-Undang melalui putusan hakim pada pengadilan niaga, yang mana masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk jika diperlukan restrukturisasi utang. Pihak yang harus berinisiatif dalam mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang adalah pihak debitur, yakni debitur yang sudah tidak mampu atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya.[5] Fungsi terpenting dalam perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang adalah penyelesaian pembayaran utang, termasuk persetujuan terhadap dilakukannya restrukturisasi utang debitur.[6]

Di masa pandemi, restrukturisasi utang dianggap sebagai langkah paling tepat untuk menyelamatkan perusahaan. Namun, pemerintah melalui OJK mengeluarkan kebijakan khusus tentang restrukturisasi yaitu POJK No.11/POJK.03/2020. Pada tulisan ini, akan dibahas mengenai perbedaan antara restrukturisasi sebelum pandemi dan restrukturisasi ketika pandemi yang telah diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020. Apakah dengan dikeluarkannya POJK No. 11/POJK.03/2020, perekonomian Indonesia dapat kembali membaik? Apakah aturan baru mengenai restrukturisasi kredit atau hutang ini memang lebih baik digunakan daripada aturan restrukturisasi kredit atau hutang sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di masa pandemi ini?

  •     Identifikasi Masalah
  1. Bagaimana regulasi dan implementasi restrukturisasi utang sebelum masa pandemi Covid-19?
  2. Bagaimana regulasi dan implementasi restrukturisasi utang pada masa pandemi Covid-19?
  •   Analisis dan Pembahasan
  1. Regulasi dan implementasi restrukturisasi utang sebelum masa pandemi Covid-19

Sebelum pandemi Covid-19 merekah, restrukturisasi utang merupakan salah satu langkah yang sering dipilih oleh orang yang berkepentingan untuk menyelamatkan usaha mereka dari ancaman kepailitan dan menormalkan kegiatan perekonomiannya. Restrukturisasi utang juga bertujuan untuk meminimalisir potensi kerugian dari debitur yang bermasalah. Pencapaian kesepakatan dalam perdamaian mengenai restrukturisasi utang, akan lebih menguntungkan daripada proses dibiarkan berjalan terlalu lama yang akan menurunkan nilai harta debitur, yang disebabkan oleh debitur yang harus terus menerus membayar biaya kepailitan maupun PKPU.[7] Jika tercapai kesepakatan perdamaian mengenai restrukturisasi utang, pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh kurator di bawah hakim pengawas.

Untuk menentukan mekanisme restrukturisasi utang, debitur bisa memilih melalui suatu perjanjian antara pihak debitur dengan kreditur yang berdasarkan kesepakatan dan asas kebebasan berkontrak. Hal ini memerlukan proses negosiasi antara debitur dengan kreditur. Pemilihan model restrukturisasi utang juga menjadi bahan dari negosiasi tersebut demi tercapainya kesepahaman atas faktor-faktor keberhasilan dari restrukturisasi utang. Selain itu, jika debitur berhubungan dengan banyak pihak dan memiliki banyak kreditur yang sekiranya menyulitkan jika diadakan negosiasi antara pihak, maka debitur dapat pula memilih jalur  litigasi, yaitu dengan mengajukan gugatan PKPU yang telah ditentukan oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam hukum positif Indonesia, ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai restrukturisasi utang, namun pada umumnya digunakan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Regulasi ini diterbitkan menimbang semakin pesatnya perekonomian dan perdagangan yang terlibat dalam permasalahan utang piutang dan bertujuan untuk mengatasi problematik tersebut. Sebelum terbitnya Undang-Undang ini, sebenarnya sudah ada Undang-Undang Kepailitan (Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 j.o Staatsblad 1906:348), namun sebagian besar materinya tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang terus berkembang dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.[8] Namun, perubahan tersebut masih belum memenuhi perkembangan masyarakat. Maka dari itu, diterbitkannya peraturan mengenai kepailitan dan PKPU yang terbaru, yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.[9]

