Kepastian dan Kedudukan Hukum KPPU di Era Industri 4.0: Pengawasan dan Pemberantasan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasar Digital

0
699
Ketidakadilan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 dan Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan

Kepastian dan Kedudukan Hukum KPPU di Era Industri 4.0: Pengawasan dan Pemberantasan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasar Digital
Jovanka Lingkanaya
Muchamad Ahessa Zachary

Abstrak

Revolusi industri 4.0 telah mempercepat perkembangan di bidang teknologi. Pesatnya perkembangan ini telah mengubah cara perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan berbisnis. Datangnya model bisnis baru, yaitu model bisnis pasar digital telah menggeser model bisnis pasar konvensional. Para pelaku usaha yang dulu menggelar bisnisnya di pasar konvensional pun kini ikut menggelar bisnisnya di pasar digital untuk dapat bersaing. Namun, sangat disayangkan praktek persaingan usaha yang kini dilakukan melalui pasar digital belum diimbangi dengan regulasi yang memadai. Timbullah pertanyaan tentang kepastian dan kedudukan hukum KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dalam mengawasi persaingan usaha pasar digital.

Kata Kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasar Digital, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Persaingan Usaha Pasar Digital

Latar Belakang

Revolusi industri 4.0 telah mendorong perkembangan teknologi dengan begitu pesatnya. Kini, hampir seluruh dunia memiliki akses untuk menggunakan internet. Indonesia sendiri merupakan pasar potensial bagi bisnis e-commerce. Berdasarkan riset A.T Kearney, pengguna internet di Indonesia mencapai hampir 39 jiwa, dimana sekitar 5 (lima) juta diantaranya menggunakan internet sebagai sarana bertransaksi. Lambat laun, penggunaan pasar konvensional pun mulai tergeser oleh pasar digital. Transaksi melalui internet dapat menghemat waktu bagi konsumen dalam mencari barang atau jasa serta mengurangi biaya transaksi. Internet juga berkontribusi terhadap ekspansi pasokan serta dinamisnya perkembangan pasar. Namun, di Indonesia sendiri perkembangan model bisnis pasar digital ini belum sepenuhnya didukung oleh regulasi yang memadai termasuk di dalam hukum persaingan usaha. Keterbatasan regulasi inilah yang menyebabkan sering dijumpainya praktek persaingan usaha tidak sehat, monopoli, dan oligopoli.

Sejatinya Indonesia sendiri telah mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat melalui UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat guna mencegah terjadinya distorsi pasar. Namun, sebelum membahas lebih lanjut penulis akan menjabarkan terlebih dahulu pengertian dari persaingan usaha tidak sehat dalam hukum positif Indonesia dan pasar digital.

Persaingan Usaha Tidak Sehat

UU 5/1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai “…persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau usaha pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.” Secara bentuk, UU 5/1999 melarang tiga hal, yaitu:

  1. Perjanjian yang dilarang

Perjanjian adalah perbuatan satu atau lebih pelaku usaha yang mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian yang dilarang adalah perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk melakukan praktek oligopoli; menetapkan harga; membagi wilayah; pemboikotan; kartel; trust; oligopsoni; integrasi vertikal; perjanjian tertutup; dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

  1. Kegiatan yang dilarang

Kegiatan yang dilarang meliputi monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan (collusive tendering). Sedangkan kegiatan yang dilarang tidak harus melibatkan dua atau lebih pelaku usaha dan dapat dilakukan hanya oleh satu pelaku usaha.

  1.     Larangan yang berkaitan dengan posisi dominan.

Penyalahgunaan posisi dominan dapat dilihat dalam bentuk keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing berat dan/atau pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya.

UU 5/1991 juga dikenal memiliki dua prinsip pendekatan, yaitu rule of reason yang dilakukan melalui pendekatan lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu untuk menentukan apakah suatu atau kegiatan bersifat menghambat atau mendorong persaingan, dan prinsip per se illegal yang menyatakan bahwa setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu dikatakan ilegal tanpa pembuktian lebih lanjut atas akibat yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.

