IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL TERHADAP IKLIM INVESTASI ASING PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

0
1001
IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL TERHADAP IKLIM INVESTASI ASING PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL TERHADAP IKLIM INVESTASI ASING PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
Disusun Oleh: Denindah Olivia, Eureka Inola Kadly, dan Fidella Sima S Alfreda

Abstrak

Penanaman Modal Asing (atau selanjutnya disingkat PMA) merupakan salah satu motor penggerak pembangunan nasional. Munculnya Pandemi COVID-19 membuat gejolak pada ekonomi dunia dan menambah faktor pertimbangan para investor asing dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Beberapa faktornya adalah rumitnya birokrasi PMA oleh Pemerintah dan dampak berantai dari kejatuhan ekonomi dunia oleh Pandemi COVID-19 yang menghambat iklim investasi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak serta menganalisis pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia di sektor investasi internasional. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan analisis data, reduksi data, display data dan kesimpulan hasil penelitian terkait dengan dampak COVID-19 dan implikasinya terhadap PMA di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat beberapa proses perizinan dalam UU Penanaman modal yang  menyulitkan Investor dalam menempuh proses perizinan yang berbelit-belit sehingga dapat menghambat investasi. Rumitnya peraturan UU Penanaman Modal juga semakin dipersulit adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan realisasi investasi Indonesia semakin menurun tajam. Pentingnya pemerintah melakukan penyederhanaan UU Penanaman Modal yang diharapkan dapat meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia, serta membantu meningkatkan kembali ekonomi Indonesia di sektor Investasi pasca Pandemi COVID-19.

Kata kunci: COVID-19, Dampak COVID-19, Penanaman Modal Asing, Perekonomian Indonesia

Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang muncul ditengah-tengah masyarakat pada tahun 2020 memicu krisis multidimensi global di berbagai bidang, terutama di bidang perekonomian. Semakin meluasnya Pandemi COVID-19 ke berbagai belahan dunia mengharuskan sejumlah negara juga menerapkan restriksi yang ketat (lockdown/social distancing) untuk memutus rantai penyebaran virus. Pencegahan penyebaran COVID-19 dengan kebijakan restriksi ketat ini menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai negara terutama negara-negara yang paling parah dilanda Pandemi COVID-19 seperti Tiongkok dan negara yang ekonominya terintegrasi erat dalam Rantai Nilai Global (GVC) yang berpusat di sekitar Tiongkok, seperti Korea Selatan dan Jepang serta Asia Tenggara maupun yang disekitarnya menurun tajam, dan aktivitas produksi perusahaan terpaksa terhenti sementara. Sehingga menyebabkan kontraksi perekonomian global. Berbeda dari krisis-krisis ekonomi sebelumnya, dampak Pandemi COVID-19 memukul bukan hanya sisi permintaan, melainkan juga sisi penawaran perekonomian yang menyebabkan daya tekanan pertumbuhan ekonomi menjadi sangat dirasakan di banyak negara global.

Penurunan perekonomian Tiongkok akibat Pandemi COVID-19 juga dianggap berdampak signifikan terhadap ekonomi global. Tiongkok dinilai memiliki peranan penting karena merupakan salah satu motor pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dunia yang menyumbang kontribusi ekonomi global mencapai 17% pada 2019 kemarin[1]. Lalu, salah satu peranan Tiongkok  yang tidak kalah penting terhadap PDB dunia adalah kontribusi terhadap perdagangan dan investasi global. Kontribusi Tiongkok terhadap perdagangan dan investasi global masing-masing mencapai 11% dan 7%[2]. Hal tersebut merupakan tantangan terbesar bagi sektor perdagangan dan investasi internasional yang sebelumnya menjadi salah satu motor penggerak ekonomi global diprediksi akan menjadi sektor yang paling terdampak dari kejatuhan ekonomi akibat Pandemi COVID-19 ini. Adanya keharusan membatasi interaksi sosial sangat bertentangan dengan saling keterkaitan yang adalah landasan utama Rantai Nilai Global (GVC). Berdasarkan data Global Trade Update 2020 perdagangan global diprediksi akan jatuh sebesar 13 – 32% karena Pandemi COVID-19[3], akan memperlambat belanja modal multinational enterprise (MNE) serta lokasi produksi yang diharuskan tutup atau beroperasi dengan kapasitas lebih rendah dari biasanya menyebabkan kas perusahaan menyusut, sehingga menghambat rencana investasi dan perluasan fasilitas yang sudah ada. Kebanyakan negara juga mengalokasikan anggaran yang dimiliki untuk menangani krisis Pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut menjadikan ketersediaan dana atau modal yang merupakan aspek penting dalam investasi menurun tajam sehingga PMA diprediksi akan terjun lebih dalam, dapat berkurang hingga 40% dan persentase tersebut bergantung pada berapa lama Pandemi COVID-19 berlangsung.[4]

