Hak atas jaminan sosial menjadi dasar perlindungan pensiun. Negara menjalankannya melalui Jaminan Pensiun wajib dan pengawasan atas program pensiun sukarela.
Seorang pekerja dapat mengikuti Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan sekaligus program pensiun yang disediakan perusahaannya. Keduanya membantu menjaga penghasilan setelah pensiun. Aturan masing-masing program menentukan manfaat yang dapat ditagih pekerja dan pihak yang wajib membayarnya.
Hak atas Jaminan Sosial dalam UUD 1945
Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak setiap orang atas jaminan sosial. Pasal 34 ayat (2) mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Kedua pasal tersebut memberi landasan konstitusional bagi perlindungan terhadap risiko berkurangnya penghasilan pada masa pensiun.
Pasal 28D ayat (2) memberi dasar tambahan ketika manfaat yang dipersoalkan berkaitan dengan hak pekerja atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Dalam rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR pada 27 Maret 2002, Gregorius Seto Harianto dari Fraksi PDKB mengusulkan agar kewajiban negara mengembangkan sistem jaminan sosial dinyatakan secara tegas. Rumusan akhir Pasal 34 ayat (2) memberi negara tugas tersebut, sedangkan ayat (4) menyerahkan pelaksanaannya kepada undang-undang.
Jaminan Pensiun dan Program Pensiun Sukarela
Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) mengatur Jaminan Pensiun dalam sistem nasional untuk menjaga kelayakan hidup peserta ketika penghasilannya hilang atau berkurang karena usia pensiun atau cacat total tetap.
Sejak 28 Oktober 2026, Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UU Pelindungan Ketenagakerjaan) juga menegaskan kewajiban pemberi kerja mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial, termasuk Jaminan Pensiun, sesuai ketentuan kepesertaan yang berlaku.
Untuk pekerja yang tercakup dalam Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja sesuai penahapan kepesertaan dan menyetor iuran. Peserta yang mencapai usia pensiun dengan masa iuran paling singkat 15 tahun berhak atas manfaat pensiun hari tua bulanan.
Jika masa iurannya lebih pendek, maka BPJS Ketenagakerjaan membayar akumulasi iuran dan hasil pengembangannya secara sekaligus. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 4, Pasal 19, Pasal 24, dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dapat menyelenggarakan program pensiun sukarela. Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (UU P2SK), mewajibkan pengelola mengutamakan kepentingan peserta dan pihak yang berhak sesuai Peraturan Dana Pensiun.
Pasal 167 ayat (2) melindungi aset Dana Pensiun dari tuntutan hukum atas aset pendiri. Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi penyelenggaraan program serta pengelolaan aset berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan (2).
Pembayaran Manfaat saat Pekerja Pensiun
Pada 29 Juni 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 139/PUU-XXIII/2025 memberi pemaknaan bersyarat terhadap Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK. Peserta program sukarela, atau janda, duda, atau anak yang berhak, dapat memilih pembayaran sekaligus atau berkala untuk manfaat yang bersumber dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam Putusan Nomor 164/PUU-XXIII/2025, MK menegaskan pengecualian untuk manfaat dengan sumber yang sama pada Pasal 164 ayat (1) huruf d UU P2SK.
Pasal 247 UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur hak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ketika pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pensiun. Jika pemberi kerja membayar penuh iuran program pensiun, maka Pasal 248 ayat (1) dan (2) memperbolehkan perhitungan iuran itu terhadap kewajiban tersebut.
Pemberi kerja membayar selisih jika manfaat yang diterima sekaligus lebih kecil daripada hak pekerja menurut Pasal 247. Jika iuran dibayar bersama maka ada pembatasan perhitungan terhadap pesangon pada bagian yang berasal dari iuran pemberi kerja. Ayat (4) memberi ruang bagi pengaturan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Jika manfaat belum dibayar, pekerja dapat memeriksa bukti kepesertaan dan riwayat iuran BPJS Ketenagakerjaan atau meminta rincian manfaat kepada pengelola Dana Pensiun. Dalam PHK karena pensiun, rincian hak pekerja dan sumber iuran diperlukan untuk menentukan jumlah yang masih menjadi kewajiban pemberi kerja.
Editor: Arivigo Pranata
