Wajib Halal di Revolusi Industri 4.0

0
8
Sumber Foto: http://www.halalcorner.id

Era Revolusi Industri generasi keempat ini ditandai dengan munculnya otomatisasi dan digitalisasi dalam berbagai aktivitas manusia sehingga berdampak terancamnya ratusan juta tenaga kerja manusia pada berbagai sektor pekerjaan. Dalam hal ini, halal juga termasuk kedalam bagian dari perkembangan global yang sangat penting bagi manusia.

Prof. Sukoso, Kepala BPJPH, konsep halal yang bersumber dari Islam telah menjadi trend global, bahkan menjadi prioritas kebijakan dalam aktivitas ekonomi di berbagai negara. “Jika kita siap dengan teknologi dan bahasa, maka justru kita dapat ciptakan berbagai peluang lapangan kerja baru khususnya yang berbasis digital. Halal saat ini sudah menjadi bahasa global yang sangat penting bagi manusia,” ujarnya di forum Seminar Nasional bertema “Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0”.

Dalam konteks ini, Prof. Sukoso menggarisbawahi pentingnya menguasai bahasa dan teknologi seperti Sistem Informatika yang praktis. Selain Bahasa Inggris, ada 5 bahasa yang dibutuhkan yaitu Bahasa Arab, Jerman, Spayol, Cina, dan Perancis. Sedangkan teknologi Sistem Informasi juga merupakan kebutuhan yang tak terelakkan lagi di era ini.

Selain itu, menurut Prof. Sukoso, ketika berbicara halal, maka itu bukan lagi pernyataan tapi merupakan standar. Jika seseorang aware/peduli terhadap konsep halal maka, konsep halal akan menjadi standar hidupnya. “Namun bila kita tidak aware terhadap standar maka sebenarnya kalian tidak aware terhadap masa depan kalian, tidak aware terhadap persaingan global, tidak aware terhadap standar,” kata Prof Sukoso.

Prof Sukoso melihat insan kampus mengemban peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Jaminan Produk Halal (JPH). UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH mengatur, penyelenggaraan jaminan produk halal mempunyai tujuan mendasar bagi kehidupan masyarakat, yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakannya. Selain itu juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

“Ketika bicara Islam dan ekonomi, kita berhadapan dengan hubungan secara horizontal antara saya dengan Anda yaitu diatur dalam UU yang bicara tentang Jaminan Produk Halal, (juga) hubungan kita secara vertikal antara kita dengan Tuhan,” tuturnya

Peningkatan Kompetensi Pegawai BPJPH

Dua pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Umi Nuraeni dan Iis Afrianti mengikuti pelatihan Proses Sertifikasi dan Skema Lembaga Sertifikasi yang diselenggarakan Pacific Accreditation Coorperation (PAC) di Manila, Filipina. Keikutsertaan BPJPH dalam pelatihan ini karena BPJPH adalah lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan memberikan sertifikat.

“BPJPH sebagai lembaga penerbit sertifikat untuk produk halal, perlu menerapkan standar bahwa suatu produk telah memenuhi standar. Kegiatan penetapan kesesuaian dengan standar tersebut dilakukan melalui sistem penilaian kesesuaian. BPJPH sebagai pihak ketiga yang menyatakan kesesuaian produk dengan standar halal dimaksud harus memiliki kompetensi untuk melakukan sertifikasi produk dengan menerapkan SNI ISO/IEC 17065:2012 yaitu berupa penilaian Kesesuaian untuk Persyaratan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Barang dan Jasa dan SNI ISO/IEC” ujar Kepala Subid Standardisasi Produk Kemasan Umi Nuraeni di Jakarta.

Menurut Umi, acara ini berisi pemaparan teknis akreditasi pada lembaga yang menerbitkan sertifikasi proses, sesuai dengan ISO/IEC 17065-2012 untuk penilaian kesesuaian tentang persyaratan untuk lembaga yang menerbitkan sertifikasi produk, proses, dan layanan. Kompetensi lainnya yang diberikan adalah pengetahuan tentang penerapan ISO/IEC TR 17032 mengenai penilaian kesesuaian tentang pedoman dan contoh skema sertifikasi proses yang saat ini sedang dikembangkan ISO/CASCO WG52.

“Pelatihan ini diharapkan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi peserta, utamanya tim BPJPH, mengenai Akreditasi Proses Sertifikat dan Skema Lembaga Sertifikasi,” harapnya.

Dikutip dari laman apec-pac.org, asosiasi PAC ini salah satu tujuannya untuk memastikan bahwa semua negara anggota telah melaksanakan proses akreditasi sesuai dengan standar dunia. Selain itu asosiasi ini juga mendorong dan mendukung pengembangan badan akreditasi dalam ekonomi. PAC adalah asosiasi lembaga akreditasi negara yang bertujuan untuk memfasilitasi hubungan perdagangan antar negara anggota di kawasan Pasifik.

 

HA

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*