Berbagai laporan dari badan ekonomi internasional yang menganalisis dampak COVID-19 memperkirakan Pandemi ini akan mengikis pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2020, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai salah satu perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tentu ikut terimbas atas gejolak ekonomi dunia akibat Pandemi COVID-19, salah satunya adalah terhadap penurunan Investasi Internasional yang cenderung melambat sebelum adanya Pandemi COVID-19. Investasi merupakan salah satu indikator yang cukup vital dan menjadi salah satu penentu arah pembangunan ekonomi nasional ke depannya. Peningkatan investasi diyakini dapat memberikan andil yang besar terhadap pembangunan ekonomi suatu negara serta investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara dan dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan meningkatkan stok modal, untuk itu Pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) sebagai pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal sebelumnya yang sudah berlaku kurang lebih 40 Tahun. Lebih dari itu, berbagai macam kebijakan juga dikeluarkan sebagai usaha pemerintah Indonesia untuk membantu kemudahan para investor dan calon investor (Ease of Doing Business). Namun pada kenyataannya, dengan adanya berbagai kebijakan justru menyulitkan investor dalam melakukan proses berbisnis di Indonesia mulai dari proses persyaratan dan perizinan pendirian PT PMA yang rumit dan semakin diberatkan dengan adanya konstraksi ekonomi global akibat wabah Pandemi COVID-19.

Berkaitan dengan beberapa persoalan di atas, hal tersebut merupakan tantangan besar bagi perekonomian Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia membutuhkan kehadiran investor asing yang diharapkan mampu meningkatnya PMA yang mana akan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia pasca Pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, dianggap perlu dilakukannya suatu penelitian sesuai dengan judul diatas yang bertujuan untuk mengetahui dampak dan implikasi regulasi UU PM di tengah Pandemi COVID-19 terhadap iklim investasi nasional.

Identifikasi Masalah

  1. Bagaimana dampak Pandemi  COVID-19 terhadap penanaman modal Indonesia secara umum?
  2. Bagaimana pengaruh rumitnya peraturan penanaman modal asing (PMA) dan dampaknya terhadap iklim investasi pada masa Pandemi COVID-19 di Indonesia?

Dampak Coronavirus Disease (COVID-19) Terhadap Perekonomian Indonesia

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia

Pemberlakuan kebijakan-kebijakan Pemerintah sebagai upaya pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) memberikan dampak yang cukup signifikan serta tekanan yang besar terhadap perekonomian global. Hingga saat ini, berdasarkan perhitungan yang dilakukan World Health Organization (WHO) telah terdapat 174,796 kasus yang kian bertambah persentase penyebaran mingguannya di Indonesia, mulai dari 22.94% (per 4 Mei 2020) hingga 26.14% (per 24 Agustus 2020).[5] Berdasarkan data statistik World Health Organization (WHO, dengan peningkatan penyebaran yang meningkat setiap harinya, Asia Tenggara menempati posisi kedua dalam Episentrum COVID-19 di dunia.[6]

