Kerjasama Public Relations dengan Lawyer Sebagai Solusi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum

0
47
Kerjasama Public Relations dengan Lawyer Sebagai Solusi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum

Kerjasama Public Relations dengan Lawyer Sebagai Solusi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum

Public Relations (PR) dan legal harus bekerjasama dalam mengatasi krisis demi tujuan organisasi dan kepentingan perusahaan.

Kamis (20/5) lalu, Perhimpunan Hubungan Masyarakat (PERHUMAS) Malang Raya menyelenggarakan webinar dengan dengan tema: PR dan Legal Compliance in Managing Crisis.

Pada kesempatan itu, advokat dari kantor BP Lawyers, Bimo Prasetio mengatakan, peran PR sangat potensial dalam penanganan krisis kepercayaan dan penurunan citra perusahaan.

“Dalam beberapa kasus hukum yang dihadapi klien saya dan beberapa brand yang terkena masalah hukum, fungsi PR ini bermain cukup dominan dan efektif sekali. PR menciptakan public understanding, public confidence, public support, public cooperation,” katanya.

Bimo menambahkan, PR juga berfungsi untuk mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum yang berkaitan dengan perusahaannya, menasehati para eksekutif perusahaan mengenai cara-cara menangani pendapat umum yang timbul, dan menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum.

Bimo menuturkan, kolaborasi PR dengan lawyers merupakan suatu hal yang sangat menarik. Menurutnya, lawyers sering kali tidak memahami terkait apa yang perlu disampaikannya, sehingga penyampaiannya argumentasi hukumnya belum tentu menyelamatkan kliennya.

“Lawyer expert di bidang hukum, tapi kadang apa yang disampaikannya normatif dan terkesan kaku, sehingga yang disampaikan ke publik, pesan yang ditangkap menjadi berbeda atau pesannya malahan menjadi  tidak sampai. Di sinilah peran seorang PR untuk meramu kalimat ataupun hal-hal yang menjadi penting untuk bisa tersampaikan ke publik dan pentingnya suatu kolaborasi. Namun, di sisi lain  PR juga harus memahami aspek legal,” ujarnya.

Lebih lanjut Bimo menerangkan, ada beberapa manipulasi dan kebohongan yang biasanya umum dilakukan perusahaan dalam mempromosikan produknya, yaitu:

 Pertama, mengecoh konsumen dengan meniru fitur produk lain.

“Mulai dari desain, fitur hingga menyebutkan brand. Misalnya: sepatu keren ini punya keunggulan yang sama dengan sepatu Nike atau Adidas lho,” sebutnya.

Kedua, melebih-lebihkan kemampuan produk.

“Akhirnya over promise under deliver, seharusnya konsumen itu justru over deliver under promise,” ujarnya.

Ketiga, memanipulasi perasaan konsumen.

Bimo mengungkapkan,  memanipulasi perasaan konsumen merupakan suatu cara agar mampu mengunggah atau mempengaruhi perasaan konsumen.

“Akhirnya terjadi kegiatan transaksional yang dasarnya bukan karena rasional tapi karena emotional benefit yang dijual. Contohnya, dengan membeli produk ini, maka jutaan UKM yang terdampak Covid-19 akan terbantu,” ungkap Bimo.

Keempat,  tidak menyampaikan informasi dengan benar.

Berikutnya, Bimo menjelaskan, bagaimana strategi seorang PR menjalankan peran di perusahaannya sehingga bisa mencapai tujuan tanpa menimbulkan masalah hukum.

Pertama, gunakan angle lain yang positif sebagai pertimbangan penegak hukum.

Kata Bimo, seperti contoh kasus perusahaan farmasi ketika sedang berperkara di KPPU. Ia mengatakan, yang mana sanksi di KPPU paling sedikit dendanya adalah 25 Miliar.

“Ketika itu perusahaan farmasi ini melihat apa yang dilakukannya tidak salah. Tapi secara hukum masih berjalan proses litigasi di pengadilan KPPU. Mereka melakukan campaign, menyampaikan bahwa pentingnya penanaman modal asing di Indonesia, peranannya bagaimana, value dan benefit yang diberikan dalam investasi bisnis itu terhadap ekonomi Indonesia. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, terbentuk nya dan solusi masalah kesehatan. Sehingga apa, ini yang menjadi pertimbangan hakim di Mahkamah Agung untuk melihat bahwa kalau ini kena sanksi akan berdampak pada banyak hal. Jadi kita berusaha untuk mempengaruhi, ada motif atau kepentingan lain yang harus diperhatikan. Penegak hukum itu khususnya hakim itu pasti baca media, mulai dari offline maupun online.  Jadi strategi manajemen isu itu sangat penting,” pungkasnya.

