Genjot Pelayanan, Menteri BUMN Umumkan Pembentukan Subholding PLN
Subholding PLN akan terdiri dari Subholding Ritel dan Subholding Power Plant. Sedangkan PT PLN akan menjadi holding company dari kedua subholding tersebut.
Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan resminya pada Rabu, (19/01) memaparkan bahwa pemerintah berencana membentuk holding dan subholding PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Rencana pembentukan subholding PLN ini mengacu pada penerapan subholding milik perusahaan pembangkit listrik nasional di berbagai negara. “Saat ini kita benchmarking dengan perusahaan besar. Ada Korea, Italia, Perancis, Malaysia, dan lain-lain,” ujar Erick Thohir.
Erick juga menyebut bahwa berdasarkan benchmarking awal diketahui perlu dilakukan spin off pembangkitan agar dapat menjadi subholding sendiri. Hal ini sejalan dengan pembentukan dua subholding yang memiliki basis usaha berbeda.
Subholding pertama adalah subholding power plant yang akan menjalankan usaha pembangkit listrik yang akan mengkonsolidasikan seluruh pembangkit listrik milik PLN, baik itu batubara, uap, gas, diesel atau energi baru terbarukan (EBT) lainnya serta infrastruktur turunannya.
Akan tetapi, subholding pembangkit ini memiliki tantangan beban keuangan PLN yang saat ini memiliki utang sebanyak Rp500 triliun. Sehingga selain berfokus pada pembangkit listrik dan pengembangan EBT, subholding juga perlu memikirkan alternatif pendanaan lain melalui corporate action.
Di luar kelistrikan
Selanjutnya, akan terdapat subholding Ritel yang fokus bisnisnya adalah di luar kelistrikan namun tetap akan memanfaatkan aset-aset milik PLN, misalnya seperti PLN Mobile atau PLN WiFi. Subholding ini juga akan berfokus mengurusi pelayanan ritel seperti konsumen listrik.
Adapun PT PLN akan berkedudukan sebagai holding yang akan berfokus pada pelayanan dan pemasaran.
Pembentukan subholding PLN diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan mempercepat transformasi penggunaan EBT yang tengah diupayakan PLN.
“Kita targetkan listrik masuk desa sesuai target, dan juga penciptaan listrik yang berasal dari sumber EBT angin, matahari, air, dan geothermal itu bisa dikonkretkan sesuai agenda besar 2060 net emisi,” jelas Erick.
Lebih lanjut, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury juga menyebutkan bahwa dengan dibentuknya subholding PLN diharapkan kinerja PLN dapat lebih transparan dan mengoptimalisasi pengembangan EBT.
Pahala menjelaskan transformasi PLN akan difokuskan pada target pengembangan lini bisnis yang telah ada. Selain itu, terdapat pula peluang pengembangan lanjutan mengingat besarnya potensi Indonesia untuk mengekspor listrik ke negara lain.
Rencananya transformasi korporasi PLN akan diselesaikan pada akhir tahun 2022 dengan target pembentukan virtual holding 6 bulan sebelum akhir tahun. Kemudian transisi penuh akan dilakukan pada tahun 2025.
PNW