Sebagai bentuk antisipasi dan tanggapan atas bertambahnya jumlah penularan coronavirus disease (COVID-19) di Indonesia, Pemerintah telah berusaha menetapkan berbagai kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau social-distancing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB sebagai peraturan pelaksana.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), yang mana merupakan turunan dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, diperlukan guna menjadi suatu payung hukum yang jelas serta perlindungan hukum bagi semua stakeholder dalam upaya menghentikan penyebaran COVID-19.[7] Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, dinyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) paling sedikit meliputi:[8]

  1. peliburan sekolah dan tempat kerja;
  2. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
  3. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Penurunan Angka Investasi pada Masa Pandemi

Diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, penerimaan pajak terhadap perdagangan barang dan/atau jasa hingga ekspor migas dan non-migas di Indonesia mengalami penurunan.[9]

Sementara itu, sebagaimana yang diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mengandalkan pendapatan dari Pajak. Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, realisasi penerimaan perpajakan hingga Mei 2020 mengalami penurunan hingga 7,9% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.[10]

Periode

(Triwulan I/II/III/IV Tahun)

Angka Investasi

(Rp Triliun)

Proyek
Triwulan IV 2019

(October – Desember 2019)

105,3 13.142
Triwulan I 2020

(Januari – Maret 2020)

98,0 11.623
Triwulan II 2020

(April – Juni 2020)

97,6 14.439
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

 

Berdasarkan tabel di atas, angka investasi Indonesia selama masa penyebaran COVID-19 mengalami penurunan yang drastis. Berdasarkan Laporan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada periode Triwulan I 2020 (Januari – Maret 2020) persentase Investasi atau PMA di Indonesia mengalami penurunan sebesar 9.2% dibandingkan dengan persentase PMA pada periode tahun sebelumnya (Januari – Maret 2019). Apabila dibandingkan dengan Triwulan IV 2019, realisasi PMA mengalami penurunan dari Rp 105,3 Triliun (Periode Oktober – Desember 2019) menjadi Rp 98,0 Triliun. Selain itu, angka investasi tersebut jauh tertinggal dengan target investasi yang ditargetkan sebelumnya, yaitu sebesar Rp 377,5 Triliun.

Hingga saat berakhirnya periode Triwulan II 2020 (April – Juni 2020), angka PMA semakin mengalami penurunan. Pada periode Triwulan II 2019 (April – Juni 2019), tercatatkan angka PMA sebesar Rp 104,9 Triliun. Sedangkan pada periode yang sama di Tahun 2020 (Triwulan II 2020), angka PMA di Indonesia mengalami penurunan sebesar Rp 7,3 Triliun, yaitu hanya mencapai angka investasi sebesar Rp 97,6 Triliun. Meskipun telah dilakukan penyesuaian target dari Rp 377,5 Triliun menjadi Rp 348,1 Triliun,[11] realisasi PMA terhitung sejak Januari hingga Juni 2020 hanya mampu memenuhi 56,2% target. Berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan BKPM secara periodik, maka dapat dilihat bahwa angka investasi PMA di Indonesia mengalami penurunan yang berisiko.

Apabila dilihat, penurunan angka investasi PMA pada periode Triwulan I 2020 dan Triwulan II 2020 di pusat pada sektor seperti: (i) Hotel dan Restoran; (ii) Pertambangan; (ii) Perumahan; (iv) Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; (v) Industri Mineral dan Logam; dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan atas berkurangnya kegiatan produktif ekonomi. Keharusan membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat dalam penerapan PSBB di Indonesia telah bertabrakan dengan “keterhubungan” yang menjadi kunci dasar Rantai Nilai Global (Global Value Chains/GVC).[12] Selain itu, Tiongkok sebagai negara Epicentrum dan outbreak point COVID-19 merupakan negara memiliki peran yang besar dalam siklus perekonomian dunia, [13] terutama sebagai salah satu mitra utama PMA di Indonesia sejak tahun 2015 hingga sekarang.[14]

Pengaturan Penanaman Modal Asing dan Dampaknya Terhadap Iklim Investasi di Indonesia

Dampak kerumitan regulasi Undang-Undang Penanaman Modal terhadap iklim investasi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia

