Prof. Hikmahanto: Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Hambat Segala Sektor

0
4102

Prof. Hikmahanto menganggap pengaturan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dapat mempengaruhi peningkatan perkara perdata yang mendasari gugatannya pada penggunaan bahasa asing dalam perjanjian.

Pada 30 September 2019 lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpres 63/2019). Sebagai pembaharuan dari Perpres 16 Tahun 2010, Perpres 63/2019 mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia mulai dalam pidato kenegaraan, nota kesepahaman dan perjanjian, nama badan usaha, hingga merek dagang. Pro dan kontra hadir pasca dikeluarkannya perpres tersebut, salah satunya dari Prof Hikmahanto Juwana, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pria yang akrab disapa Prof. Hik menjelaskan lahirnya Perpres 63/2019 karena urgensi untuk memperbaiki Perpres sebelumnya yaitu Perpres 16/2010. Pada Perpres 16/2010, pidato resmi Presiden dalam forum internasional dilakukan dalam Bahasa Inggris.

“Pada perpres sebelumnya, pidato Presiden dalam forum internasional dilakukan dalam Bahasa Inggris, karena Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono memang lancar berbahasa Inggris.  Sekarang ditegaskan sesuai undang-undang dalam Bahasa Indonesia,” jelas Prof. Hik kepada Klik Legal pada Jumat (11/10).

Ia pun menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Perpres 63/2019 yaitu dalam hal pembuatan nota kesepahaman maupun perjanjian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Perpres 63/2019 yang menegaskan lembaga swasta Indonesia memiliki kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia dalam perjanjian.

Aturan tersebut, menurut Prof Hik, akan berpengaruh pada banyaknya perkara perdata yang mendasari gugatannya pada penggunaan bahasa asing dalam perjanjian. Pada akhirnya pengadilan menyatakan perjanjian batal demi hukum, padahal gugatan diajukan agar pihak yang wanprestasi tidak perlu melakukan kewajiban hukum.

            Dari sisi akademis, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam pengantar pendidikan nasional juga akan menghambat perkembangan dunia pendidikan Indonesia. “Secara akademis bahas pengantar jadi harus Bahasa Indonesia, gimana universitas di Indonesia mau jadi ranking 100 dunia. Akan jadi sulit nantinya untuk menggaet murid luar negeri,” tegasnya.

            Guru besar FH UI ini juga menyayangkan berkontradiksinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait keinginannya agar universitas Indonesia masuk ranking 100 besar dunia. “Agak kontradiktif dengan pernyataan presiden bahwa universitas di Indonesia untuk bersaing dengan universitas luar yang masuk ranking 100 besar dunia,” ungkapnya.

            Untuk diketahui, selain untuk nota kesepahaman, perjanjian, dan penggunaan Bahasa Indonesia dalam akademis, pada Bagian Kedua Belas Perpres 63/2019, keharusan penggunaan Bahasa Indonesia diperluas dengan mencakup Bangunan atau Gedung. Selain itu  Jalan, Apartemen atau Permukiman, Perkantoran, Kompleks Perdagangan, Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi yang Didirikan atau Dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia juga harus menggunakan Bahasa Indonesia.

            Dalam hal merek dagang milik warga negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia dalam bentuk gabungan kata berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Perpres 63/2019. Namun hal tersebut dikecualikan untuk merek dagang yang merupakan lisensi asing.

ZNA

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*