Kominfo Tegaskan Penerapan Perlindungan Data Pribadi Kepada WhatsApp dan Facebook

0
0
Kominfo Tegaskan Penerapan Perlindungan Data Pribadi Kepada WhatsApp dan Facebook

Kominfo Tegaskan Penerapan Perlindungan Data Pribadi Kepada WhatsApp dan Facebook

Perubahan pengaturan privasi pada WhatsApp dan Facebook direspon secara serius oleh Kominfo dalam penerapan aturan dan tata kelola perlindungan data pribadi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan perhatian yang serius terhadap aturan dan tata kelola perlindungan data pribadi dan privasi pengguna WhatsApp dan Facebook setelah menjadi perhatian dari pengguna internet di Indonesia. Hal tersebut turut dipertegas dalam Siaran Pers No. 11/HM/KOMINFO/01/2020, pada Senin (11/01). Dalam siaran pers dimaksud dijelaskan bahwa Menteri Kominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa pengelola platform harus menerapkan prinsip perlindungan data pribadi.  “Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi informatika,” tegas Johnny.

Johnny menegaskan bahwa Kementerian Kominfo telah melakukan pertemuan dengan perwakilan WhatsApp/Facebook Asia Pacific Region untuk membahas terkait pembaharuan kebijakan privasi. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Kominfo menekankan agar WhatsApp/Facebook serta pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti dua hal.

Pertama, Kementerian Kominfo mendorong WhatsApp/Facebook Asia Pacific Region untuk dapat menjawab dan menjelaskan kepada masyarakat Indonesia mengenai tujuan dan dasar kepentingan pemrosesan data pribadi, mekanisme yang tersedia bagi pengguna untuk melaksanakan hak-haknya termasuk hak untuk menarik persetujuan dan hak-hak lain yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal lain yang menjadi perhatian publik. “Penjelasan tersebut harus disampaikan secara lengkap, transparan, jelas, mudah dipahami dan dapat diakses oleh publik terkait pembaruan kebijakan privasi WhatsApp,” ujar Johnny.

Kedua, Kementerian Kominfo mendorong WhatsApp/Facebook Asia Pacific Region untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan secara khusus yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia meliputi pelaksanaan pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, penyediaan formulir persetujuan pemrosesan data pribadi dalam Bahasa Indonesia, melakukan pendaftaran sistem elektronik, menjamin pemenuhan hak-hak pemilik data pribadi dan menjalankan kewajiban berdasarkan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri Johnny menegaskan bahwa masyarakat perlu berhati-hati dalam penggunaan layanan yang tersedia secara daring. “Perlu untuk membaca kebijakan privasi serta dokumen syarat dan ketentuan sebelum menggunakan suatu layanan dan memberikan persetujuan untuk menggunakan data pribadi,” tegas Johnny.

Menteri Johnny menghimbau seluruh pemangku kepentingan mendukung penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). “Salah satu prinsip utama pemrosesan data pribadi yang diatur dalam RUU PDP mewajibkan pemanfaatan data pribadi harus dilakukan dengan dasar hukum yang sama termasuk persetujuan dari pemilik data,” tegas Menteri Johnny. 

Kemudian Ia juga menegaskan bahwa RUU PDP akan menjadi landasan hukum yang lebih kuat, detail dan komprehensif dalam menjamin hak-hak konstitusional pemilik data pribadi. Melansir dari siaran pers terkait, RUU PDP menjadi sangat penting karena akan memperkuat dasar hukum perlindungan data pribadi yang saat ini  diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Ruang Lingkup Privat sebagai instrumen regulasi tata kelola informasi elektronik, data elektronik dan transaksi elektronik

KJP

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*