Dalam rangka Demokrasi Ekonomi, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR-RI membentuk seperangkat aturan yang mengatur tentang kebijakan penanaman modal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan UUPM). Pembentukan peraturan ini merupakan amanat dari peraturan yang lebih tinggi yakni TAP MPR No. XVI/MPR/1998 yang mana pada intinya menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan penanaman modal perlu untuk berlandaskan kepada ekonomi kerakyatan.[15] Adapun tujuan dari pembentukan peraturan UUPM ini adalah untuk menciptakan iklim penanaman modal yang adil, efisien, kondusif, promotif, menjamin kepastian hukum, serta sejalan dengan kepentingan perekonomian nasional.[16]

Meskipun telah dipahami bahwa Pemerintah memiliki tujuan yang baik untuk menyesuaikan peraturan nasional dengan percepatan perkembangan perekonomian, namun dirasa bahwa UUPM justru memuat ketentuan yang rumit dengan proses perizinan yang perlu menempuh jalan yang berbelit-belit sehingga disebut menghambat investasi.[17] Rumitnya peraturan UUPM juga makin dipersulit dengan adanya wabah Pandemi Covid-19 yang secara keseluruhan menyebabkan turunnya pencapaian PMA di Indonesia.[18] Mari kita telusuri beberapa persyaratan PMA dalam UUPM yang sulit diwujudkan dalam situasi Pandemi Covid-19.

  1. Pasal 5 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”. Adapun aturan ini merupakan persyaratan kedudukan fisik badan usaha PMA yang wajib berkedudukan di Indonesia. Hal ini tentu menjadi terhalang mengingat bahwa Pandemi Covid-19 menyebabkan negara-negara mengeluarkan restriksi terhadap masyarakat untuk bepergian lintas negara. Adanya restriksi ini menghambat proses persyaratan pembentukan badan usaha PMA yang harus berkedudukan di wilayah Indonesia.
  2. Pasal 23 ayat (3) menjelaskan tentang fasilitas yang dapat dinikmati oleh penanam modal asing yakni sebagai berikut :
    • Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
    • Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
    • Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan dan berlaku kelipatan 2 (dua).

Selanjutnya pada ayat (4) dijelaskan bahwa pemberian izin tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dari peraturan ini terlihat jelas bahwa untuk memperoleh izin tinggal, penanam modal perlu untuk menempuh proses izin yang cukup berjenjang dan merefleksikan proses birokrasi yang cukup rumit. Padahal, sudah merupakan konsekuensi logis bagi penanam modal untuk berniat tinggal di Indonesia agar dapat memantau langsung jalannya roda perusahaan yang bersangkutan. Kerumitan ini juga semakin diperparah dengan wabah Pandemi Covid-19 yang menyulitkan penanam modal untuk tinggal di Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan diatas bahwasanya persyaratan dan perizinan pendirian PT PMA yang rumit semakin dipersulit oleh adanya wabah Pandemi Covid-19 yang dikaitkan dengan aspek normatif telah terbukti menimbulkan penurunan pencapaian PMA di Indonesia.[19]

Rekomendasi Penyederhanaan UU Penanaman Modal (serta munculnya draft UU Cipta Kerja)

Setelah memahami kerumitan dalam UU PMA terhadap perizinan PMA bahkan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maka dari itu munculah draft UU Cipta Kerja (selanjutnya disebut RUU Cipta Kerja) yang merupakan inisiatif Pemerintah.[20] Adapun RUU Cipta Kerja apabila disahkan, akan memangkas lebih dari 1.200 pasal dalam 79 UU yang dipandang bermasalah bagi para investor.[21]

