RUU Omnibus Law Bolehkan Pembangunan Tanpa Amdal

0
498

Khusus pembangunan perumahan sesuai rancangan tata ruang

Undang-undang Omnibus Law cipta lapangan kerja akan memasukkan pasal mengenai penyederhanaan perizinan berusaha, salah satunya terkait analisis dampak lingkungan (Amdal). Dengan adanya Omnibus Law, sejumlah pembangunan tidak lagi membutuhkan Amdal sebagai syaratnya untuk memulai pembangunan.

Syarat pembangunan tanpa Amdal berlaku hanya bagi daerah tertentu, yaitu jika suatu wilayah memiliki rancangan tata ruang dan wilayah (RTRW). “Kalau ada Rancangan Tata Ruang dan Wilayah,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono akhir pekan lalu.

Dengan RTRW, pemerintah sudah menentukan zona tertentu yang dapat digunakan sesuai tata ruangnya. Salah satunya untuk kawasan perumahan. Pembangunan perumahan yang masuk dalam zonasi RTRW akan terbebas dari pengurusan Amdal. Maka dari itu, pengembang akan lebih cepat melakukan pembangunan.

Selain itu, hal lainnya yang ikut diatur dalam Omnibus Law terkait pembatalan peraturan daerah yang bermasalah. Nantinya, Perda langsung dapat dicabut oleh Presiden. Sebelumnya, total peraturan yang ada mulai dari peraturan pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten dan kota berjumlah 43.866. Itu belum termasuk peraturan tingkat kecamatan.

Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebelumnya telah mencabut 3.300 peraturan termasuk perda. Namun, upaya deregulasi tersebut dihentikan akibat gugatan yang dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

ZNA

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*