Peneliti: Regulasi Penyiaran Konvensional Tidak Bisa Disamakan dengan Penyiaran OTT

0
33
Peneliti: Regulasi Penyiaran Konvensional Tidak Bisa Disamakan dengan Penyiaran OTT

Peneliti: Regulasi Penyiaran Konvensional Tidak Bisa Disamakan dengan Penyiaran OTT

Permohonan pengujian undang undang ke Mahkamah Konstitusi oleh PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (iNews TV) didasari  Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran tidak mencangkup penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet.

Masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan permohonan uji materi UU Penyiaran yang dimohonkan oleh PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (iNews TV). Pasalnya, dampak dari uji materi ini jika dikabulkan maka masyarakat tidak dapat bebas menggunakan fitur siaran, lantaran siaran hanya dapat dilakukan oleh lembaga penyiaran berizin.

Menanggapi hal tersebut, Ibrahim Brata peneliti Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT FHUI) dalam wawancara bersama Klik Legal mengatakan bahwa seharusnya penyelenggara siaran OTT tidak bisa disamakan dengan penyiaran konvensional. Hal ini dikarenakan platform yang digunakan keduanya sudah berbeda.

Lebih lanjut, Ibrahim juga menjelaskan apabila penyelenggara siaran OTT dikategorikan sebagai penyiaran seperti yang terdapat dalam UU Penyiaran maka diperlukan regulasi yang terpisah dari penyiaran konvensional. Mengingat dalam Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran disebutkan bahwa pemancaran siaran konvensional menggunakan spektrum frekuensi radio.

“Kalau (penyiaran) OTT dia kan pakai kabel fiber optic bukan pake satelit dari situ saja sudah berbeda dan tidak bisa disamakan dengan penyiaran konvensional yang memakai spektrum radio. Maka dengan memasukan (penyiaran) OTT ke dalam UU Penyiaran menurut saya kurang tepat,” ungkap Ibrahim pada Rabu (9/9).

Ia pun sempat menyoroti mengenai kehidupan konten kreator yang akhir-akhir ini menjamur di layanan OTT. Ia menjelaskan bahwa permohonan yang diajukan oleh dua stasiun televisi swasta milik Hary Tanoesoedibjo ini akan menggerus hak konten kreator sebagai individu. Dalam Pasal 28F UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Ibrahim juga menyebutkan bahwa semua orang berhak untuk mengejar pembangunan ekonomi sosial dan kultural mereka seperti yang termaktub dalam Pasal 1 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). “Artinya apa, dengan diperluas makna Pasal 1 ayat (2) ini, kehidupan konten kreator ini akan terkekang dengan standar standarnya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Dengan bisnis modelnya berbeda, teknologinya berbeda tentu gak bisa disamakan (penyiaran konvensional dengan penyiaran OTT) lembaga pengawasnya,” ucapnya.

Adapun menurutnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang harus banyak berperan dan mengevaluasi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia ini, baik konvensional maupun layanan OTT. “Karena konfigurasi peraturan yang ada sekarang sebenarnya sudah cukup untuk mengontrol (layanan) OTT, namun masalahnya apakah ada benturan political will yang muncul dari pengemban jabatan di pemerintah. Dalam hal ini kan (layanan) OTT manutnya dengan kominfo yang mengeluarkan izin dan sebagainya itu Kominfo,” ungkapnya.

Hal ini juga sejalan dengan pemaparan yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M Ramli pada sidang 26 Agustus 2020. Ia menjelaskan bahwa layanan OTT memiliki banyak lapisan dalam industri telekomunikasi seperti lapisan aplikasi, lapisan isi pesan singkat dan lapisan panggilan video atau konferensi video sehingga pengaturannya cukup kompleks dan tidak bisa bersandar pada satu peraturan saja. Menurutnya apabila regulasi untuk layanan OTT disatukan dan tidak dipertimbangkan secara matang, maka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi digital nasional yang baru berkembang ini.

Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran sendiri hanya  mengatur penyelenggara siaran konvensional saja. Atas permasalahan tersebut, Pemohon meminta supaya MK mengubah bunyi Pasal 1 Angka 2 UU Penyiaran menjadi, “Penyiaran adalah (i) kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum 12 frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; dan/atau (ii) kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”.

Untuk diketahui, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (iNews TV) menggugat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menguji materi Pasal 1 ayat 2 undang- undang tersebut. Penyebabnya pemohon merasa adanya kerugian konstitusional yang dialaminya akibat pemberlakuan pasal tersebut tidak memberikan status dan kedudukan yang sama antara penyelenggara penyiaran konvensional dengan penyelenggara penyiaran over-the-top (OTT) dalam UU Penyiaran.

Permohonan dengan nomor perkara 39/PUU-XVIII/2020 telah menjalankan sidang sebanyak 3 kali, yaitu sidang pertama pada 22 Juni 2020 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, sidang kedua pada 9 Juli 2020 dengan agenda perbaikan permohonan, dan sidang ketiga pada 26 Agustus dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Adapun dalam sidang kedua kuasa hukum pemohon Imam Nasef mengatakan bahwa Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran seharusnya mencakup penyelenggara penyiaran OTT (menggunakan internet).

 

AR

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*