Kendati demikian, apabila RUU Cipta Kerja disahkan, maka perlu adanya penyesuaian peraturan setingkat UU dan peraturan dibawah UU yang berkaitan dengan penanaman modal. Hal ini juga merupakan konsekuensi dari penerapan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mana memberikan kewenangan Menteri untuk menerbitkan banyak peraturan turunan UUPM. Adanya aturan tersebut juga ikut berkontribusi dalam keadaan kerangka aturan nasional yang sudah membludak. Sehingga akan ada sekitar lebih dari 400 Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam RUU Cipta Kerja. Dapat disimpulkan bahwa pengesahan RUU Cipta Kerja akan menjadi suatu reformasi terhadap peraturan nasional dalam sektor ekonomi. Hal ini membutuhkan kedisiplinan dan konsistensi dari pembentuk undang-undang untuk setia dalam komitmen awal dalam pengesahan RUU Cipta Kerja.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173a RUU Cipta Kerja bahwasanya tenggat waktu penyesuaian adalah satu bulan. Adapun hal ini dirasa kurang cukup untuk menyelesaikan pembentukan peraturan yang begitu komprehensif. Maka dari itu, penyesuaian peraturan dibawah UU dalam hal pengesahan RUU Cipta Kerja memerlukan tenggat waktu yang relatif lama agar hasil yang didapatkan juga maksimal dan tidak tergesa-gesa.

Diharapkan dengan adanya penyederhanaan UU PMA dalam wujud RUU Cipta Kerja dapat  menarik minat investor untuk kembali menoleh Indonesia sebagai ladang dalam menanamkan sahamnya, terutama pasca wabah pandemi Covid-19 yang memberikan dampak negatif terhadap pencapaian PMA di Indonesia.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dalam kurun waktu memasuki Triwulan IV 2019 – Triwulan III 2020 angka investasi Indonesia selama masa penyebaran COVID-19 mengalami penurunan yang drastis. Laporan realisasi yang disampaikan BKPM secara periodik juga menunjukan bahwa, angka investasi PMA di Indonesia mengalami penurunan yang berisiko. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pandemi COVID-19 memang memberikan dampak yang besar terhadap iklim PMA di Indonesia.

Banyaknya hambatan bagi investor asing mengenai birokrasi perizinan dan fasilitas yang kurang efisien, semakin mendukung alasan mengapa minat investor asing terhadap Indonesia kurang dan semakin tersendat dengan adanya Pandemi COVID-19. Oleh karena itu penurunan PMA di Indonesia perlu diperhatikan lebih lanjut oleh Pemerintah dalam penyederhanaan UU PMA dalam wujud RUU Cipta Kerja yang diharapkan dapat memudahkan dan menarik minat para investor asing dalam berbisnis penanaman modal di Indonesia.

 

FL

Artikel berupa opini ini ditulis oleh para penulis yang bergabung dalam ALSA LC UNPAD. Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakilkan pandangan redaksi Kliklegal. 

 

Referensi

Laporan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan I Tahun 2020. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Laporan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan II Tahun 2020. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Laporan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV Tahun 2019. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Bank Indonesia, Bab 5, Artikel I: Dampak Coronavirus Terhadap Ekonomi Global (2020)

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Investment Trends Monitor: Impact of The COVID-19 Pandemic on Global FDI 2020, diakses pada 31 Agustus 2020, dari https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeinf2020d2_en.pdf

World Trade Organization Press Release, “Set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy”, diakses pada 31 Agustus 2020, dari https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

World Health Organization, COVID-19 Data: Indonesia Situation, diakses pada 1 September 2020, dari https://covid19.who.int/region/searo/country/id

World Health Organization, WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, diakses pada 1 September 2020, dari https://covid19.who.int/?gclid=EAIaIQobChMIh_bFmfbH6wIV2hwrCh3crwqVEAAYASAAEgLt7fD_BwE

Muh. Hasrul. 2020. Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Jurnal Legislatif Volume 3, Nomor 2. Juni 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Silpa Hanoatubun. 2020. Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. EduPsyCouns Journal: Journal of Education, Psychology and Counselling. Volume 2 Nomor 1. ISSN 2716-4446

Tempo.co. (2020, 16 Juni). Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Hingga Mei 2020 Turun 7,9 Persen. diakses pada 2 September 2020, dari https://bisnis.tempo.co/read/1354193/sri-mulyani-penerimaan-pajak-hingga-mei-2020-turun-79-persen

Surat Kepala BPKM No. 102/A.1/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Usulan Revisi Penanaman Modal Tahun 2020-2024 Akibat Dampak COVID-19