Restrukturisasi merupakan upaya untuk memperbaiki komposisi struktur modal yang terpaksa harus dilakukan karena perusahaan dalam kondisi perusahaan yang menuju kebangkrutan. Perbaikan komposisi ini dilakukan dalam rangka memperbaiki keadaan perekonomian perusahaan untuk tetap dapat menjalankan usahanya.[10] Pada umumnya, jenis restrukturisasi yang paling sering digunakan baik di dalam kepailitan maupun PKPU adalah jenis restrukturisasi rescheduling, berupa penjadwalan kembali mengenai waktu pembayaran yang terdiri atas pelunasan utang pokok maupun bagi hasil, profit margin, maupun fee yang merupakan kewajiban dari debitur. Dalam hal jangka waktu, restrukturisasi utang dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat maupun panjang. Dalam praktiknya, kreditur pada umumnya menerima rencana rescheduling dalam jangka waktu yang singkat, yaitu sekitar 5 sampai dengan 6 tahun.[11] Mengingat jangka waktu tersebut tidak terlalu panjang dan masih terjangkau oleh kreditur, serta untuk menghindari hal-hal yang yang tidak diinginkan yang memungkinkan terjadi jika dibuat dengan jangka waktu yang terlalu lama.

Restrukturisasi utang bisa dilakukan ketika sudah ada minimal 2 (dua) tagihan yang menghampiri debitur, dengan keadaan debitur tidak memiliki dana pada waktu yang telah ditentukan. Jika sudah ada minimal 2 tagihan tersebut, debitur sudah bisa masuk ke dalam kategori perusahaan yang bisa pailit. Jika keputusan perdamaian mengenai restrukturisasi utang sudah dikabulkan, misalnya, sebut saja debitur mendapatkan penundaan pembayaran utang selama 5 tahun, maka selama 5 tahun debitur termasuk dalam kategori aman dan tidak terjadi kepailitan. Selama jangka waktu inilah kurator di bawah hakim pengawas  melaksanakan putusan dari perdamaian mengenai restrukturisasi utang tersebut sampai perusahaan sehat kembali. Jika perusahaan tidak melakukan restrukturisasi utang, maka ancaman pailit akan terus menghantui perusahaan tersebut. Hal ini juga bisa berujung wanprestasi, mengingat debitur yang tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan.[12]

Saat ini terdapat salah satu kasus perkara PKPU dengan tercapainya perdamaian, yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang melakukan restrukturisasi utang sebesar US$2,2 miliar yang prosesnya berjalan sejak Desember 2018 hingga 12 Januari 2020. Menurut fakta yang ada, restrukturisasi utang yang dilakukan PT Krakatau Steel merupakan restrukturisasi utang terbesar di Indonesia. Restrukturisasi utang pada PT Krakatau Steel melibatkan 10 bank nasional, bank swasta nasional, dan bank swasta asing. Proyek restrukturisasi akan dijalankan selama 9 tahun, terhitung sejak 2019 dan berakhir pada tahun 2027. Melalui restrukturisasi ini, total beban bunga utang PT Krakatau Steel dapat diturunkan secara signifikan dari US$847 Juta menjadi US$66 juta.[13]

Tujuan restrukturisasi utang yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel dilakukan sebagai upaya untuk penyehatan PT Krakatau Steel itu sendiri. Selain itu, beban bunga dan kewajiban pembayaran pokok pinjaman juga menjadi lebih ringan memberikan dampak perbaikan terhadap kinerja perusahaan. Setelah proyek restrukturisasi dalam jangka panjang, diharapkan operasi PT Krakatau Steel menjadi lebih baik.[14]

  1. Regulasi dan implementasi restrukturisasi utang di masa pandemi Covid-19

Dilansir dari jurnal Medis The Lancet oleh dokter China dari Rumah Sakit Jin Yin-tan di Wuhan, melaporkan kasus pertama Covid-19 sekitar bulan Desember 2019.[15] Sejak saat itu, pandemi Covid-19 dengan cepat menyebar secara global.[16] Terkhusus di Indonesia, pandemi Covid-19 marak sejak bulan Februari 2020 sehingga memberikan dampak yang menyeluruh di segala aspek, salah satunya terhadap sektor ekonomi. Dengan segala kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam rangka meminimalisir angka penularan Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tentunya menimbulkan dampak bagi sektor lain, seperti sektor perekonomian. Permasalahan perekonomian nasional bermunculan saat masa pandemi Covid-19. Perusahaan mengalami kelelahan yang ditandai dengan kurangnya pemasukan, melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga efek krisis tidak hanya terjadi pada perusahaan, namun juga masyarakat secara individu.[17] Lebih lanjut, terlilit utang dengan jumlah banyak, hingga berujung mengajukan pailit.