Pasar Digital

Pasar digital merupakan salah satu konsep utama dari e-commerce. Pasar digital sendiri merupakan sebuah sistem informasi antar organisasi yang menyediakan wadah bagi penjual maupun pembeli untuk bertukar informasi tentang produk dan harga serta menyelesaikan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik. Selanjutnya, bisnis digital dapat dipahami sebagai perdagangan yang dilakukan secara online dengan menggunakan sistem perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan internet.

Secara umum, semua aktivitas perdagangan di Indonesia diatur oleh UU 7/2014 tentang Perdagangan. Perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik (PMSE) juga tercakup di dalam UU 7/2014. UU 7/2014 menyatakan, bahwa setiap pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik harus memenuhi ketentuan dalam UU ITE. Namun, baik UU 7/2014 maupun UU ITE tidak memberikan definisi terhadap istilah pasar digital. UU ITE hanya mendefinisikan secara luas transaksi elektronik, yaitu sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Tidak terdapat ketentuan lebih lanjut baik tentang e-commerce maupun pasar digital.

UU 5/1999 yang mengatur tentang praktek persaingan usaha pun tidak memberikan definisi terhadap pasar digital. UU 5/1999 menjelaskan pasar sebagai lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa. Baik mengenai pengawasan dan pemberantasan praktek persaingan usaha tidak sehat pasar digital maupun tentang PMSE pun tidak diatur lebih lanjut oleh UU 5/1999. Namun, kegiatan PMSE diatur oleh PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU 7/2014.

PMSE sendiri merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Sedangkan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Walaupun PP 80/2019 tidak secara eksplisit menjelaskan tentang pasar digital, namun dengan mengacu pada pengertian mendasar mengenai pasar digital sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 dan angka 3 PP 80/2019, maka pasar digital sejatinya telah tercakup dalam PP 80/2019.

Setelah memahami apa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat dan pasar digital, akan dibahas tentang tantangan yang datang dari model bisnis pasar digital terhadap fungsi penegakan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di bidang persaingan usaha pasar digital. Tantangan ini datang dari kurang siapnya Indonesia untuk menghadapi praktek persaingan usaha tidak sehat pasar digital. Tanpa adanya payung hukum tentang praktek persaingan usaha pasar digital yang jelas, pasar digital yang seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional malah dapat menjadi bumerang. Diperlukan payung hukum yang jelas untuk dapat melindung hak-hak dan kewajiban bagi para konsumen maupun para pelaku usaha untuk menjamin praktek persaingan usaha yang sehat.

 Identifikasi Masalah

  1. Bagaimana kepastian hukum persaingan usaha pasar digital di Indonesia?
  2. Bagaimana kedudukan hukum KPPU dalam mengawasi dan memberantas praktek persaingan usaha tidak sehat pasar digital?
  3. Bagaimana pembentuk undang-undang harus bersikap dalam menghadapi praktek pasar digital yang bermunculan di era industri 4.0?

Kepastian Hukum Persaingan Usaha Pasar Digital di Indonesia

Banyaknya praktek persaingan usaha tidak sehat pada era orde baru merupakan salah satu alasan terjadinya Krisis Ekonomi 1998, yaitu sebagai dampak dari konglomerasi perusahaan-perusahaan serta kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan pelaku usaha tertentu. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi, dibentuklah UU 5/1999, yang mana pelaksanaannya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. UU ini bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, mencegah adanya praktek persaingan usaha tidak sehat dan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. KPPU pun dibentuk untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia berdasarkan UU 5/1999. Pembentukan UU 5/1999 dan KPPU adalah untuk memberikan kepastian kesempatan bersaing yang sama bagi semua pelaku usaha. Tetapi, cita-cita dikeluarkannya UU 5/1999 belum dapat direalisasikan karena persaingan usaha sendiri merupakan persoalan yang kompleks. Terlebih lagi dengan pesatnya perkembangan teknologi yang mengawali model bisnis baru pasar digital.

Model bisnis pasar digital diatur dalam PP 80/2019. PP 80/2019 dapat menjamin adanya kepastian hukum terhadap praktek persaingan usaha pasar digital dengan mewajibkan para pelaku usaha PMSE (pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha luar negeri) tunduk pada ketentuan perundang-undangan persaingan usaha, yaitu UU 5/1999. PP 80/2019 mendefinisikan pelaku usaha PMSE sebagai “…setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE.

