Akibat Mengakui Pemberontakan, Rusia Kena Sanksi Beberapa Negara
“Sanksi diberikan oleh Amerika Serikat (AS), Inggris, Uni Eropa (EU), Jerman, Kanada serta Jepang kepada Rusia atas tindakannya yang mengakui kemerdekaan pemberontak di Ukraina Timur yaitu Donetsk dan Luhansk.”
Presiden Rusia Vladimir Putin kabarnya mengakui kemerdekaan pemberontak di Ukraina Timur yaitu Donetsk dan Luhansk serta berencana mengirimkan pasukan sebagai “tentara perdamaian”. Namun hal tersebut dikecam banyak negara.
Beberapa negara berbondong-bondong memberikan sanksi kepada Rusia. Sanksi diberikan oleh Amerika Serikat (AS), Inggris, Uni Eropa (EU), Jerman, Kanada serta Jepang.
Joe Biden,g Presiden AS menyatakan bahwa AS memberikan sanksi besar-besaran terhadap bank utama Rusia, EVB dan bank militernya, PBS berupa larangan lembaga keuangan AS memproses transaksi untuk lembaga keuangan di Rusia yang selama ini menjadi mata uang cadangan global. Selain itu, AS melarang bank-banknya untuk memperdagangkan saham atau meminjamkan ke dana.
“Rusia tidak bisa lagi mengumpulkan uang di Barat dan tidak bisa memperdagangkan utang barunya ke pasar kita atau pasar Eropa,” ujarnya dalam pidatonya dikutip dari CNBC Indonesia (23/2).
Pemerintah Inggris melalui Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memberlakukan sanksi terhadap bank-bank dan individu Rusia. Lima bank tersebut terdiri dari Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank, dan Black Sea Bank.
Serta Inggris memberikan sanksi kepada tiga individu antara lain Gennady Timchenko, Boris Rotenberg dan Igor Rotenberg karena tinggi nya kekayaan bersih yang saat ini asetnya di Inggris sedang dibekukan dan juga larangan perjalanan ke Inggris.
“Kita sekarang harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan tahap berikutnya dari rencana Putin. Subversi dengan kekerasan di wilayah timur Ukraina oleh operator Rusia dan bawahannya, diikuti serangan umum oleh hampir 200.000 tentara Rusia yang berkumpul di perbatasan dengan kesiapan puncak untuk menyerang,” ujar Johnson dikutip dari Sindonews.com (23/2).
UE setuju memberikan sanksi baru terhadap Rusia melarang investor UE berdagang obligasi negara Rusia, menargetkan impor dan ekspor dengan entitas separatis.
Hal tersebut merupakan bentuk protes UE atas tindakan Rusia yang melakukan pengakuan resmi atas dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur yang dinilai bentuk pelanggaran yang tidak dapat diterima atas kedaulatan Ukraina. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell.
“Paket sanksi yang telah disetujui dengan suara bulat oleh negara-negara anggota akan merugikan Rusia, dan itu akan sangat merugikan,” ujarnya dikutip dari voi.id (23/2).
Mengikuti jejak UE, yang memberikan sanksi kepada Rusia, Jerman juga melakukan hal serupa. Pemerintah Jerman menyatakan akan mengambil tindakan tegas dengan menghentikan pipa gas utama Nord Stream 2 Rusia.
Pipa Nord Stream 2 telah ditangguhkan pemberian izin beroperasi oleh Jerman sampai waktu yang tidak ditentukan atau sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Jerman menganggap bahwa langkah tersebut sangat penting dilakukan karena Rusia masuk Eropa dengan sekitar 40% gasnya yang bersumber dari pasokan besar di timur Rusia.
Setelah Jerman kini, Kanada menyusul memberikan sanksi ekonomi tahap pertama terhadap Rusia. Dilansir dari Reuters.com Pemerintah Trudeau akan melarang warga Kanada untuk melakukan semua transaksi dengan Luhansk dan Donetsk serta melarang warganya untuk terlibat dalam pembelian utang negara Rusia.
“Jangan salah, ini adalah invasi lebih lanjut dari negara berdaulat dan itu sama sekali tidak dapat diterima. Belum terlambat bagi Rusia untuk mencari resolusi diplomatik,” ujar Trudeau dikutip dari Reuters.com (23/2)
Terakhir, Jepang juga ikut serta memberikan sanksi kepada Rusia. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi kepada rusia atas tindakan di Ukraina. Sanksi tersebut berupa larangan obligasi Rusia di Jepang dan membekukan aset individu Rusia tertentu.
Kishida menyatakan bahwa Jepang siap mengambil langkah tambahan jika situasinya semakin buruk.
“Kami sangat mendesak Rusia untuk kembali ke upaya untuk memecahkan kebuntuan melalui diskusi diplomatik ,” ungkapnya dikutip dari kyodonews.net (23/2).
VWS
