Kadri Mohamad: The Singing Lawyer dan Perjalanan RUU Musik

0
237

Kadri Mohamad: The Singing Lawyer dan Perjalanan RUU Musik

Seorang lawyer tidak serta merta hanya berfokus pada profesinya saja, walaupun banyak diisukan jika menjadi lawyer maka 1×24 jam hidup untuk klien, seorang lawyer tentunya juga memiliki kehidupan lainnya. Salah satunya ialah Mohamad Kadri, Senior Partner dari Guido Hidayanto & Partners (GHP), hidupnya tidak lepas dari dua kata lawyer dan musik. Otak kanan dan kiri berekspresi seimbang. Tidak tanggung- tanggung dia menjalankan keduanya secara total.

Di dunia lawyering, Kadri yang merupakan vokalis dari The Kadrijimmo berhasil mengantongi penghargaan dengan kategori Partner of the Year dalam ajang Indonesia Law Awards 2019 dan Indonesia’s top 100 lawyers dua tahun berturut- turut (red- 2019 dan 2020). 

“Jujur saja saya agak kaget, tapi juga senang, karena  Indonesia memang harus siap dengan lawyer-lawyer andal berwawasan internasional, terutama untuk menghadapi kehidupan new normal (kewajaran baru) setelah pandemi Covid-19 ini,” ceritanya kepada KlikLegal. 

Menilik kiprahnya di dunia musik, Kadri yang sejak tiga tahun terakhir  merilis tiga single sekaligus  berkolaborasi dengan Yovie Widianto, Rendy Pandugo dan Charly Van Houten juga aktif dalam membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Musik dan membantu dalam membentuk serikat musik Indonesia.

Saat itu, Kadri merupakan bagian dari divisi hukum PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Penyanyi Pemusik Republik Indonesia) bersama Prof. Agus Sarjono dan Once Mekel. Dari sisi hukum sebagai seorang lawyer berpikir ke arah membuat regulasi yang bisa melancarkan ekosistem supaya tidak ada pihak yang terlalu kuat di atas dan timbul pihak- pihak lain di bawah (kesenjangan sosial). 

“Kita sering kali lihat label itu posisinya di atas dan artis di bawah, dimana kadang kontrak dipandang berat sebelah yang haknya perlu diproteksi,” tuturnya.

Pada saat itu, menurut Kadri sudah ada peran pemerintah, melalui Bekraf (sekarang Parekraf), untuk memfasilitasi agar ekosistem industri musik berkembang lebih baik. Sehingga perlu ada serikat musisi yang mengambil peran menyuarakan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang seperti dalam pengaduan polisi karena adanya pelanggaran hak cipta. 

“Peran pemerintah ada, peran dari musisi ada organisasi/serikat musisi/union artist, sekarang tinggal butuh UU Musik untuk melengkapi UU Hak Cipta. Melihat UU Hak Cipta  hanya berbicara mengenai hak cipta/maha cipta/hak terkait soal royalty, dll. Tapi diluar itu tentang kurangnya Gedung Pendidikan musik, tidak adanya sertifikasi,  dan fasilitas lain yang seharusnya bisa melibatkan bantuan pemerintah,” ujarnya.

Melihat DPR menyiapkan RUU, sebagai perwakilan dari komunitas membahas bekerja sama dengan Anang, Glenn Fredly (alm.), dan teman-  teman PAPPRI. Sayangnya ada kesalahan komunikasi dimana ada pasal- pasal tertentu yang ditolak. 

“Yang disayangkan disini pasal- pasal tersebut harusnya bisa diperbaiki/ dicabut kemudian direvisi, namun RUU musik pada akhirnya malah dibatalkan/ditarik secara keseluruhan. Tapi saya merasa bahwa setelah gagal di RUU Musik, saya dan teman-teman yang lain membentuk serikat musisi bahkan sekarang ada federasinya – ketuanya adalah Candra Darusman – musisi terkenal diera 80an,” ujarnya.

Berdasarkan hasil riset Kadri memang benar bahwa belum banyak negara yang memuat ketentuan Undang-Undang Musik, namun hal ini tidak membatasi Indonesia untuk mengikuti negara lain. Kadri merasa bahwa Indonesia dapat mengatur industri musik kearah yang lebih baik lagi.

“Kita bisa atur industri musik lebih baik, hal ini (pengaturan tentang musik) sebagai upaya agar tidak ada lagi musisi sakit di hari tua yang terpaksa harus dibuatkan konser dana. Jadi menurut saya RUU Musik harus dipikirkan Bersama, mungkin suatu saat nanti. Kita semua stakeholder yang harus membangun rumah kita sendiri ,” tutupnya. 

BEL

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*