Lebih lanjut, pelaku usaha dalam negeri dijelaskan oleh PP 80/2019 sebagai warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE. Sedangkan pelaku usaha luar negeri dijelaskan sebagai warga negara asing atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di luar wilayah hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE di wilayah negara Republik Indonesia. Pemberlakuan PP 80/2019 sangatlah luas karena tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha dalam negeri saja, namun juga bagi pelaku usaha pasar digital yang berasal dari luar negeri dan beroperasi di Indonesia. Mengingat bahwa pelaku usaha PMSE sebagaimana dijelaskan di dalam PP 80/2019 wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang persaingan usaha,  maka adanya praktek persaingan usaha tidak sehat di pasar digital berdasarkan PP 80/2019, tunduk kepada UU 5/1999.

Kedudukan Hukum KPPU dalam Mengawasi dan Memberantas Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasar Digital

Berdasarkan Pasal 30 UU 5/1999, KPPU dibentuk sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan UU 5/1999.  KPPU juga merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas untuk menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha dan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.

Tugas dan Wewenang KPPU

KPPU sebagai lembaga independen memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum praktek persaingan usaha yang berpedoman pada UU 5/1999. Namun, KPPU sendiri bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha sehingga KPPU tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata. KPPU merupakan lembaga administratif sehingga kewenangan untuk menjatuhkan yang dimilikinya pun hanya sebatas sanksi administratif.

Tugas dari KPPU itu sendiri meliputi penilaian, pengawasan, pengambil tindakan sesuai dengan wewenang, pemberi saran dan pertimbangan, penyusun pedoman atau publikasi, dan memberikan laporan berkala kepada Presiden dan DPR mengenai pelaksanaan persaingan usaha atau dengan kata lain mengenai pelaksanaan UU 5/1999, tugas KPPU itu sendiri diatur dalam Pasal 35 UU 5/1999. Sementara kewenangan KPPU secara garis besar, adalah investigative authority, enforcement authority, dan litigating authority Wewenang KPPU sendiri tertuang dalam Pasal 36 UU 5/1999. Dalam UU 5/1999 KPPU tidak memiliki fungsi penegakan hukum di bidang hukum persaingan usaha pasar digital, sehingga kedudukan hukum KPPU terhadap praktek persaingan usaha pasar digital masih dipertanyakan hingga dewasa ini.

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama KPPU dan Menkominfo

Pengawasan KPPU dalam praktek pasar digital tidak diatur dalam UU 5/1999 dan apabila berbicara mengenai sistem elektronik, tentunya tak lepas dari campur tangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Atas dasar hal tersebut, maka dibuatlah perpanjangan nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara KPPU dan Menkominfo. Kedua hal tersebut dibuat agar dapat memberikan asistensi antara KPPU dan Menkominfo dalam penegakan dan pengawasan hukum persaingan usaha di era internet ini.

Isi dari MoU dan PKS dijelaskan lebih lanjut dalam Siaran Pers No.35/KPPU-X/2018. Ruang lingkup dari MoU meliputi pertukaran data dan/atau informasi; harmonisasi kebijakan persaingan usaha dan kemitraan di bidang komunikasi dan informatika; advokasi dan sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan pengawasan kemitraan di bidang komunikasi dan informatika; penyelenggaraan kegiatan dan/atau penyusunan kajian/ pedoman bersama; dan dukungan narasumber dan/atau ahli. Sedangkan ruang lingkup dari PKS meliputi pertukaran data dan/atau informasi terkait pencegahan dan penanganan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pengawasan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika; harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang sehat dan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika; advokasi dan sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan pengawasan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika; penyelenggaraan kegiatan dan/atau penyusunan kajian/pedoman bersama; dan dukungan narasumber dan/atau ahli terkait persaingan usaha dan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika.

