Tahun Baru Aturan Baru, Kini PPKM Dicabut Pemerintah!

Tahun Baru Aturan Baru, Kini PPKM Dicabut Pemerintah!

“Inmendagri No. 53/2022 tidak mengatakan bahwa pandemi telah berakhir. Hanya saja, PPKM dicabut dan upaya pengendalian seperti vaksinasi dan protokol kesehatan  pun tetap dianjurkan.”

Dikutip dari laman setkab.co.id, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru saja menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi (“Inmendagri No. 53/2022”).

Aturan ini sejatinya adalah penindaklanjutan dari kebijakan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (30/12/2022) yang lalu.

“Mempertimbangkan situasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, pemulihan ekonomi yang berjalan cepat, dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada seluruh wilayah Indonesia,” sebagaimana disebut Tito dalam konsiderans Inmendagri No. 53/2022 yang ditandatanganinya pada tanggal 30 Desember 2022 tersebut.

Adapun poin-poin penting dalam Inmendagri No. 53/2022 yang ditujukan kepada kepada para gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

1. PPKM dinyatakan dihentikan sejak ditandatanganinya Instruksi Menteri Dalam Negeri ini.
2. Pemberhentian PPKM tidak sebagai pernyataan pandemi COVID-19 telah selesai, karena pernyataan pandemi selesai dinyatakan oleh World Health Organization (WHO).
3. Dalam rangka tetap dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinir serta mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
   
   1. Protokol Kesehatan
      1. Mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan masker dengan benar, terutama:
         1. Pada keadaan kerumunan dan keramaian aktivitas masyarakat;
         2. Di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit (termasuk dalam transportasi publik);
         3. Masyarakat yang bergejala penyakit pernapasan (seperti batuk, pilek, dan bersin); dan
         4. Masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi;
      2. Mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer;
      3. Mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular COVID-19; dan
      4. Mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.
         
   2. Surveilans
      1. Mendorong masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan (testing) bagi yang bergejala COVID-19;
      2. Tetap memberikan perhatian dan perlindungan dari risiko penularan COVID-19 bagi komunitas khusus yang rentan terkena COVID-19 (seperti panti jompo, sekolah berasrama, lapas, panti asuhan, dll); dan
      3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan testing jika menjadi kontak erat dari kasus terkonfirmasi COVID-19.
   3. Vaksinasi
      Mendorong masyarakat tetap untuk melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (booster) secara mandiri atau terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal.
   4. Komunikasi Publik
      Mengintensifkan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media sosial dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh. 

      Kemudian, kepalada daerah yakni Gubernur, Bupati, dan wali kota di instruksikan untuk:

      • Melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayahnya termasuk melakukan asesmen indikator COVID-19 untuk menilai laju penularan dan kapasitas respons. 
      • Mencabut peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan PPKM;
      • Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan instansi vertikal lainya, tetap mengaktifkan satuan tugas (satgas) daerah dalam rangka melakukan monitoring, pengawasan, dan mencermati perkembangan angka COVID-19 serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada wilayahnya masing-masing;
      • Dapat memberikan rekomendasi izin keramaian dengan sangat selektif terhadap setiap bentuk aktivitas/kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang menjadi dasar penerbitan izin dari kepolisian sesuai dengan tingkatannya;
      • Memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      • Melaporkan penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19 di wilayah masing-masing kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Adapun Inmendagri No. 53/2022 ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022 dan sejak berlakunya instruksi ini, maka:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Dapat dilakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan.

RAR