Pemerintah Siapkan Perpres Perdagangan Karbon dan Tarif EBT

0
58
Pemerintah Siapkan Perpres Perdagangan Karbon dan Tarif EBT

Pemerintah Siapkan Perpres Perdagangan Karbon dan Tarif EBT

Dua Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Perdagangan Karbon dan tarif Energi Baru Terbarukan (EBT) tengah disiapkan, sebagai komitmen Indonesia terhadap pembangunan yang berbasis ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Perdagangan Karbon dan Tarif Energi Baru Terbarukan (EBT) lewat pengumuman Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Iklim 2020 yang diadakan oleh Green Climate Fund (GCF) atau organisasi Internasional yang berfokus pada pendanaan ekonomi hijau dan perubahan iklim pada Rabu, (14/10) malam waktu Indonesia.

“Pemerintah (Indonesia) sedang dalam proses penyusunan dua peraturan presiden tentang penetapan harga perdagangan karbon dan harga pembelian untuk pembangkit energi terbarukan,” tutur Sri Mulyani.

Kebijakan ini disiapkan sebagai bentuk dukungan pada pembangunan ekonomi berbasis lingkungan atau hijau agar emisi karbon ke dunia dapat dikurangi. Selain itu, kebijakan ini juga komitmen Indonesia terhadap pembangunan yang berbasis ekonomi hijau dan berkelanjutan. Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah juga terus berusaha mengembangkan potensi energi dari panas bumi. “Indonesia sebetulnya memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, tetapi masih sangat minim yang tergali karena eksplorasi yang berisiko tinggi,” tambah Sri Mulyani.

Kasubdit Penyiapan Program Aneka EBT Direktorat Energi Baru Terbarukan dan konservasi Energi Kementerian ESDM, Tony Susandy juga mengatakan pada 2020 pemerintah merencanakan sejumlah target terkait pengembangan EBT dan menargetkan dikeluarkan Perpres mengenai harga EBT.

“Dilakukan pula upaya penciptaan pasar energi melalui sinergi dengan Pemda maupun BUMN, peningkatan akses energi ke masyarakat secara langsung melalui APBN, dukungan kebijakan dan peningkatan kualitas SDM berupa kemudahan lisensi, implementasi sistem lisensi, peningkatan data dan informasi, peningkatan standar dan sertifikasi SDM,” ungkap Tony/

Dalam hal pendanaan, tidak bisa seluruhnya didanai oleh APBN, maka pemerintah melakukan kerja sama pembiayaan ekonomi hijau berskema campuran yang berasal dari APBN, BUMN, organisasi internasional dan dana para dermawan ataupun swasta. Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia agar para pihak swasta mau mengalirkan dananya dalam pembangunan proyek hijau.

 

TM

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*