Surat Bappenas ke BKPM No. B.263/M.PPN/D1/PP.03.03/04/2020 tanggal 24 April 2020 Perihal Persetujuan atas Usulan Revisi Target Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024 Akibat Dampak COVID-19

Arianto Patunru & Andree Surianta. 2020. Attracting FDI Post COVID-19 by Simplifying Indonesia’s Regulatory Framework. Policy Brief No. 4. Center for Indonesian Policies Studies (CIPS)

JPNN.com. (10 Agustus 2020). ‘Akademisi IPB: UU Cipta Kerja Menyederhanakan Perizinan Rumit yang Hambat Investasi’ diakses pada 3 September 2020 dari https://www.jpnn.com/news/akademisi-ipb-uu-cipta-kerja-menyederhanakan-perizinan-rumit-yang-hambat-investasi

Tirto.id. (1 Mei 2020). “Janji Puan saat May Day: Serap Aspirasi Buru di RUU Cipta Kerja”. diakses pada 3 September 2020 dari https://tirto.id/janji-puan-saat-may-day-serap-aspirasi-buruh-di-ruu-cipta-kerja-fgPA

 

[1] Bank Indonesia, BAB 5 Artikel I: Dampak Coronavirus Terhadap Ekonomi Global (2020)

[2] Ibid

[3] World Trade Organization, Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy

(2020)

[4] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Investment Trends Monitor: Impact Of The COVID-19 Pandemic On Global FDI 2020

[5] World Health Organization, COVID-19 Data: Indonesia Situation, diakses pada 1 September 2020, dari https://covid19.who.int/region/searo/country/id

[6] World Health Organization, WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, diakses pada 1 September 2020, dari https://covid19.who.int/?gclid=EAIaIQobChMIh_bFmfbH6wIV2hwrCh3crwqVEAAYASAAEgLt7fD_BwE

[7] M. Guntur Hamzah dalam Muh. Hasrul. 2020. Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jurnal Legislatif Volume 3, Nomor 2. Juni 2020. hlm. 390

[8] Lihat Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

[9] Silpa Hanoatubun. 2020. Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. EduPsyCouns Journal: Journal of Education, Psychology and Counselling. Volume 2 Nomor 1. ISSN 2716-4446. hlm. 147

[10] Tempo.co. (2020, 16 Juni). Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Hingga Mei 2020 Turun 7,9 Persen. diakses pada 2 September 2020, dari https://bisnis.tempo.co/read/1354193/sri-mulyani-penerimaan-pajak-hingga-mei-2020-turun-79-persen

[11] Lihat Surat Kepala BPKM No. 102/A.1/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Usulan Revisi Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024 Akibat Dampak COVID-19 dan Surat Bappenas ke BKPM No. B.263/M.PPN/D1/PP.03.03/04/2020 tanggal 24 April 2020 Perihal Persetujuan atas Usulan Revisi Target Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024 Akibat Dampak COVID-19

[12] Arianto Patunru & Andree Surianta. 2020. Attracting FDI Post COVID-19 by Simplifying Indonesia’s Regulatory Framework. Policy Brief No. 4. Center for Indonesian Policies Studies (CIPS). hlm. 2

[13] Ibid

[14] Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan I Tahun 2020. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). hlm. 26

[15] Lihat Konsiderans Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

[16] Ibid.

[17] Hal ini disampaikan oleh Akademisi Institut Pertanian Bogor Prima Gandhi dalam ‘Akademisi IPB: UU Cipta Kerja Menyederhanakan Perizinan Rumit yang Hambat Investasi’. Diakses melalui jpnn.com

[18] Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). loc.cit

[19] ibid

[20] Janji Puan saat May Day : Serap Aspirasi Buru di RUU Cipta Kerja. Diakses melalui https://tirto.id/janji-puan-saat-may-day-serap-aspirasi-buruh-di-ruu-cipta-kerja-fgPA

[21] Arianto Patunru dan Andree Surianta. “Attracting FDI Post Covid-19 by Simplifying Indonesia’s Regulatory Framework”. Centre for Indonesia Policy Studies. Mei 2020.

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*