Bercermin dari hal di atas, kekhawatiran mengenai ketidakharmonisan regulasi, pertukaran data dan informasi, serta advokasi dan sosialisasi pasar digital memang telah diminimalisir, namun hingga dewasa ini masih menjadi kekhawatiran mengenai kedudukan dan wewenang KPPU untuk mengawasi praktek persaingan usaha tidak sehat pasar digital. Salah satu keterbatasan KPPU ini berangkat dari sempitnya definisi pelaku usaha dalam UU 5/1999, yaitu sebagai berikut:

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan definisi di atas, pelaku usaha hanyalah yang didirikan dan berkedudukan atau yang melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Indonesia. Tentunya hal ini akan membuat KPPU mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya mengingat bahwa tidak ada lagi batasan geografis di model bisnis pasar digital. Definisi pelaku usaha menurut UU 5/1999 sangatlah sempit dan tidak mencakup pelaku usaha pasar digital. Batasan definisi pelaku usaha dalam UU 5/1999 ini berujung pada keterbatasan KPPU untuk menjalankan fungsi penegakan hukum di bidang persaingan usaha pasar digital. Oleh karena itu, diperlukan definisi pelaku usaha yang dapat mengimbangi revolusi industri 4.0 agar dapat mencakup pelaku usaha yang berkembang pada era ini yang termasuk namun tidak terbatas pada pelaku usaha pasar digital.

Bagaimana pembentuk undang-undang harus bersikap dalam menghadapi praktek pasar digital yang bermunculan di era industri 4.0?

Praktek persaingan usaha pasar digital yang muncul di Industri 4.0 ini membawa perubahan signifikan terhadap model bisnis pasar konvensional sehingga regulasi yang lama sudah tidak begitu efektif untuk menjamin pengawasan pasar digital. Oleh sebab itu, regulator haruslah mengubah pola pikir dalam melakukan penegakan hukum di dunia bisnis. Para pembentuk undang-undang haruslah terlebih dahulu memahami model bisnis digital yang memiliki sifat dinamis serta melihat pelaku usaha secara lebih dekat untuk dapat mengukur dampaknya pada pasar. Selain itu, definisi pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam UU 5/1999 juga menjadi tantangan bagi para pembentuk undang-undang. Pembatasan definisi pada istilah pelaku usaha dan persaingan usaha tidak sehat inilah yang membatasi KPPU sebagai lembaga independen dalam melaksanakan fungsi penegakan hukumnya di bidang persaingan usaha pasar digital.

Peraturan yang mampu mengakomodasi praktek pasar digital di era Industri 4.0 sangatlah urgen. Amandemen ataupun pembaharuan terhadap UU 5/1999 sangatlah dibutuhkan, mengingat MoU dan PKS antara KPPU dengan Menkominfo secara garis besar tidak mengokohkan kedudukan hukum KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat di pasar digital, oleh karena itu agar asas dan tujuan saat dilahirkannya UU 5/1999, yaitu untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dalam berbisnis guna mewujudkan demokrasi ekonomi dan tercapainya keseimbangan antara kepentingan para pelaku usaha dan kepentingan umum dapat terwujud, UU 5/1999 harus diperbaharui.

Tingkat pemahaman mengenai pasar digital di negara maju yang telah lebih dahulu menyentuh pasar digital tentu lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang baru mengenal pasar digital, sehingga sudah banyak terobosan yang dilakukan oleh otoritas persaingan usaha di negara-negara tersebut untuk menghadapi persaingan usaha pasar digital. Seperti Bundeskartellamt yang merupakan otoritas persaingan usaha di Jerman yang telah menyiapkan strategi-strategi jitu untuk menghadapi era digital ini, salah satunya dengan menerbitkan makalah berjudul The Market Power of Platforms and Network. Andreas Mundt sebagai pimpinan Bundeskartellamt, menyampaikan bahwa ekonomi digital memiliki sifat yang berbeda dari bidang industri pada umumnya. Perusahaan besar yang mendominasi ekonomi digital memperoleh keuntungan atas network effects. Perusahaan-perusahaan itu dapat memanfaatkan data sources untuk memperoleh keunggulan kompetitif atas para pesaingnya. Di sisi lain, pelaku usaha baru mengalami kesulitan untuk dapat bersaing dengan mereka. Untuk itu, melindungi tingkat persaingan di dunia maya sangatlah penting, guna menjaga pasar tetap terbuka bagi pelaku usaha pesaing, pelaku usaha baru dan berbagai model bisnis baru.