Selanjutnya, kasus lainnya yang pernah ditangani Bimo yakni membantu virtual office (VO) yang waktu itu dilarang di Jakarta.

“Waktu dilarang oleh PTSP revenue-nya langsung nol. Padahal VO itu sangat membantu UMKM atau startup. Karena sewa kantor di Jakarta itu mahal sekali dan VO  menjadi solusi. Maka yang dikedepankan adalah solusi-solusi apa yang diberikan dan bagaimana caranya melokalisir isu atau masalah yang ada. Yang pada saat timbul perusahaan fiktif penindakannya bagaimana. Kalau ada masalah dalam satu rumah karena ada tikus dalam rumah itu, solusinya bukan membakar rumahnya tapi bagaimana mencari cara agar tikus-tikus itu tidak masuk ke dalam rumah,” jelasnya.

Kasus yang paling masif berikutnya kata Bimo, masalah Ring Back Tone (RBT) oleh perusahaan Telkom. Menurutnya, kasus ini akhirnya harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari recording company dan lain-lain.

“Kalau misalnya, dihukumi seperti itu maka tidak ada lagi perusahaan kreatif yang mau kerjasama dan justru malah menutup keran penghasilan si-para artis atau pencipta atau komposer. Jadi seharusnya yang dilakukan secara proporsional,” sebutnya.

Kedua, hindari penyampaian dengan mem-bully.

“Seperti diketahui, iklan viral milik PT Indosat dianggap melecehkan Bekasi. Sebab, dalam iklan tersebut disebutkan kalau ke Australia lebih gampang ketimbang ke Bekasi. Masyarakat Bekasi pun tak tinggal diam. Mereka melaporkan PT Indosat ke Polresta Bekasi Kota dalam kasus pencemaran nama baik dan penghinaan,” tukasnya.

Ketiga, jangan sampai menjadi boomerang.

Bimo mengatakan, kasus obat palsu sulit disampaikan ke media. Menurutnya, apabila ini disampaikan justru akan merusak reputasi brand serta akan berdampak pada menurunnya omset karena kekhawatiran konsumen dalam membeli obat tersebut.

“Misalnya, hati-hati marak Dalgona palsu. Yang ada dalam benak pembaca kemudian adalah marak Dalgona palsu berarti jangan minum Dalgona. Akhirnya mereka melakukan penindakan-penindakan itu tanpa perlu diekspose,” kata Bimo melanjutkan.

Keempat, product launching yang bombastis dan melanggar etika serta norma hukum.

“Contoh kasus, BIKINI: Bihun Kekinian. Ownernya anak muda bikin campaign product launching bombastis banget. Rame di sosmed, kemudian BPOM datang, MUI  mengecam dan lain-lain, sampai akhirnya di takedown bisnis ini. Pada prinsipnya ada batasan moral dan etika. Sekarang di UU Jaminan produk halal pun, produk-produk yang tidak halal dan baik, tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal, sifatnya sudah mandatory karena pemerintah yang mengaturnya,” ungkapnya.

Kelima, menyampaikan fakta, tapi bisa jadi tidak perlu.

Contoh kasus, Zoya, sebagai Hijab halal melakukan campaign dengan menyebutkan, yakin jilbab anda sudah halal? Ini akhirnya jadi masalah hukum, ada LSM yang mengecam. Bisa jadi ini bagian dari sensasi, sehingga orang-orang banyak tahu dan malah tambah ngetop, tapi tetap menimbulkan masalah hukum. Hal ini yang perlu dipertimbangkan oleh praktisi PR dan perusahaan,” bebernya.

Keenam, jangan over confidence dan mengerahkan massa kalau bersalah.

