Tidak Hanya Geprek Bensu, Berikut 4 Kasus Desain Industri di Indonesia

0
57
Tidak Hanya Geprek Bensu, Berikut 4 Kasus Desain Industri di Indonesia

Tidak Hanya Geprek Bensu, Berikut 4 Kasus Desain Industri di Indonesia

Sengketa Kemasan Geprek Bensu bukan sengketa desain industri pertama, terdapat beberapa sengketa desain industri di Indonesia yang telah mendahuluinya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (8/9) mengabulkan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dan ganti rugi yang diajukan PT Ayam Geprek Benny Sujono kepada Ruben Samuel Onsu. Dalam putusannya, majelis hakim telah menetapkan desain industri pada kotak kemasan Geprek Bensu adalah milik pengusaha kuliner Benny Sujono.

Dalam perkara ini, diketahui desain industri kotak kemasan yang dimiliki oleh Ruben Onsu menyerupai desain industri kotak kemasan milik Benny Sujono. Desain industri kemasan milik PT Ayam Geprek Benny Sujono telah terdaftar dalam dalam Daftar Umum Merek pada Direktur Merek dengan Nomor IDM000643531 tertanggal 24 Mei 2019 untuk melindungi produk dalam kelas 43. Atas hal tersebut, majelis hakim memutuskan untuk membatalkan Hak atas Desain Industri Kotak Kemasan Makanan atas nama Ruben Samuel Onsu dengan nomor pendaftaran IDD000049596 tanggal 20 Juli 2018. 

Selain sengketa yang bergulir antara Benny Sujon dan Ruben Onsu Selain kasus tersebut, terdapat beberapa beberapa kasus terkait dengan sengketa desain industri yang terjadi di Indonesia sebelumnya. Berikut rangkuman Kliklegal, diantaranya: 

  1. Helm Bogo milik Toni vs. Helm Bogo ‘milik’ Gunawan
    Pada April 2016, terjadi sengketa desain industri kaca helm bermerek Bogo. Dalam sengketa tersebut Toni, pemilik desain helm bogo dengan nomor registrasi ID 0012832 D menggugat Gunawan yang disebut telah memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain industri kaca helm bogo milik Toni.

    Perlu diketahui, Toni telah memegang hak desain atas helm bogo untuk periode untuk periode 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017 yang telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Toni juga menyebutkan bahwa desain miliknya telah diakui oleh Bo Go Optical Sdn Bhd Malaysia karena ia telah bekerja sama dengan perusahaan helm asal negeri jiran tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Gunawan, akibatnya Toni mengalami kerugian mencapai Rp 700 Juta. Gugatan ini dibawa oleh Toni beserta kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Bogor.

    Adapun majelis hakim memutus bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 54 ayat 1 Jo Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri. Gunawan divonis 1 tahun penjara.

  2. Sengketa Desain Tas PT Batik Keris Indonesia
    Perusahaan yang memproduksi pakaian jadi dengan motif batik pada 7 Oktober 2014 lalu menggugat desainer tas Wenny Sulistiowaty Hartono dengan dasar desain tas milik Wenny mengikuti desain tas milik Batik Keris. Batik Keris menilai tas yang didesain Wenny tidak memiliki unsur kebaruan (not novelty) untuk mendapat hak desain industri dari Kemenkumham sehingga perusahaan tersebut menilai desain itu haruslah menjadi milik umum dan bukan monopoli perorangan.

    Kendati demikian, Pengadilan Negeri Semarang menolak gugatan yang dilayangkan oleh Batik Keris tersebut. Penolakan juga terjadi saat Batik Keris mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

    Mahkamah Agung menilai PT Batik Keris Indonesia tidak bisa mendalilkan dan membuktikan sejak kapan memproduksi dan memasarkan objek sengketa. Disampaikan pula PT Batik Keris tidak dapat membuktikan kepada majelis hakim bahwa desain industri atau objek sengketa telah terdaftar sebelumnya atau disebut juga sebagai pendaftar pertama.

    Adapun desain industri tas milik Wenny Sulistiowaty Hartono telah terdaftar dan memiliki sertifikat desain industri dengan Nomor IDD0000035061 per 4 September 2012 untuk kategori tas dari Kemenkumham. Wenny sendiri juga telah memasarkan tas dengan desain miliknya ke pasaran.

  3. Pelanggaran Pemakaian Desain Industri oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk
    Di nomor 3, terjadi saling gugat antara penemu desain industri sambungan pelindung pipa (sock adaptor), M. Rimba Aritonang dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terkait dengan pemakaian temuan yang melanggar hukum. Atas gugatan dengan nomor perkara 73/D.I/2012/PN.Jkt.Pst dengan penggugat M. Rimba Aritonang, menggugat PGN senilai Rp132,39 Miliar pada 14 November 2012.

    Kuasa hukum penggugat menyatakan bahwa PGN telah menggunakan desain industri sock adaptor milik kliennya untuk kepentingan perusahaan secara terus-menerus sejak tahun 2006 hingga gugatan dilayangkan. Adapun, penemu desain industri tersebut telah memegang hak desain industri dengan nomor pendaftaran ID 0009708 berjudul ‘Desain Sambungan Pelindung Pipa’. Dalam surat gugatannya, penggugat menyatakan PGN telah melanggar Pasal 46 ayat 1 Undang-undang No. 31 tentang Desain Industri.

    Di sisi lain, PGN dalam jawaban di persidangan merasa keberatan atas gugatan tersebut. PGN yang diwakili oleh kuasa hukumnya Andreas Nahot Silitonga dkk menilai bahwa desain industri yang dimiliki oleh Rimba Aritonang sama sekali tidak memiliki keunikan atau kekhasan tersendiri dan tidak ada perbedaannya dengan sock adaptor lainnya. Ia juga mengungkapkan bahwa tidak adanya kebaruan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) jo. Pasal 3 UU Desain Industri.

    Kendati demikian, pada Rabu 3 April 2013 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus PGN untuk membayar ganti rugi terkait desain industri sock adaptor. Pembayaran ganti rugi tersebut sebesar Rp 180 juta kepada penggugat, M. Rimba Aritonang.

  4. Desain Industri Botol Biolife oleh Tupperware
    Terakhir, pada 2017 produsen alat rumah tangga asal Amerika Serikat, Tupperware menggugat botol bermerek Biolife karena memiliki persamaan dengan produk rumah tangga miliknya yang diberi nama ‘Eco Bottle’. Kesamaan tersebut terletak di konfigurasi ulir penutup, lekukan simetris 4 sudut dari perspektif atas botol, dan pola konfigurasi lingkaran di bagian tengah. Desain ‘Eco Bottle’ sendiri telah didaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual dengan Nomor Pendaftaran ID 0024 152-D.

    Atasa hal tersebut, Tupperware menggugat produsen Biolife ke Pengadilan Negeri Semarang. Berharap dapat memenangkan gugatan, Tupperware malah harus menerima kenyataan pahit.

    Hal ini dikarenakan gugatannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan dasar gugatan prematur. Gugatan tersebut diketahui salah alamat dan tidak lengkap.

 

AR

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*