Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Peluang Dan Tantangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor

0
247

Lelang Eksekusi Hak Tanggungan:
Peluang Dan Tantangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor
oleh Febry Arisandi

Recovery kredit merupakan upaya dan peluang bagi perbankan/kreditor untuk menyelesaikan kredit -kredit yang macet/bermasalah, adapun salah satu caranya dapat dijalankan dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang pada pokoknya mengatur apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil Penjualan tersebut.

 Bahwa dalam perjalananya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan akan mendapatkan tantangan dari Debitor ataupun pihak ketiga lainnya, untuk membatalkan pelaksanaan lelang dan atau membatalkan hasil pelaksanaan lelang tersebut dengan mengajukan Gugatan Perdata atau mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, contohnya beberapa waktu lalu kami mewakili Klien kami salah satu Perbankan di Indonesia, dimana setelah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan, Risalah Lelangnya digugat oleh Debitor di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun Gugatan debitor tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena pada pokoknya Risalah Lelang bukan merupakan Objek sengketa Tata Usaha Negara karena hanya merupakan Berita Acara Pelaksanaan Lelang sebagai rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan.

Selanjutnya dengan adanya Gugatan terhadap pelaksanaan dan hasil lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Bagaimana upaya Perlindungan Hukumnya terhadap Perbankan/Kreditor?

Bahwa tantangan Perbankan/Kreditor untuk digugat akan selalu ada, namun kabar baiknya, terdapat preseden Putusan di bawah ini, baik Putusan lingkup Perdata ataupun Tata Usaha Negara yang memberikan Perlindungan Hukum terhadap Kreditor. Berikut uraian Putusannya: 

  1. PERDATA – Putusan Mahkamah Agung RI (MARI) No. 1279 K/Pdt/2018 

Adapun pada pokoknya MARI memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pelawan telah berhutang kepada Terlawan I dengan jaminan sertifikat hak atas tanah yang telah diikat dengan hak tanggungan;

Bahwa oleh karena Para Pelawan telah wanprestasi dan telah diberikan surat peringatan sampai 3 kali, maka sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996, Terlawan I berhak melakukan penjualan lelang objek jaminan hutang melalui Kantor Lelang, untuk pelunasan hutangnya, maka penjualan lelang objek jaminan hutang yang telah dilakukan oleh Terlawan I melalui Kantor Lelang adalah Sah;

  1. TATA USAHA NEGARA – Putusan Mahkamah Agung RI (MARI) No. 486 K/TUN/2017

Adapun pada pokoknya MARI memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena Risalah Lelang merupakan pencatatan peristiwa konkrit yang didalamnya tidak ada unsur beslissing maupun pernyataan kehendak (willsvorming) dari Pejabat Lelang, sehingga tidak memenuhi unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu Risalah Lelang diterbitkan berdasarkan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 

Bahwa selain 2 (dua) Putusan di atas, ada beberapa Putusan lagi terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap Perbankan/Kreditor dalam melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Untuk diskusi lebih lanjut dapat langsung menghubungi kami.

BEL

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Febry Arisandi selaku pengacara dari kantor hukum SANDIVA LEGAL NETWORK. Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi KlikLegal.

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*