Pemerintah Bidik Pajak Netflix dan Zoom Sebagai Kategori PMSE

0
181
Pemerintah Bidik Pajak Netflix dan Zoom Sebagai Kategori PMSE

Pemerintah Bidik Pajak Netflix dan Zoom Sebagai Kategori PMSE

“Dalam Perpu disebutkan bahwa Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau penyelenggara PMSE luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi yang signifikan dapat diberlakukan sebagai badan usaha tetap dan dikenakan pajak penghasilan.”

Di tengah semakin meningkatkan penyebaran virus corona (Covid-19) sejumlah perusahaan saat ini tetap melakukan aktivitasnya meskipun tanpa adanya kegiatan di kantor, hal tersebut mereka lakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat, salah satunya yaitu memanfaatkan beberapa aplikasi teleconference. Dengan hal tersebut mereka tetap dapat berkoordinasi dalam mengatur jalannya bisnis perusahaan meskipun sedang berada di rumah.

Berkaca pada adanya pelemahan tren penerimaan pajak akibat efek lanjut penyebaran virus corona pemerintah melihat celah di transaksi elektronik dan layanan streaming.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam kondisi pandemik corona, ada peningkatan transaksi elektronik. Di sisi lain, pemerintah perlu untuk menjaga basis pajak lantaran penerimaan perpajakan akan tertekan. Proyeksi Menkeu, dalam teleconference, penerimaan pajak bisa turun 10%.

“Saya tahu dalam situasi ini banyak menggunakan streaming. Kami lihat transaksi elektronik juga naik sehingga perlu aturan untuk bisa memungut pajak penghasilan (PPN) untuk jasa platform luar negeri.,” ujar Menkeu dalam teleconference, Rabu (1/4).

Antara lain yang bisa dijadikan subjek pajak seperti Netflix dan Zoom, sekalipun mereka tak memiliki kantor di Indonesia memiliki manfaat dari Indonesia akan tetapi dengan adanya arahan dari pemerintah untuk melakukan social distancing dan work from home kedua aplikasi ini acap kali dipakai semua oleh orang.

“PMSE ada di Perppu, belakangan sangat besar terjadi transaksi elektronik dengan demikian ini akan menjadi basis pajak pemerintah melalui skema significant economic presence baik untuk subjek pajak dalam maupun luar negeri,” ujar Menkeu.

Aturan mengenai pemungutan pajak dari perusahaan digital ini terdapat pada pasal 6 Perpu No. 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dalam rangka menghadapi ancaman Covid-19. Pemerintah akan memungut pajak dari kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dari subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

Dalam Perpu disebutkan bahwa Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau penyelenggara PMSE luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi yang signifikan dapat diberlakukan sebagai badan usaha tetap dan dikenakan pajak penghasilan (PPh).

Diatur Dalam PP

Pemerintah memasukkan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait penanggulangan ekonomi akibat Covid-19. Adapun besaran tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan Pajak Penghasilan dan pajak transaksi elektronik akan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, skema PMSE yang menarik pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) sudah cukup beralasan. Baik dari sisi fairness maupun perluasan basis pajak seiring pemanfaatan platform itu selama pandemic Covid-19.

“Ada potensi di situ. Ditjen Pajak melihat Netflix dan Zoom misalnya, panen. Sebenarnya ini sebagai fairness saja selama ini dari Perusahaan Kena Pajak (PKP) dalam negeri kena PPh, yang luar negeri tidak kena gak kena,” kata Prastowo seperti dikutip Kontan.co.id.

Kendati demikian, Prastowo menegaskan tataran implementasi PMSE perlu dipikirkan lebih matang terkait mekanisme yang efektif, dan keselarasannya kelak dengan global framework dari Organization of Economic Cooperation dan Development (OECD) yang akan dituntaskan.

Adapun pemerintah mengatur ketentuan PMSE dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Beleid ini, ditetapkan Presiden RI Joko Widodo 31 Maret 2020 dan segera disampaikan ke parlemen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alasan pemerintah memasukkan pasal terkait PMSE dalam Perppu lantaran tren meningkatnya transaksi. Pemerintah memandang hal tersebut terjadi dalam kondisi social distancing seperti saat ini. Menkeu berharap hal ini bisa menjadi tambahan penerimaan negara tahun ini, mengingat basis penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan diproyeksikan turun sebagai konsekuensi stimulus pemerintah.

 PNJ

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*