Juru Bicara Pusat Integritas Digital Asia (ACDI) Widyaretna Buenastuti menyatakan bahwa Indonesia telah lama menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap serangan cyber, mengingat pengguna internet di Indonesia yang telah melampaui 130 juta pengguna. Untuk meminimalisir terjadinya penyerangan software di Indonesia, ACDI menginisiasi program Piagam Software Asli (PSA) yang pertama kali ditujukan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Hal demikian sebagaimana dikatakannya dalam acara Program Peluncuran Piagam Software Asli (PSA) pada Senin (23/10) di Jakarta. (Baca Juga: Dorong Brand Perusahaan Lebih Kompetitif, Piagam Software Asli Diluncurkan).
“Populasi pengguna internet saja di Indonesia sudah ratusan juta orang, kemudian juga Indonesia peringkat ketiga negara yang terancam dengan serangan cyber. Nah, kami pikir dari ACDI menggandeng Indonesia atau perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk ikut dalam program ini supaya bisa menularkan pada negara-negara lain atau perusahaan-perusahaan di negara lain untuk bisa peduli terhadap yang asli,” ujarnya.
Widya menjelaskan program yang dinilai penting ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengguna layanan internet di Indonesia sebagai konsumen dapat melindungi perangkatnya dari virus-virus komputer ataupun malware. “Berdasarkan laporan dari Asosiasi Media Layanan Internet Indonesia, ada 132.7 juta pengguna internet Indonesia di tahun 2016. Kemudian dengan bertambahnya populasi penduduk di Indonesia, tentunya dengan bertambahnya populasi di Indonesia juga bertambah lagi pengguna internet. Ini rata-rata meningkat sekitar 30-an persen. Nah, disini kami melihat bahwa penting sekali untuk memastikan bahwa pengguna layanan internet di Indonesia juga paham bagaimana caranya untuk memproteksi dirinya dari virus-virus yang akan menginfeksi komputer,” jelasnya.
Selain itu, program PSA ini juga menjadi salah satu bentuk kepedulian di tengah terjadinya peningkatan kejahatan cyber agar perusahaan-perusahaan dapat memastikan bahwa perangkat yang digunakan merupakan perangkat asli. “Kami berharap bahwa dengan mengikuti program PSA ini, selain mendapatkan benefit mengenai software yang asli, juga mendapatkan benefit mengenai edukasi lebih lanjut dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai software-software asli dan juga competitive advantages untuk menyampaikan brand-brandnya, misalnya untuk melakukan ekspor sampai ke luar negeri karena yakin bahwa yang digunakan adalah software-software asli,” jelasnya.
Widya mengaku bahwa nantinya akan ada kerja sama dengan pemerintah serta negara-negara lain. “Sekarang saja kalau dilihat dari sertifikatnya sudah ada logo Bareskrim, itu kan sebenarnya sudah suatu bentuk kerja sama dengan pemerintah. Kalau negara lain nanti insyaaAllah, karena kita ini kan regional base, jadi maunya adalah nanti dengan negara lain juga akan melihat kepentingannya apakah Program Piagam Software Asli ini bisa kita jadikan suatu competitive advantages untuk para pebisnis agar mereka bisa melakukan ekspor ke negara-negara tujuan ekspor mereka,” ujarnya.
Sementara Brigjen Pol. Agung Setya dari Direktorat Tipideksus Bareskrim Mabes POLRI mengatakan, jika perusahaan memperoleh Piagam Sofware Asli ini, tentunya akan meningkatkan laju aktivitas bisnis yang saat ini semua prosesnya bisa dikontrol secara digital. Maka sofware asli harus menjadi pilihan utama perusahaan.
“Sofware bajakan itu melanggar hak intelektual pemegang hak cipta dan hak konsumen. Hak ini yang perlu dilindungi. Perlindungan ini penting supaya masyarakat merasa terus terlindungi. Dan kita pengguna juga merasa aman, sehingga terhindar dari penggunaan sofware palsu,” jelasnya.
Memang sulit membedakan software asli dan palsu. Untuk itu Kepolisian terus menggandeng stake holder terkait untuk terus meredam peredaran barang palsu. Hal ini dikarenakan kepolisian bekerja berdasarkan delik aduan, sehingga tidak bisa serta merta melakukan penindakan kendati infrastruktur cyber yang dimilki kami memungkinkan itu. “Para pelaku pembajakan memang menghendaki tidak ada kolaborasi aparat dalam menumpas barang palsu, sehingga pergerakan mereka lebih bebas,” tambahnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Widya menjelaskan bahwa ACDI berperan untuk memberikan edukasi serta sosialisasi terhadap produk asli. Apabila terjadi pelanggaran, maka ACDI akan mengarahkan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk menggunakan software yang asli. “Kami akan menyampaikan educationnya. Bagaimana membedakan antara yang asli dan palsu, bagaimana memastikan bahwa dimana mereka bisa mendapatkan yang asli,” ujarnya.
(LY)
