Implementasi PSBB Jilid II di Gedung dan Perkantoran

0
34
Implementasi PSBB Jilid II di Gedung dan Perkantoran

Implementasi PSBB Jilid II di Gedung dan Perkantoran

Pergub sebelumnya perusahaan non esensial harus dihentikan sementara, sedangkan dalam Pergub terbaru diubah menjadi pembatasan aktivitas bekerja.

Pada Kamis (17/9) lalu, diadakan webinar dengan pembahasan menarik sebagai salah satu langkah sosialisasi mengenai PSBB Jilid II oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan MPK2I, IPMA, LSP-PK, MP2KI, Delta Indonesia dan ACE DKI yang bertemakan: “Pengawasan dan Implementasi Pergub Nomor 88 Tahun 2020”. Dalam webinar ini dikhususkan untuk membahas penerapan PSBB pada bangunan gedung perkantoran dan tempat kerja terutama bagi yang masih diharuskan bekerja secara langsung dari kantor.

Pada webinar tersebut hadir beberapa narasumber yang salah satunya adalah Kabid Pengawasan Disnakertrans Energi Provinsi DKI Jakarta, DR. Khadik Triyanto. Khadik mengatakan bahwa Pergub yang ada saat ini telah diubah muatan isinya dan disesuaikan dengan keadaan PSBB saat ini.

“Kami sampaikan pada ibu-bapak sekalian terutama bagi para pengelola tempat kerja, terdapat ketentuan yang berbeda dari aturan baru dan lama, jika dalam Pergub sebelumnya dikatakan untuk perusahaan non esensial harus dihentikan sementara, sedangkan dalam Pergub terbaru diubah menjadi pembatasan aktivitas bekerja,” kata Khadik.

Khadik juga menambahkan bagi perusahaan yang esensial dan memang harus bekerja dari kantor maka diberlakukan pembatasan jumlah pekerja, dimana hanya diperbolehkan sebanyak 25% di tempat kerja dalam waktu yang bersamaan dan harus secara ketat menerapkan protokol kesehatan. Apabila diketahui terdapat salah satu pekerja yang positif terpapar virus Covid-19, maka perusahaan tersebut wajib menghentikan kegiatan usahanya sementara dalam waktu 3×24 jam, melakukan sterilisasi tempat tersebut serta segera lapor melalui bit.ly/covid19perusahaan dan melengkapi data yang dimintakan dalam link tersebut. 

Bagi para pelaku usaha di bidang makanan dan minuman juga kembali diberlakukan bahwa layanan yang tersedia hanya dibawa pulang secara langsung (take away), pemesanan via daring ataupun dengan fasilitas layanan antar. Dalam melayani take away pun pihak restoran atau rumah makan wajib menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan. 

Imbauan untuk penggunaan masker sesuai tingkat risiko paparan juga dibahas dalam webinar ini, dimana bagi para pekerja yang berada di zona merah sangat dianjurkan menggunakan masker bedah yang tersedia di pasaran, namun bagi yang berada di zona relatif lebih aman maka disarankan untuk menggunakan masker kain saja.

Dapat disimpulkan dalam Pergub DKI terbaru ini telah termuat semua ketentuan yang dinilai efektif diterapkan selama PSBB jilid II ini berjalan. Sangat dibutuhkan komitmen pihak perusahaan untuk memberikan perlindungan pada pekerja melalui Pakta Integritas dan kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan serta berkolaborasi dengan dinas kesehatan, puskesmas atau RS setempat. 

 

DD

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*