OJK Terbitkan Peraturan Mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Di Pasar Modal

0
0
OJK Terbitkan Peraturan Mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Di Pasar Modal

OJK Terbitkan Peraturan Mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Di Pasar Modal

Dana yang dikembalikan kepada OJK oleh pihak yang mendapatkan keuntungan tidak sah akan diberikan kepada korban yang mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tersebut

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)  Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal (POJK 65/2020). Peraturan itu mengatur pengembalian keuntungan tidak sah dari pihak-pihak yang melakukan atau menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal dan dana kompensasi kerugian investor di bidang pasar modal.

Aturan tersebut diteken Ketua Komisioner OJK, Wimboh Santoso, pada 29 Desember 2020 dan diundangkan pada 30 Desember 2020 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Aturan ini baru mulai berlaku pada 1 Juli 2021 atau enam bulan sejak tanggal diundangkannya.

Berdasarkan POJK ini, OJK mempunyai beberapa kewenangan. Salah satunya adalah mengenakan pengembalian keuntungan tidak sah terhadap pihak yang melakukan atau menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan mengenai pasar modal.

Penetapan pengembalian keuntungan yang tidak sah akan disampaikan OJK ke publik melalui situs resmi maupun media massa berupa perintah tertulis yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang diwajibkan mengembalikan keuntungan tidak sah tersebut.

Pembayaran pengembalian keuntungan tidak sah dapat menggunakan aset tetap pihak yang bersangkutan. Misalnya tanah, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, serta dokumen kepemilikan yang sah dan surat kuasa substitusi kepada OJK untuk pelepasan aset. Namun, OJK juga bisa menolak aset tetap yang ditawarkan bila dianggap tidak sesuai.

Dana yang dihimpun dari pengenaan pengembalian keuntungan tidak sah tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional regulator, melainkan untuk memberikan kompensasi kerugian kepada korban pelanggaran dan/atau pengembangan industri pasar modal.

Pihak yang ditetapkan untuk mengembalikan keuntungan tidak sah itu harus menunjuk penyedia rekening dana untuk mengembalikan dana ke OJK paling lambat 30 hari sejak ditetapkan.

Bila pihak tersebut tidak membayar sesuai jangka waktu, maka OJK akan memberikan surat teguran dua kali secara berkala dengan jeda 30 hari dari masing-masing penerbitan surat.

Apabila pengembalian keuntungan tidak sah tidak dilakukan juga setelah penerbitan surat teguran kedua, maka OJK bisa menindaklanjuti masalah ini ke tahap penyidikan, gugatan perdata, hingga pengajuan kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

 

AP

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*