Berbagai upaya untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan ditawarkan, dimulai dari melakukan merger atau akuisisi perusahaan, penanaman modal asing, hingga restrukturisasi utang, baik dengan perjanjian antar pihak maupun melalui gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, untuk menyelamatkan perusahaan dari ancaman kepailitan di masa pandemi Covid-19, sekiranya restrukturisasi merupakan langkah yang tepat. Untuk menjaga kestabilan perekonomian, diperlukan peran pemerintah untuk menjaga kestabilan perekonomian tersebut.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian Indonesia adalah melalui POJK Nomor 11/POJK/03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019, yang mengatur mengenai restrukturisasi utang terhadap debitur yang terkena dampak Covid-19 dengan mengajukan restrukturisasi utang kepada bank dan perusahaan pembiayaan, sederhananya utang atau kredit yang macet (NPL) dari para debitur yang kriterianya tertulis dalam POJK tersebut dijadikan kredit lancar oleh  pemerintah.[18]  Dalam konsideran POJK tersebut, dinyatakan bahwa latar belakang penerbitan peraturan ini disebabkan dengan penyebaran Covid-19 secara global yang berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan yang tentunya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  Selain itu, peraturan ini juga dibuat untuk mengoptimalisasi fungsi intermediasi dalam perbankan, dengan menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.[19]

Mengenai restrukturisasi utang sendiri diatur dalam Bab III tentang restrukturisasi kredit atau pembiayaan, tepatnya pada pasal 5 dan pasal 6. POJK No. 11/POJK/03/2020 memberikan batasan atau limitatif mengenai kriteria debitur yang dapat mengajukan restrukturisasi utang terhadap bank atau lembaga pembiayaan. Tidak semua debitur bisa mengajukan restrukturisasi utang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, disebutkan mengenai kriteria debitur yang dapat mengajukan restrukturisasi utang, yaitu debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah serta memiliki nilai kredit di bawah Rp10 miliar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a.

Berdasarkan POJK No. 11/POJK/03/2020, dapat dianalisis bahwa tidak semua debitur dapat mengajukan restrukturisasi utang di masa pandemi. POJK tersebut memberikan batasan terhadap kriteria debitur yang dapat mengajukan restrukturisasi di masa pandemi. Persyaratan tersebut di antaranya:

1) Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah,[20]

2) Debitur yang memiliki usaha dalam sektor pariwisata, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, pertambangan, dan transportasi,[21]

3) Debitur dengan nilai kredit di bawah Rp10.000.000.000.[22]

Selain itu, cara untuk melakukan restrukturisasi utang di masa pandemi Covid-19 juga telah diatur, di antaranya dengan:

  1. Melalui kesepakatan antara kreditur dengan debitur,[23]
  2. Melalui kebijakan pemerintah dengan POJK No. 11/POJK/03/2020, pastinya dengan melihat apakah kriteria debitur dapat mengajukan restrukturisasi utang meninjau dari POJK tersebut,[24]
  3. Melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).[25]

Jika kriteria debitur tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebagaimana POJK No. 11/POJK/03/2020, maka debitur dapat melakukan restrukturisasi utang di masa pandemi Covid-19 ini melalui perjanjian dengan kesepakatan antara pihak debitur dengan kreditur. Tentunya, hal ini berlandaskan dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak.[26] Selain itu, jika debitur memiliki kreditur dengan jumlah yang banyak dan terlibat dengan banyak pihak, debitur dapat mengajukan gugatan PKPU.

Skema restrukturisasi utang yang terdapat dalam POJK No. 11/POJK/03/2020 bisa dilaksanakan dengan cara kombinasi atau salah satu cara yang ditentukan kedua belah pihak. Debitur terdampak Covid-19 harus mengajukan permohonan restrukturisasi kepada bank atau perusahaan pembiayaan. Setelah permohonan disetujui, skema restrukturisasi utang akan ditentukan berdasarkan penilaian terhadap kemampuan debitur serta kesepakatan antar pihak.

Salah satu contoh penerapan POJK No. 11/POJK/03/2020 adalah dalam kasus Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), 40 koperasi yang melakukan restrukturisasi utang.[27] Badan Layanan Umum (BLU) ini telah mengajukan restrukturisasi untuk 40 koperasi dengan nilai outstanding Rp181,2 miliar. Kebijakan restrukturisasi ini dilakukan dengan cara menunda pembayaran pokok dan bunga bagi koperasi penerima dana bergulir dalam jangka waktu paling lama 12 bulan ke depan sejak diajukan. Kebijakan kelonggaran bagi koperasi mitra LPDB-KUMKM merupakan upaya untuk menangkal dampak buruk dari pandemi Covid-19 khususnya dalam sektor ekonomi mikro dan makro.[28] Selain restrukturisasi, mereka juga mengoptimalkan penyaluran dana bergulir ke koperasi-koperasi yang ada di provinsi.

