Pesangon Miliaran, Bedol Desa Karyawan, Babak Baru Alih kelola Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina
Alih kelola Blok Rokan dari Chevron secara resmi diambil alih Pertamina, bagaimana transisinya?
Secara resmi Pertamina Hulu Rokan (PHR) mengambil alih Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada (9/8). Sebelumya blok Rokan dikelola oleh CPI selama 50 tahun, dari 1971 hingga berakhir 2021. Beralihnya Blok Rokan ke PHR karena tidak tercapainya kesepakatan antara CPI dengan Pemerintah Indonesia.
Setelah sebelumnya CPI berusaha tidak kehilangan Blok Rokan dengan cara memberikan penawaran penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) secara full scale, dengan harapan akan menambah produksi Blok Rokan mencapai 500.000 barel per hari. Namun pertamina pun memberikan penawaran lain dengan memberikan signature bonus sebesar US$ 784 Juta dan komitmen pasti US$ 500 juta. Dengan maksud Pertamina menunjukkan kesungguhan perusahaan mengelola Blok Rokan. Hingga akhirnya pengelolaan Blok Rokan jatuh ke tangan PHR.
Penyelesaian proses transisi alih kelola Blok Rokan ke PHR telah berjalan dengan baik. 9 (sembilan) item transisi antara lain transisi data teknis dan operasional, operasi pemboran sumur, lalu chemical EOR, manajemen kontrak, pasokan listrik, uap dan gas, maupun transisi ketenagakerjaan, teknologi informasi, perizinan dan prosedur operasi, hingga pemulihan fungsi lingkungan hidup sukses dilakukan oleh PHR.
Lalu apa yang akan menjadi tantangan ke depan? Bagaimana transisi yang sudah dilakukan mulai dari karyawan, izin, infrastruktur dan aspek lainnya.
Nasib Karyawan
Seperti diberitakan, sebanyak 2.689 karyawan Chevron direkrut oleh PHR. Diketahui bahwa CPI memberikan pilihan bagi para karyawannya untuk melanjutkan bekerja dengan direkrut oleh PHR ataupun memilih untuk mundur.
Meskipun demikian karyawan yang memilih untuk mundur pun tetap dipenuhi haknya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku oleh CPI. Hal tersebut pun sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR (31/5/21). “Semua karyawan diselesaikan oleh CPI, artinya dibayar semua haknya. Ketika penyelesaian, namun semua direkrut kembali oleh Pertamina.” tukasnya.
Nicke juga menyampaikan 2 (dua) proses rekrutmen karyawan CPI ke PHR. Dimana karyawan yang masih dalam kategori di bawah usia pensiun akan diangkat menjadi pegawai tetap oleh PHI, sedangkan karyawan yang sudah berusia di atas usia pensiun akan menjadi karyawan kontrak.
Transisi kemudian dilakukan, sebagaimana diberitakan ada sekitar 2.689 karyawan yang sudah beralih menjadi karyawan PHR. Melalui siaran pers yang digelar (10/8/21) disampaikan Nicke “Dengan bergabungnya wilayah kerja Rokan ke Pertamina Group maka terbuka kesempatan untuk sinergi dan kolaborasi dengan seluruh anak perusahaan di Pertamina Group agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan lebih optimal.” ujarnya.
Albert Simanjuntak, Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit dan President Director PT CPI bahkan menyampaikan apresiasinya bahwa kunci sukses dari transisi ini adalah karena karyawan yang akan meneruskan operasi Blok Rokan adalah para karyawan CPI yang akan beralih menjadi karyawan PHR.
“Begitu juga dengan karyawan kami yang akan menjadi perwira Pertamina Hulu Rokan, akan menjadi orang-orang yang memiliki nilai integritas, menghargai keberagaman, kinerja tinggi dan mementingkan perlindungan lingkungan dan manusia,” dalam acara serah terima WK Rokan, Senin (09/08), yang ditayangkan dalam kanal Youtube SKK Migas.
Selanjutnya yang akan menjadi tantangan ke depan adalah penyelarasan nilai dan budaya kerja mantan karyawan CPI yang beralih menjadi karyawan PHR di bawah komando Pertamina.
Proses Transisi
Yang utama dalam transisi ini, CPI prioritaskan untuk menjaga operasi yang sudah berlangsung selama ini agar bisa selamat andal dan lancar. Kedua, berdasarkan persetujuan pemerintah CPI telah melakukan investasi untuk membor dan menambah sumur-sumur baru.
Ketiga CPI menyelesaikan dan melaporkan seluruh aset milik negara kepada pemerintah, berupa aset fisik dan tanah. Demikian juga CPI mengembalikan seluruh data-data yang terkumpul kepada pemerintah.
Untuk merealisasikan hal tersebut, CPI melakukan pemeriksaan fisik aset-aset sebanyak 113 ribu aset yang menyebar di daerah Blok Rokan, bersama-sama dengan SKK Migas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM.
Penyesuaian Izin
Dalam alih kelola Blok Rokan yang dilakukan oleh PHR ada beberapa perizinan yang harus dipenuhi agar alih kelola dapat berjalan lancar. Salah satunya diperlukan adanya perizinan lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai dasar dari perizinan lingkungan lainnya yang menjadi kewenangan instansi daerah.
Pemerintah Daerah memberikan pengakuannya untuk mendukung percepatan proses perizinan alih kelola wilayah kerja Rokan dalam bentuk penyesuaian izin terkait. Hingga akhirnya diketahui bahwa PHR berhasil menyelesaikan semua perizinan dengan baik dan resmi pengelolaan Blok Rokan beralih ke PHR.
Pengalihan Infrastruktur
Begitu juga dengan Infrastruktur yang dimiliki CPI sebelumnya di Blok Rokan sudah resmi beralih ke PHR. Tidak lupa teknologi EOR yang hendak digunakan CPI pun sudah dialihkan ke PHR. Tentunya bertujuan agar proses alih kelola tersebut berjalan lancar. Infrastruktur yang tersedia dan pengalihan informasi teknologi yang berjalan lancar diharapkan dapat menaikan produksi Blok Rokan memenuhi target nasional.
PHR dengan adanya infrastruktur yang telah tersedia pun menargetkan mengebor 161 sumur baru pada periode Agustus hingga Desember 2021. Diketahui PHR akan mengoptimalkan tambahan produksi dari Blok Rokan yang kini dikelola PHR. Lebih lanjut PHR telah mempersiapkan sekitar 290 sumur baru untuk pengeboran di tahun depan (2022)
DS
