UMP 2022 Resmi Ditetapkan, Berikut Besaran Kenaikannya!

UMP 2022 Resmi Ditetapkan, Berikut Besaran Kenaikannya!

Gubernur dari berbagai Provinsi di Indonesia telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2022. Penetapan UMP mengacu pada ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketentuan Pasal 25 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2021 menentukan bahwa upah minimum provinsi ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kemudian dalam Pasal 27 diatur pula bahwa Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi setiap tahun.

Terkait penyesuaian UMP untuk tahun 2022, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menugaskan para gubernur untuk menetapkan UMP paling lambat per tanggal 21 November 2021. Batas waktu ini ditegaskan pula melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 561/6393/SJ tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

Adapun berdasarkan provinsi yang telah menetapkan UMP, rata-rata kenaikan berdasarkan catatan Kementrian Ketenagakerjaan adalah sebesar 1.09 persen.

Terdapat pula beberapa provinsi yang tidak menetapkan UMP baru dengan mengacu pada Pasal 27 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa dalam hal UMP tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas UMP, maka gubernur wajib menetapkan UMP tahun berikutnya sama dengan nilai UMP tahun berjalan. Provinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat,

Berikut adalah daftar UMP untuk tahun 2022 yang telah ditetapkan Provinsi per tanggal 22 November 2021:

Setelah penetapan UMP, nantinya akan dilakukan pula penyesuaian terhadap Upah Minimum Kabupaten (UMK). Penyesuaian ini dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2021.

Penyesuaian UMP Menuai Kritik Buruh

Penentuan dan penyesuaian UMP pada dasarnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah.  “Kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing,” jelas Ida Fauziyah.

Akan tetapi, kenaikan UMP yang hanya berkisar 1.09 persen ini justru mendapat banyak kritik karena dianggap terlalu kecil dan tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan pokok.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan bahwa para buruh akan melakukan aksi protes terhadap kebijakan penetapan UMP pada tanggal 28 – 30 November. Para buruh juga berencana akan melanjutkan aksi demo disertai mogok nasional pada 6 sampai 8 Desember.

Said menjelaskan bahwa aksi mogok nasional tersebut akan melibatkan sekitar 60 federasi serikat buruh dan lima konfederasi serikat buruh pada 150 kabupaten dan kota.

Aksi protes dan mogok nasional tersebut akan dilakukan para buruh atas dua tuntutan, yaitu menaikan UMP sebesar 7 hingga 10 persen dan menuntut dicabutnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

PNW

Dipromosikan