Resmi! Pemerintah Umumkan Larang Ekspor Bijih Bauksit
“Untuk mendukung kebijakan ini, Menteri Perdagangan Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kini tengah disiapkan 8 smelter untuk mengolah bauksit.”
Rabu, 21 Desember 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Joko Widodo) resmi memutuskan untuk melarang kegiatan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Secara garis besar, tujuan pemerintah memberlakukan larangan ini adalah untuk melakukan hilirisasi pengelolaan bauksit guna meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.
“Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor biji bauksit. Saya ulang mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” kata Jokowi di Jakarta dilansir CNN Indonesia, Rabu (21/12/2022).
Secara lebih lanjut, Jokowi menerangkan bahwa hal ini juga dilakukan untuk menyeimbangkan kebijakan larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri. Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US$1,1 miliar atau Rp17 triliun.
Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US$20,9 miliar atau Rp326 triliun. “Pengalaman kami di nikel seperti itu, jadi jangan ragu-ragu, saya sampaikan pada para menteri jangan bimbang mengenai policy ini kita harus yakin,” tegas Jokowi.
Untuk mendukung kebijakan ini, Menteri Perdagangan Airlangga Hartanto mengatakan bahwa kini tengah disiapkan 8 (delapan) smelter untuk mengolah bauksit. Smelter-smelter inilah yang diharapkan pemerintah mengolah bauksit di Tanah Air yang punya cadangan 90 hingga 100 tahun ke depan.
Namun, disisi lain Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) melaporkan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter bijih bauksit belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dilansir Bisnis, APB3I menjelaskan bahwa kebutuhan investasi yang besar tidak mendapat kepercayaan dari lembaga pemberi pinjaman.
Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I, Ronald Sulistyanto, mengatakan tersendatnya perkembangan pembangunan smelter pada industri pengolahan bijih bauksit itu disebabkan karena minimnya pendanaan dari perbankan atau investor. Di sisi lain, bank pemerintah turut menilai proyek smelter bijih bauksit itu tidak layak untuk dibiayai.
Ronald mengatakan bahwa hitung-hitungan APB3I menunjukkan kebutuhan investasi pembangunan smelter alumina dapat menyentuh di angka US$1,2 miliar atau setara Rp17 triliun. Kebutuhan dana yang besar itu dipastikan membuat proyek pembangunan smelter bauksit domestik akan terkoreksi serius sehingga membuat pembangunanya akan ‘molor’ dari target.
AA