Jika meninjau kepada POJK No. 11/POJK/03/2020, kebijakan ini dapat menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang terkena dampak Covid-19, terkhusus bagi UMKM yang sangat berkemungkinan mengalami kebangkrutan apabila tidak diberikan keringanan terhadap kredit atau hutangnya. Diharapkan dengan adanya POJK ini, banyak UMKM yang dapat diselamatkan sehingga perekonomian pun dapat bangkit.

Namun, terdapat problematik dalam pelaksanaan dari POJK ini. Sebut saja sektor ekonomi selain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan, juga mendapatkan perlakuan khusus dari POJK No. 11/POJK/03/2020, selama utang yang harus dibayarkan kurang dari Rp10 miliar dan termasuk dampak Covid-19. Oleh karenanya, bank harus memiliki pedoman yang jelas untuk menentukan kriteria debitur yang terkena dampak Covid-19 serta sektor yang terkena dampak. Permasalahan timbul karena self-assessment bank yang berbeda sehingga diperlukan kriteria penilaian yang jelas.[29] Tantangan lainnya adalah apabila debitur yang telah melakukan restrukturisasi sebelum POJK ini diberlakukan, contoh debitur telah melakukan restrukturisasi sejak Februari, namun di bulan Maret ketika POJK ini diberlakukan, debitur tersebut masih bisa mendapatkan perlakuan sesuai apa yang tercantum di POJK No. 11/POJK/03/2020.[30]

  •   Penutup

Kesimpulan

  1. Restrukturisasi utang merupakan pilihan favorit yang dipilih oleh perusahaan dalam upaya menyelamatkan usaha mereka yang terancam pailit. Restrukturisasi utang menjadi pilihan karena berpeluang mempertahankan perusahaan. Mengenai restrukturisasi utang, terdapat 2 cara yang bisa ditempuh yaitu jalur litigasi dan nonlitigasi. Untuk jalur litigasi salah satunya diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pada dasarnya restrukturisasi merupakan upaya untuk memperbaiki komposisi struktur modal yang terpaksa harus dilakukan karena perusahaan dalam kondisi perusahaan yang menuju kebangkrutan. Restrukturisasi utang dapat diajukan apabila telah terdapat minimal 2 tagihan hutang yang tidak dapat dibayar oleh debitur, mengingat adanya 2 tagihan ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut bisa termasuk kategori terancam pailit.

 

  1. Pandemi Covid-19 yang menyebar secara global memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Menyikapi hal tersebut, pemerintah melalui OJK mengeluarkan POJK Nomor 11/POJK/03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-2019, dengan restrukturisasi utang sebagai wujud stimulus perekonomian tersebut. POJK ini menyatakan bagi debitur terdampak Covid-19 yang bergerak di sektor pariwisata, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, pertambangan, dan transportasi, termasuk UMKM yang memiliki nilai kredit di bawah Rp10 miliar dapat mengajukan restrukturisasi utang sebagaimana ketentuan POJK tersebut. Kebijakan ini dinilai dapat menyelamatkan UMKM yang dianggap paling berpotensi pailit apabila tidak dibantu di masa pandemi Covid-19 ini karena tidak memiliki sumber dana sebanyak perusahaan besar. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan lagi. Debitur yang berhak mengajukan restrukturisasi utang ini hanya debitur yang kriterianya telah ditentukan dalam POJK tersebut, tetapi didapati bahwa debitur yang bergerak di sektor selain kriteria yang ditentukan, selama utang yang harus dibayarkan kurang dari Rp10 miliar dan termasuk dampak Covid-19 tetap mendapatkan perlakuan khusus dari POJK ini. Hal ini menjadi indikasi bahwa belum ditetapkannya self-assessment terhadap kriteria debitur yang jelas oleh bank. Problematik lainnya ditemukan dalam pemberlakuan POJK ini adalah diperbolehkannya debitur yang terdampak Covid-19 namun telah melakukan restrukturisasi sebelum diberlakukannya POJK, mereka juga berhak mendapatkan fasilitas yang diberikan POJK ini. Hal ini akan mendorong munculnya kreditur-kreditur palsu yang menumpang dengan memakai alasan ikut terdampak Covid-19 juga.

