Pemberesan aset menentukan berapa manfaat pensiun yang dapat dibayar. UUD 1945 juga menuntut negara memastikan pensiunan yang kehilangan penghasilan tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya selama proses itu berjalan.
Dalam audiensi dengan Komisi VI DPR pada 26 Agustus 2024, Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya Pusat meminta agar perusahaan memenuhi kekurangan pendanaan sebelum dana pensiun dibubarkan. Perkumpulan itu juga meminta agar pembayaran manfaat seumur hidup dapat dipertahankan jika pembubaran tetap terjadi. Laporan Tahunan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2013 mencatat bahwa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 16 Januari 2025. Melalui keputusan tertanggal 4 Agustus 2025, OJK menetapkan pembubaran DPPK Jiwasraya yang berlaku efektif sejak 16 Januari 2025 dan menetapkan likuidatornya.
Tim likuidasi perusahaan mencatat sekitar Rp302,26 miliar sebagai kewajiban pendiri untuk menutup kekurangan solvabilitas DPPK dalam Neraca Sementara Likuidasi per 16 Januari 2025. Tim tersebut juga mengakui nominal tersebut dalam Daftar Tagihan Kreditur Lain yang Diakui tertanggal 31 Oktober 2025. Realisasi pembayaran bergantung pada hasil pemberesan dan kedudukan tagihan.
Baca juga: Mitra J&T Cargo Diputus Sepihak, Bisakah Menuntut Ganti Rugi?
Hak atas Jaminan Sosial Dalam UUD 1945
Dalam teori negara kesejahteraan (welfare state), T.H. Marshall menempatkan jaminan penghidupan sebagai bagian dari hak sosial. Gosta Esping-Andersen memakai konsep dekomodifikasi untuk menilai sejauh mana seseorang dapat mempertahankan taraf hidup yang layak ketika ia tak lagi memperoleh penghasilan dari pasar kerja. Pada kasus Jiwasraya, ukuran tersebut mengarahkan perhatian pada penghasilan yang tersedia bagi pensiunan ketika pembayaran manfaat dari DPPK terganggu.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur kesejahteraan umum sebagai tujuan negara. Pasal 28H ayat (3) menjamin hak setiap orang atas jaminan sosial. Pasal 28I ayat (4) membebankan tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia kepada negara, terutama pemerintah. Pasal 34 ayat (2) mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.
Dalam Putusan Nomor 51/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentuk undang-undang dapat memilih cara penyelenggaraan jaminan sosial selama sistemnya mencakup seluruh rakyat dan ditujukan untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) memberi tujuan yang lebih konkret bagi program jaminan pensiun, yaitu mempertahankan derajat kehidupan yang layak ketika penghasilan berkurang atau hilang karena pensiun atau cacat total tetap. Hak atas manfaat DPPK berasal dari program pemberi kerja dan tunduk pada aturan dana pensiun. Hak atas program jaminan pensiun dalam SJSN mengikuti syarat kepesertaan dan iuran program tersebut.
Apa yang Dapat Dipulihkan Melalui Likuidasi?
Pasal 154 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur tanggung jawab pemenuhan pendanaan pada pemberi kerja ketika aset DPPK kurang dari kewajiban manfaatnya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sejalan dengan ketentuan tersebut.
Pasal 184 ayat (6) UU P2SK mendahulukan hak peserta atas aset dana pensiun, dengan pengecualian kewajiban kepada negara. Dalam likuidasi perusahaan, Pasal 153 ayat (3) huruf b memberi hak utama atas piutang iuran yang belum disetor setelah lewat satu bulan sejak jatuh tempo. Karena tim likuidasi mencatat tagihan DPPK sebagai kekurangan solvabilitas, penerapan hak utama atas tagihan tersebut perlu diuji terhadap rincian komponen iuran dan tanggal jatuh temponya.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun (POJK 35/2024) mulai berlaku pada 23 Maret 2025, sesudah tanggal efektif pembubaran DPPK Jiwasraya dan sebelum penetapannya pada Agustus 2025. Pasal 159 ayat (2) mengatur pilihan bagi likuidasi yang sudah berjalan saat peraturan mulai berlaku, termasuk memakai rencana kerja yang telah disetujui sebelumnya.
Untuk menentukan besaran hak dan sisa pembayaran, peserta memerlukan perhitungan hak masing-masing berdasarkan ketentuan program dan laporan aktuaris, disandingkan dengan catatan pembayaran. Rencana kerja dan laporan pemberesan diperlukan untuk menilai kapan sisa hak dapat dibayar dan berapa nilai piutang yang dapat dipulihkan.
Perlindungan Selama Pensiunan Menunggu Pembayaran
Pasal 145 POJK 35/2024 mewajibkan OJK mengawasi likuidasi dan memberinya wewenang melakukan pemeriksaan langsung. Dalam kasus Jiwasraya, OJK dapat menelaah kesesuaian perhitungan hak peserta dengan laporan aktuaris dan menindaklanjuti hambatan penagihan terhadap perusahaan.
Pasal 126 huruf c POJK 35/2024 mewajibkan likuidator DPPK memberi informasi tentang hak peserta. Rincian tertulis tentang dasar perhitungan, pembayaran yang sudah diterima, dan cara mengoreksi data akan membantu pensiunan memeriksa hak mereka.
Jika pembayaran tertunda dan pensiunan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah pusat dan daerah perlu bertindak selama likuidasi berlangsung. Pemerintah dapat memulai dengan memeriksa penghasilan rumah tangga dan membantu pensiunan mengakses jaminan sosial yang menjadi haknya, termasuk Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan sesuai riwayat kepesertaan dan iuran.
Bagi peserta yang memenuhi syarat, pemerintah dapat memfasilitasi bantuan sosial, misalnya bantuan pangan atau dukungan akses layanan kesehatan, berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Pasal 184 ayat (7) UU P2SK mewajibkan pendiri dan/atau pemegang saham pendiri bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelesaian likuidasi dana pensiun. Pembayaran selisih manfaat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memerlukan dasar hukum pengeluaran dan alokasi anggaran sesuai Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.
Pengawasan dan likuidasi tetap diperlukan untuk memulihkan hak pensiun. Jika keterlambatan atau kekurangan pembayaran membuat kebutuhan dasar pensiunan tak terpenuhi, maka prinsip negara kesejahteraan dalam UUD 1945 menuntut pemerintah menyediakan perlindungan yang dapat mereka akses selama pemberesan berlangsung.
Editor: Arivigo Pranata







