Sebagai penutup Bimo mengatakan, dalam kaitannya selalu dengan suatu kasus hukum yang perlu dipahami bahwa, baik masyarakat maupun penegak hukum sangat kental urusannya dengan persepsi. Bimo mengungkapkan, bahkan orang kalau bermasalah dengan hukum apa yang dia buktikan tujuannya hanya untuk mengamankan tiga hal di kepala hakim, yaitu persepsi-persepsi-persepsi.

“Jadi gimana membangun persepsi itu menjadi penting, sehingga apa yang disampaikan juga harus strategis. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang kemudian dianulir  tanpa adanya tindakan koreksi. Itu menjadi langkah yang paling penting. Karena minta maaf dan tandatangan di materai itu tidak menyelesaikan masalah,” pungkasnya.

Kompromi menghadapi krisis

Pada kesempatan yang sama, Communication Science Lecturer and Practitioner, Maulina Pia Wulandari mengatakan, dirinya mengutip suatu quote yang diungkapkan oleh dua orang pakar PR yakni, Kathy R. Fitzpatrick dan Maureen Shubow yang menyebutkan, public relations practitioners and attorneys do not always see eye-to-eye on what to say to the news media in a crisis or potentially litigious situation.

“Intinya adalah teman-teman PR dan teman-teman legal practitioners tidak bisa ketemu. Soul-nya gak bisa sama dari perspektif yang mungkin bisa compromise pada saat mengatasi krisis,” katanya.

Lebih lanjut, Maulina menceritakan studi kasus di Indonesia, yakni kasus susu formula yang tercemar minyak Babi yang dialami oleh perusahaan Nestle. Menurutnya, kasus ini muncul dari hasil temuan dosen  di Universitas Brawijaya dan ini mendapat liputan media yang luas bahkan menjadi berita internasional.

“Tentu saja ini menjadi sebuah kecemasan bagi konsumen yang anak-anaknya minum produk susu nestle dan dari perusahaan (nestle) tentu saja kelimpungan atas berita atau isu yang menerpa mereka,” tukasnya.

Maulina mengatakan, ini merupakan suatu kasus besar yang mana tidak bisa diselesaikan oleh strategi PR saja. Katanya, saat menghadapi suatu krisis maka dibutuhkan juga strategi dari praktisi hukum.

“Jangan sampai strategi komunikasi yang hendak kita launching untuk memperbaiki citra atau ingin merespon krisis yang sedang dihadapi justru malah menjadi boomerang bagi perusahaan atau organisasi itu sendiri. Pada saat itu bagaimana nestle berjuang keras dalam hal masalah legal. Mereka meluncurkan expansive program ke-PR-an yang memakan biaya yang luar biasa banyak, serta mereka juga banyak merekrut praktisi hukum dan praktisi PR yang tidak main-main, karena nestle ini merupakan perusahaan multinasional,” lanjutnya.

Maulina menyebutkan, adapun kasus berikutnya, yakni kasus jatuhnya pesawat Lion Air di laut Karawang. Menurutnya, hal ini terjadi akibat kerusakan mesin boeing 737-800 MAX versi terbaru yang diluncurkan oleh boeing.

“Ini merupakan sebuah kasus yang complicated berkaitan dengan masalah legal. Lion Air merasa ini bukan kesalahannya, tetapi kesalahan yang menjadi miliknya boeing sebagai produsen saat itu. Sehingga terjadi tarik ulur siapa sebenarnya yang seharusnya  memberikan kompensasi dan merespon terhadap krisis yang dihadapi oleh Lion Air. Walaupun di ujung perkara ini boeing mengakui kesalahannya dan memberikan kompensasi yang luar biasa besar bagi setiap korban,” jelasnya.

Maulina mengungkapkan ada delapan strategi dalam mengatasi krisis yang direkomendasikan oleh berbagai PR literature:

Pertama, melibatkan tindakan menentukan konseling komunikasi dan melibatkan pesan menentukan nasihat hukum.

Kedua, membuat komunikasi yang menunjukkan belas kasih dan penerimaan jumlah tanggungjawab yang akurat.

Ketiga, memilih ahli yang memiliki keahlian yang kredibel dan kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan kunci.

Keempat, mengoptimalkan penggunaan penasihat komunikasi sambil meminimalkan risiko pengabaian hak istimewa.

Kelima, merespons dengan cepat ke media dengan pesan utama tentang tujuan dan praktik perusahaan.