Rekomendasi

  1. Seharusnya bank memiliki pedoman yang jelas dalam melakukan self-assessment terhadap kriteria debitur yang terdampak Covid-19 dalam mengajukan restrukturisasi utang menurut POJK No. 11/POJK.03/2020.
  2. Kebijakan dalam peraturan seharusnya dapat diterapkan setelah peraturan tersebut diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Sehingga yang berhak mendapatkan fasilitas dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 hanyalah debitur yang mengajukan restrukturisasi setelah POJK ini diberlakukan, hal ini untuk mencegah adanya debitur menumpang yang seharusnya tidak berhak atas fasilitas ini.

FL

Artikel berupa opini ini ditulis oleh para penulis yang bergabung dalam ALSA LC UNPAD. Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakilkan pandangan redaksi Kliklegal. 

 

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

POJK No. 11/POJK/03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Dokumen Hukum

Frequently Asked Questions POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.

Buku

Munir Fuady. Hukum Tentang Merger. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1999.

Munir Fuady. Hukum Pailit Teori Dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1999.

Sjahdeini, S.R. Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2002.

Jurnal

Chaolin Huang, dkk. “Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China”. The Lancet Journal. Vol. 395, No. 10223. 2020.

  1. Yudhi Priyo Amboro. “Restrukturisasi Utang terhadap Perusahaan Go Public dalam Kepailitan dan PKPU”. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 49, No. 1. Januari 2020.

Herman Ruslim. “Merger, Akuisisi, dan Restrukturisasi”. Kompetensi Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol. 03, No. 01. Juni 2008.

Sarjito Surya, dkk. “Pengaruh Earning Power terhadap Earning Management”. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 9 No. 1. April 2016.

Wimba Respatia, Fidiana. “Kebijakan Restrukturisasi Melalui Debt to Equity Swap”. Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 14, No. 1. 2010.

Artikel

Antara. “LPDB-KUMKM Restrukturisasi Utang Koperasi Rp181,2 M”. Artikel The Iconomics Leading Disruption Economy. Juni, 2020. Diakses melalui laman http://www.theiconomics.com/art-of-execution/lpdb-kumkm-restrukturisasi-utang-koperasi-rp1812-m/ pada 1 September 2020 pukul 21.01 WIB.

Antara. “UMKM Terdampak Covid-19, 40 Koperasi Restrukturisasi Utang”. Artikel iNews.id. Juni 2020. Diakses melalui laman https://www.inews.id/finance/bisnis/umkm-terdampak-covid-19-40-koperasi-restrukturisasi-utang pada 1 September 2020 pukul 20.57 WIB.

Ashoya Ratam (Ketua Iluni FHUI), dalam artikel “Praktisi Hukum dan Bankir Harapkan Restrukturisasi Utang Jadi ‘Obat’ Covid-19”. Diakses melalui laman https://law.ui.ac.id/v3/praktisi-hukum-dan-bankir-harapkan-restrukturisasi-utang-jadi-obat-covid-19/ pada 1 September 2020 pukul 14.07 WIB.

Bima Baskara. “Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19”. Kajian Data Kompas. Diakses melalui laman https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/ pada 30 Agustus 2020 pukul 17.24 WIB.

CNN Indonesia. “Krakatau Steel Restrukturisasi Utang Rp30 T”. Artikel CNN Indonesia. 28 Januari 2020. Diakses melalui lamanhttps://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200128190732-85-469552/krakatau-steel-restrukturisasi-utang-rp30-t pada 3 September 2020 pukul 21.12 WIB.

Fika Nurul Ulya. “Kata Bos BCA, Ini Tantangan dan Risiko Restrukturisasi Kredit”. Artikel Kompas. Diakses melalui laman https://money.kompas.com/read/2020/06/10/201300826/kata-bos-bca-ini-tantangan-dan-risiko-restrukturisasi-kredit?page=all pada 5 September 2020 pukul 13.59 WIB.

Maylisda Frisca. “Fakta Restrukturisasi Utang Terbesar di Indonesia, Krakatau Steel Tolak Impor Baja”. Artikel Oke Finance. 3 Februari 2020. Diakses melalui laman https://economy.okezone.com/read/2020/01/31/320/2161264/fakta-restrukturisasi-utang-terbesar-di-indonesia-krakatau-steel-tolak-impor-baja?page=2 pada 4 September 2020 pukul 16.02 WIB.

