Menteri Investasi: Keberpihakan Pemerintah Kepada UMKM Belum Maksimal
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa keberpihakan dari pemerintah serta perbankan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum maksimal.
Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa dari total 133 juta lapangan kerja yang ada di Indonesia, 120 juta merupakan UMKM. Dari total unit usaha yang ada, UMKM berjumlah 99,6% atau setara 54.613.000.
Hal ini berarti UMKM mempunyai posisi yang strategis baik dalam struktur pertumbuhan ekonomi nasional maupun dalam konteks pemerataan.
“Harus kita akui keberpihakan kita khususnya perbankan dan pemerintah kepada UMKM ini belum maksimal,” ujar Bahlil saat menghadiri acara Dialog KADIN dan Shopee Indonesia yang bertajuk “UMKM Indonesia Menuju Pasar Global,” pada Senin (14/6).
Ia melanjutkan bahwa contoh dari belum maksimal tersebut adalah pada saat akhir 2019, kredit lending di Indonesia mencapai Rp6.000 triliun dengan rincian Rp300 triliun investasi luar negeri dan Rp5.700 triliun untuk dalam negeri.
Walaupun sebanyak Rp 5.700 triliun untuk investasi dalam negeri, kredit yang disalurkan untuk UMKM tidak lebih dari Rp 1.127 triliun atau setara dengan 18,3%.
Disaat yang bersamaan, pemerintah ingin UMKM di Indonesia mampu berkompetisi baik di dalam maupun luar negeri, akan tetapi sebanyak 53% dari total 54 juta unit UMKM masih informal.
Hal tersebut menjadi penghambat karena syarat mutlak yang diinginkan oleh perbankan belum terpenuhi yang mana agar mendapatkan pinjaman dari bank adalah dengan memiliki legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).
Menteri Bahlil mengatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja memberi karpet merah secara total kepada UMKM karena regulasi memberikan kemudahan izin pada UMKM dimana NIB sudah bisa didapat dalam 3 jam.
Selain itu, legalitas yang menunjang daya saing lainnya seperti sertifikat-sertifikat dapat diperoleh secara gratis dan prosedural yang ada pun dipangkas.
“Ini semata-mata untuk memberi penguatan ke UMKM,” lanjut Menteri Bahlil.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa jika target lending UMKM dinaikkan menjadi 30% atau 35 persen% akan memberikan kekuatan pada UMKM.
“Sehebat apapun designer kita, kreativitas kita, jika UMKM tidak ditopang dengan afirmatif anggaran yang cukup dalam konteks pembiayaan, maka tidak akan tumbuh maksimal,” ujar Menteri Bahlil.
SS
