Sri Mulyani dan KSSK Keluarkan Kebijakan Terpadu Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi
Menteri Keuangan dan KSSK mengeluarkan kebijakan terpadu sebagai upaya pemulihan ekonomi guna mengatasi dampak Covid-19
Paket kebijakan terpadu telah dirancang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sri Mulyani menjelaskan bahwa paket kebijakan terpadu merupakan sinergi kebijakan antar otoritas dengan berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa guna mengatasi dampak Covid-19. Kebijakan tersebut dilakukan juga untuk mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap dengan stabilisasi yang tetap konsisten dan peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi.
“Terdiri dari kebijakan dari Kementerian Keuangan terutama di sisi fiskal. Kemudian Bank Indonesia (BI) dari moneter dan makroprudensial. OJK untuk makro dan mikro prudensial dan regulasi sektor keuangan serta dari Dewan Komisioner LPS,” katanya melalui konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).
Terdapat 5 bentuk paket kebijakan terpadu. Pertama, stimulus kebijakan melalui intensif perpajakan, dukungan belanja pemerintah, dan pembiayaan dunia usaha yang akan menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Kedua, stimulus moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran menjadi tanggung jawab BI. Makroprudensial BI juga akan mendorong bank dalam peningkatan pembiayaan yang inklusif yaitu kredit kepada UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok subsisten melalui kebijakan Rasio Pembayaran Inklusif Makroprudensial (RPIM) Ketiga, kebijakan prudential sektor keuangan. Keempat, kebijakan penjaminan simpanan oleh OJK dengan mempermudah dan mempercepat akses pembiayaan UMKM, perluasan digitalisasi UMKM dari hulu ke hilir, dan penetapan status sovereign bagi Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Kelima, kebijakan penguatan struktural. Selain itu, Sri Mulyani akan menerapkan kebijakan lain untuk penguatan struktural yang dilakukan juga oleh pemerintah. Misalnya, percepatan penyelesaian aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menjamin peningkatan substansial iklim investasi dan bisnis di Indonesia.
“KSSK akan melanjutkan koordinasi untuk terus menjaga SSK serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi. Selain itu, KSSK juga akan terus mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan baik global maupun domestik,” ujar Sri Mulyani.
Menteri Keuangan akan melakukan pemetaan dan identifikasi isu dan persoalan riil yang terjadi pada dunia usaha mengingat beragamnya karakteristik sektor usaha. Pemetaan sektor usaha dilakukan oleh KSKS yang menghasilkan tiga kelompok. Pertama, kelompok yang berdaya tanah, diantaranya sektor informasi dan komunikasi industri makanan dan minuman. Kedua, kelompok penggerak pertumbuhan seperti industri pengolahan. Ketiga, kelompok yang berdampak paling parah dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan.
Menurut Sri Mulyani persoalan yang biasa dihadapi oleh sektor usaha adalah terjadi penurunan permintaan akibat pandemi, persoalan tersebut dipaparkan para pelaku usaha dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan bersama 25 asosiasi dan 25 perwakilan sektor usaha. Sri Mulyani juga menyampaikan hampir tidak ada sektor yang memiliki kekebalan terhadap dampak terjadi pandemi. Sektor yang mengalami penurunan secara signifikan adalah sektor jasa terkait dengan aktivitas pariwisata, sektor perdagangan, dan sektor manufaktur.
“Menurunnya permintaan menimbulkan penurunan pendapatan dan berdampak pada arus kas/likuiditas, sementara pada saat yang bersamaan juga dihadapkan pada sulitnya akses terhadap kredit karena persepsi risiko dari pihak perbankan. Persoalan lain yang dihadapi sebagian besar sektor usaha adalah akses bahan baku dan penolong, khususnya yang berasal dari impor,” pungkas Sri Mulyani.
RW