[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

[2] Munir Fuady. Hukum Tentang Merger. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti. 1999, hlm. 6.

[3] Sarjito Surya, dkk. “Pengaruh Earning Power terhadap Earning Management”. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 9 No. 1. April 2016, hlm. 3.

[4] Herman Ruslim. “Merger, Akuisisi, dan Restrukturisasi”. Kompetensi Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol. 03, No. 01. Juni 2008, hlm. 1.

[5] Munir Fuady. Hukum Pailit Teori Dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1999, hlm. 177.

[6]  Munir Fuady. Hukum Pailit Teori Dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1999, hlm. 179.

[7] F. Yudhi Priyo Amboro. “Restrukturisasi Utang terhadap Perusahaan Go Public dalam Kepailitan dan PKPU”. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 49, No. 1. Januari 2020, hlm. 7.

[8]Sjahdeini, S.R. Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2002.

[9] Bagian Konsideran Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[10] Wimba Respatia, Fidiana. “Kebijakan Restrukturisasi Melalui Debt to Equity Swap”. Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 14, No. 1. 2010, hlm. 2.

[11] F. Yudhi Priyo Amboro. “Restrukturisasi Utang terhadap Perusahaan Go Public dalam Kepailitan dan PKPU”. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 49, No. 1. Januari 2020, hlm. 6.

[12] Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[13] CNN Indonesia. “Krakatau Steel Restrukturisasi Utang Rp30 T”. Artikel CNN Indonesia. 28 Januari 2020. Diakses melalui laman https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200128190732-85-469552/krakatau-steel-restrukturisasi-utang-rp30-t pada 3 September 2020 pukul 21.12 WIB.

[14] Maylisda Frisca. “Fakta Restrukturisasi Utang Terbesar di Indonesia, Krakatau Steel Tolak Impor Baja”. Artikel Oke Finance. 3 Februari 2020. Diakses melalui laman https://economy.okezone.com/read/2020/01/31/320/2161264/fakta-restrukturisasi-utang-terbesar-di-indonesia-krakatau-steel-tolak-impor-baja?page=2 pada 4 September 2020 pukul 16.02 WIB.

[15] Chaolin Huang, dkk. “Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China”. The Lancet Journal. Vol. 395, No. 10223. 2020.

[16] Bima Baskara. “Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19”. Kajian Data Kompas. Diakses melalui laman https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/ pada 30 Agustus 2020 pukul 17.24 WIB.

[17] Ashoya Ratam (Ketua Iluni FHUI), dalam artikel “Praktisi Hukum dan Bankir Harapkan Restrukturisasi Utang Jadi ‘Obat’ Covid-19”. Diakses melalui laman https://law.ui.ac.id/v3/praktisi-hukum-dan-bankir-harapkan-restrukturisasi-utang-jadi-obat-covid-19/ pada 1 September 2020 pukul 14.07 WIB.

[18] Fika Nurul Ulya. “Kata Bos BCA, Ini Tantangan dan Risiko Restrukturisasi Kredit”. Kompas.com. Diakses melalui laman https://money.kompas.com/read/2020/06/10/201300826/kata-bos-bca-ini-tantangan-dan-risiko-restrukturisasi-kredit?page=all pada 5 September 2020 pukul 13.59 WIB.

[19] Bagian Konsideran POJK No. 11/POJK/03/2020.

[20] Pasal 6 POJK No. 11/POJK/03/2020.

[21] Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 11/POJK/03/2020.

[22] Pasal 7 Ayat (2) huruf a POJK No.11/POJK/03/2020.

[23] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[24] POJK No. 11/POJK/03/2020

[25] Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

[26] Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[27] Antara. “UMKM Terdampak Covid-19, 40 Koperasi Restrukturisasi Utang”. Artikel iNews.id. Juni 2020. Diakses melalui laman https://www.inews.id/finance/bisnis/umkm-terdampak-covid-19-40-koperasi-restrukturisasi-utang pada 1 September 2020 pukul 20.57 WIB.

[28] Antara. “LPDB-KUMKM Restrukturisasi Utang Koperasi Rp181,2 M”. Artikel The Iconomics Leading Disruption Economy. Juni, 2020. Diakses melalui laman http://www.theiconomics.com/art-of-execution/lpdb-kumkm-restrukturisasi-utang-koperasi-rp1812-m/ pada 1 September 2020 pukul 21.01 WIB.

[29] Point 4 Frequently Asked Questions POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.

[30] Ibid.

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*