Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Prof. Sukoso berharap kepada para pelaku usaha dapat membantu BPJPH dengan memberikan data terkait produk yang bersangkutan. Hal tersebut dibutuhkan agar BPJPH dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mensertifikasi halal produknya.
“Makanya saya bilang tolong kami dibantu dong dengan mengirimkan dua paper data itu, dan itu sudah pernah disampaikan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) keluhan yang sama, namun tidak pernah datang keluhannya, dua paper itu untuk dijadikan rujukan kami, keluhan terhadap beratnya ini, itu, dan sebagainya. Dan itu sudah satu bulan yang lalu,” kata Sukoso dalam seminar yang diselenggarakan oleh Policy Research Analysis and Business Strategy (PRABU) pada Rabu (25/10) di Jakarta..
Sukoso memahami bahwa setiap industri memiliki karakteristik masing-masing. Ia mengatakan industri farmasi berbeda dengan industri pangan, makanan dan lainnya. Meski begitu, ia tetap menegaskan proses sertifikasi tetap sama dan tidak akan membedakan produk yang ada di industri lainnya. (Baca Juga: Produk Halal Akan Memiliki Logo yang Baru).
“Prosesnya tetap sama, materialnya mungkin beberapa karena belum di list dalam seperti yang tadi itu, ribuan, ratusan. Maka itu saya minta bahan bakunya misalnya ada, itu akan sangat membantu kami sebenarnya. Oh, jadi ini ya maksudnya sehingga kami bisa berbicara dengan staf ahli kami kami,” katanya usai seminar.
“Cuma sekarang ini mungkin bahasanya seperti ini membangun chemistry-nya belum ketemu sehingga kata-kata yang sulit, kata-kata yang banyak, ini itu dan sebagainya menjadi tidak diterjemahkan dalam sebuah implementasi yang baik. Coba tadi lihat dari industri makanan dan minumam, dia itu punya data, ini mungkin bahannya ini itu kan ada dalam e-kode dan sebagainya itu,” tambahnya. (Baca Juga: Sebagian Besar Produk Makanan dan Minuman Masih Belum Bersertifikat Halal).
Lebih lanjut, Sukoso pun mengajak kepada para pelaku usaha untuk mengedepankan dialog supaya dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Untuk itu, ia berharap agar pelaku usaha jangan hanya mengeluhkan tanpa membantu menjelaskan permasalahan yang ada. “Jangan abstrak dong. Kalau ngomong ada ribuan, dibantu dong saya. Sampaikan permasalahannya. Kalau misalkan Anda bilang sulit tetapi tidak jelas datanya, tidak jelas yang dimana banyaknya,” ujarnya.
Menurut Sukoso, pihaknya sudah mendengarkan mengenai masalah, kendala dan pendapat dari beberapa asosiasi yang diundang oleh Kemkumham sebelumnya. Namun, bila masih ada yang merasa tidak diundang atau sebagainya kiranya para pelaku usaha dapat memaklumi dan tidak perlu khawatir. Sebab, apabila peraturan sudah berjalan namun terdapat kekurangan kedepannya akan bisa diimplementasikan dengan peraturan lain yang secara administrasi lebih ringan. “Apa itu? Kepala BPJPH bisa loh mengeluarkan aturan seperti proses-proses untuk yang kurang tadi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Sukoso sangat berharap sekali agar para pelaku usaha dapat membantu dan mendukung penyelengaraan sertifikat halal ini karena dirinya bekerja dengan keterbatasan sumber daya. “Jumlah yang ada di BPJPH itu kalau dengan staf kami itu 45 orang. Dan itu tidak semuanya bisa, untuk kita dudukan dan kita ajak berfikir tentang semuanya seperti regulasi dan semacamnya, itu tidak mungkin, karena bukan wilayahnya dia,” kata Sukoso. (Baca Juga: Ketua GAMMI Berharap Kewajiban Sertifikasi Halal Tidak Mengganggu Investasi).
“Tapi biasanya ketemu untuk membicarakan regulasi itu hanya per-kepala pusat itu. Di kepala pusat itu tentunya ada eselon satu, eselon dua, eselon tiga, ada empat. Kalau sudah ada eselon empat biasanya jarang, bukan masalahnya apa, kompetensi untuk membicarkan tentangg kebijakan bukan diwilayah dia, itu contohnya,” pungkasnya.
(PHB)
