Menaker Ida: Aturan dan Mekanisme Pembayaran THR 2021 Masih Dibahas

0
18
Pemerintah Tetapkan Upah Minimum Tahun 2021 Tidak Akan Naik

Menaker Ida: Aturan dan Mekanisme Pembayaran THR 2021 Masih Dibahas

Surat Edaran THR baru akan keluar setelah Menaker mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa skema pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). 

“Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional,” kata Menaker Ida usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Jawa Tengah, Pada Senin (5/4).

Menaker Ida menjelaskan, pembahasan dilakukan salah satunya oleh Tripnas. Lembaga ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. “Tripartit Nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR,” jelas Menaker Ida.

Pembahasan pun dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik.

“Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR,” kata Ida.

Menaker Ida menambahkan, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sedia kala sejak terjadinya pandemi COVID-19. Namun, THR tetaplah kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan. Ia menegaskan THR adalah hak pekerja dan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikannya.

Untuk itu, Menaker Ida menegaskan bahwa pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai pihak. “Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan,” terangnya.

Terkait evaluasi THR tahun lalu, Ida mengakui memang ada laporan-laporan dari daerah, misalnya terdapat laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Menaker Ida menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/Kota. Laporan yang masuk tersebut diantaranya terkait pengaduan tata cara pembayaran THR.

“Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi. Pada waktu itu lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah ditindak lanjuti,” kata Menaker Ida

 RW

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*