Keenam, merespons dengan tepat masalah hukum sambil menghindari munculnya tembok batu.

Ketujuh, melatih para juru bicara eksekutif dan kontak pelanggan untuk menyampaikan pesan-pesan utama.

Kedelapan, memastikan bahwa komunikasi organisasi krisis dan ujian waktu.

Berikutnya, Maulina mengatakan, praktisi PR dan pengacara tidak selalu melihat secara langsung tentang apa yang harus dikatakan kepada media dalam krisis atau situasi yang berpotensi litigasi. Menurut Maulina PR memiliki yang namanya  “Open Policy” Approach.

“Biasa disebut traditional PR strategy. PR membantu perusahaan memperoleh pengampunan publik dan membangun kembali kredibilitas adalah untuk: Pertama, kebijakan perusahaan negara tentang masalah ini jika sesuai. Kedua, menyelidiki dugaan. Ketiga, jujur. Keempat, secara sukarela mengakui bahwa jika ada masalah. Kelima, mengumumkan dan mengimplementasikan tindakan korektif secepat mungkin,” ungkapnya.

Sedangkan, kata Maulina, untuk pengacara mempunyai yang namanya “No-Comment” Approach. Ia menerangkan, biasanya eksekutif paling sering diperintahkan oleh pengacara untuk tidak pernah mengakui kesalahan. Hal ini kata Maulina, yang mana setiap pengakuan dapat digunakan melawan organisasi dalam gugatan dan hasilnya bisa sangat merugikan secara finansial.

“Sadar akan kemungkinan konsekuensi buruk dari mengakui kesalahan sebelum konflik telah sepenuhnya diperjuangkan, pengacara biasanya menasehati klien untuk: Pertama, tidak mengatakan apa-apa. Kedua, mengatakan sesedikit mungkin dan melepaskannya setenang mungkin. Ketiga, mengatakan sesedikit mungkin, mengutip undang-undang privasi, kebijakan atau kepekaan perusahaan. Keempat, menyangkal bersalah dan/atau bertindak marah bahwa tuduhan semacam itu mungkin telah dibuat. Kelima, shift atau, jika perlu, berbagi kesalahan dengan penggugat,” tukasnya.

Maulina menjelaskan, ada dua strategi dalam mengkombinasikan profesi PR dan legal, yang mana strategi tersebut dinamakan  dengan Mixed Strategy & Diversionary Strategy

Pertama, Mixed Strategy

Maulina menerangkan, Fitzpatrick dan Shubow menyebutkan, dalam keadilan, tidak selalu pengacara yang berdebat atas nama pengungkapan penuh dan beberapa pengacara melakukan konsultasi dengan klien untuk mengumumkan penyelidikan dan mengambil tindakan korektif yang tepat.

“Suatu perusahaan juga dapat dengan tegas menyangkal kesalahan apapun sementara pada saat yang sama menyatakan penyesalan bahwa suatu masalah telah terjadi dan mengambil pendekatan PR yang lebih tradisional. Taktik itu akan disebut Mixed Strategy (strategi campuran),” tuturnya.

Kedua, Diversionary Strategy

Selain itu kata Maulina, taktik tertentu dari etika dan kelangsungan hidup yang dipertanyakan dapat dikembangkan oleh pengacara dan praktisi PR.  Adapun saran ini akan mencakup:

  1. Berusaha mengalihkan perhatian media dan publik dari tuduhan.
  2. Memberi tahu media bahwa organisasi itu marah pada situasi tersebut, sambil mengambil sedikit atau tidak ada tindakan substantif.
  3. Mengumumkan bahwa masalahnya diselesaikan atau tersangka pelaku meninggalkan organisasi karena alasan yang tidak terkait yaitu pribadi, eksekutif penggelap tersebut mengundurkan diri untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya.

“Tidak ada yang dibodohi, tetapi masalah ini diselesaikan dengan soft. Strategi-strategi ini umumnya tidak dianjurkan oleh anggota yang etis dan bertanggung jawab, baik dari profesi hukum maupun PR. Taktik ini disebut “Diversionary Strategy” (strategi pengalihan),” ujarnya.

Sebagai penutup Maulina mengatakan, bahwa PR dan legal harus bekerjasama dalam mengatasi krisis demi tujuan organisasi dan kepentingan stakeholder.

SF

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*