Pada mulanya untuk menilai market power atau kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga barang atau jasa yang notabenenya merupakan hal paling esensial dalam persaingan usaha dapat dilakukan dengan mengacu hanya pada faktor terpenting, yaitu market share atau persentase pasar atau konsumen yang di data dari pasar spesifik di suatu industri. Namun, dengan lahirnya era bisnis digital munculah kriteria-kriteria baru yang sama pentingnya dengan market share untuk menilai market power dan sejatinya harus diterapkan untuk meminimalisir persaingan usaha tidak sehat di era serba digital ini. Kriteria penting yang dimaksud meliputi:

  1. Network effects;
  2. Economies of scale;
  3. Single-homing, multi-homing, dan derajat diferensiasi;
  4.   Data sources; dan
  5.   Potensi inovasi di pasar digital.

Menurut hemat penulis, para regulator di Indonesia maupun KPPU dapat mengacu pada regulasi negara-negara yang sudah mengenal pasar digital lebih dahulu agar dapat menciptakan regulasi, kebijakan, dan strategi yang tepat dalam menghadapi era pasar digital ini. Regulasi yang tepat akan lebih menjamin ekonomi yang demokratis, pertumbuhan pasar yang lebih efektif, pertumbuhan ekonomi nasional, juga menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, baik di pasar konvensional maupun digital. Perlu diingat juga bahwa terdapat tiga pilar penting dalam mewujudkan kepastian hukum, yaitu dari unsur perundang-undangan, lembaga, dan pranata hukum yang diwujudkan dalam putusan hakim, sehingga agar dapat terwujudnya kepastian hukum diperlukan regulasi yang selalu menyesuaikan dengan kondisi pada zamannya masing-masing.

Praktek perdagangan pasar digital belum diatur dalam UU 5/1999. Definisi pelaku usaha dalam UU 5/1999 juga masih terbatas hanya pada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum negara Indonesia. Akibatnya, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha diluar wilayah hukum Indonesia namun berdampak pada perekonomian Indonesia tidak masuk dalam lingkup pelaku usaha sehingga KPPU tidak dapat melakukan penindakan. Kekosongan pengaturan tentang pasar digital serta sempitnya definisi pelaku usaha dalam UU 5/1999 merupakan beberapa contoh yang menunjukkan bahwa ketentuan UU 5/1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, diperlukan adanya amandemen terhadap UU 5/1999 yang dapat mencakup transaksi di pasar digital serta tugas dan kewenangan KPPU dalam hal praktek persaingan usaha tidak dalam pasar digital. Amandemen atau pembaharuan UU 5/1999 akan menjadi suatu instrumen hukum dan ekonomi yang dapat memastikan bahwa persaingan usaha antar pelaku usaha, baik di pasar konvensional maupun pasar digital, dapat berlangsung dengan adil dan sehat.

Kesimpulan

Revolusi industri 4.0 telah mengubah model bisnis dari pasar konvensional hingga menjadi pasar digital. Kini, banyak sekali konsumen dan pelaku usaha yang telah berpindah ke pasar digital. Namun, regulasi di Indonesia yang mengatur tentang pasar digital, praktek persaingan usaha pasar digital serta fungsi penegakan hukumnya masih sangat terbatas. Keterbatasan inilah yang menimbulkan kesulitan bagi KPPU untuk melaksanakan fungsi penegakan hukumnya kepada pelaku usaha pasar digital yang melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat. Dapat dikatakan bahwa regulasi di bidang persaingan usaha sudah usang karena sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi pasar yang modern. Diperlukan juga sinergi antara para pembentuk undang-undang sehingga perubahan terhadap UU 5/1999 dapat berjalan lurus dengan ketentuan dalam PP 80/2019. Adanya regulasi yang tepat akan menjamin adanya kepastian hukum, menciptakan ekosistem pasar digital yang aman, meningkatkan pertumbuhan perdagangan, juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

BEL

Publikasi artikel pada rubrik “KLIKALSA” sebagai wujud kerja sama Klik Legal dengan ALSA LC Universitas Padjajaran. Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis, dan tidak mewakili pandangan redaksi Klik Legal.

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*