Persidangan Pengadilan Pajak secara Tatap Muka Dibatasi

0
0
Persidangan Pengadilan Pajak secara Tatap Muka Dibatasi

Persidangan Pengadilan Pajak secara Tatap Muka Dibatasi

Ketua Pengadilan Pajak telah menerbitkan Surat Edaran Pajak Nomor SE-01/PP/2021 bertujuan untuk membatasi pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi secara tatap muka.

Ketua Pengadilan Pajak telah menerbitkan surat edaran terbaru mengenai pembatasan pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi secara tatap muka di pengadilan pajak.

Surat Edaran Pajak Nomor SE-01/PP/2021 bertujuan untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) serta adanya pemberlakuan pembatasan aktivitas luar rumah di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

“Perlu untuk menetapkan pembatasan pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi secara tatap muka (melalui helpdesk/disampaikan secara langsung) di Pengadilan Pajak mulai hari Senin tanggal 11 Januari 221 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Januari 2021,” kata Tri Hidayat Wahyudi selaku Ketua Pengadilan Pajak melalui surat edaran tersebut.

Persidangan di Pengadilan Pajak termasuk persidangan secara elektronik yang awalnya telah dijadwalkan mulai hari Senin tanggal 11 Januari sampai dengan hari Senin tanggal 25 Januari 2021 dilaksanakan dengan beberapa ketentuan.

Pertama, persidangan dilaksanakan dengan pembagian jadwal sidang untuk setiap hari persidangan tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Pajak Nomor SE-024/PP/2020.

Sebagai tambahan informasi, dalam SE-024/PP/2020 adanya pembagian jadwal sidang menjadi 2 shift setiap hari persidangan, yakni pagi pada pukul 08.00-12.00 WIB dan siang dilaksanakan pada pukul 12.30-16.30.

Kedua, majelis atau hakim tunggal dan panitera pengganti diimbau untuk melaksanakan persidangan secara lebih efektif dengan memperhatikan substansi sengketa, jumlah berkas yang diperiksa, dan waktu yang tersedia pada setiap shift  persidangan.

Ketiga, majelis atau hakim tunggal, panitera pengganti beserta staf, dan para pihak yang hadir dalam persidangan senantiasa menerapkan protokol kesehatan dan mengecek kesehatan sebelum hadir di Pengadilan Pajak, seperti melakukan swab PCR/swab antigen COVID-19 secara berkala.

Lebih lanjut, untuk layanan administrasi secara tatap muka baik melalui helpdesk/disampaikan secara langsung, dilaksanakan dengan pembatasan jumlah orang sesuai Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2021.

Ketentuan pengaturan dan pembatasan jumlah pengguna layanan tatap muka ditentukan melalui daftar antrian, kemudian untuk pengajuan banding atau gugatan dan penyampaian dokumen persidangan serta surat-surat lainnya kecuali permohonan peninjauan kembali, diimbau untuk dikirim melalui pos.

 

SR

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*