Penarikan Kembali Saham vs Penurunan Nilai Nominal: Dua Cara Mengurangi Modal

Penarikan Kembali Saham vs Penurunan Nilai Nominal: Dua Cara Mengurangi Modal
Penarikan Kembali Saham vs Penurunan Nilai Nominal: Dua Cara Mengurangi Modal

Modal PT PMA kini cukup Rp2,5 miliar, turun dari Rp10 miliar. Namun, bisakah modal yang telanjur disetor dikurangi begitu saja? Ada dua mekanisme dalam UUPT yang dapat ditempuh, tetapi masing-masing memiliki persyaratan dan konsekuensi hukum berbeda.

Pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025. Dalam Pasal 26 ayat (10), modal ditempatkan dan disetor minimum PT PMA ditetapkan sebesar Rp2,5 miliar per perseroan, turun dari ketentuan sebelumnya sebesar Rp10 miliar. Perubahan ini memberikan fleksibilitas bagi investor asing dalam mengelola struktur permodalan perusahaan.

Kebijakan tersebut juga memunculkan pertanyaan bagi PT PMA yang sudah lebih dahulu menyetorkan modal Rp10 miliar. Apakah perusahaan dapat mengurangi modalnya hingga batas minimum yang baru? Secara hukum, pengurangan tersebut dimungkinkan, tetapi tidak dapat dilakukan hanya dengan mengubah angka modal dalam dokumen perusahaan.

Pasalnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur mekanisme khusus untuk pengurangan modal. Pasal 47 menyediakan dua pilihan, yakni penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham. Keduanya dapat mengurangi modal perseroan, tetapi memiliki persyaratan dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Baca Juga: Webinar Legal Lab: Kapan Komunitas Perlu Berbadan Hukum

Salah Mekanisme Bisa Bermasalah

Penarikan kembali saham dilakukan dengan mengurangi jumlah saham yang beredar tanpa mengubah nilai nominal setiap lembar saham. Sebagai contoh, perusahaan memiliki 10.000 saham dengan nilai nominal Rp1 juta per lembar, sehingga total modalnya Rp10 miliar. Jika perusahaan menarik kembali 1.000 saham, modalnya berkurang menjadi Rp9 miliar.

Namun, mekanisme ini tidak bisa diterapkan sembarangan karena saham yang ditarik harus memenuhi ketentuan Pasal 47 UUPT. Untuk saham yang terlebih dahulu dibeli kembali oleh perseroan (buyback), Pasal 37 UUPT membatasi pembelian kembali berdasarkan kondisi kekayaan bersih serta batas kepemilikan saham oleh perseroan sebesar 10%. Artinya, pembelian kembali saham untuk langsung memangkas modal sebesar 75% tidak dapat dilakukan melalui satu transaksi buyback biasa.

Pilihan lainnya adalah menurunkan nilai nominal saham tanpa mengurangi jumlah saham yang beredar. Misalnya, nilai nominal 10.000 saham diturunkan dari Rp1 juta menjadi Rp250 ribu, sehingga modal perseroan menjadi Rp2,5 miliar. Mekanisme ini dapat mempertahankan persentase kepemilikan pemegang saham, sepanjang penurunan dilakukan secara proporsional sesuai ketentuan UUPT.

Penurunan Nilai Nominal Saham Bisa Menjadi Alternatif

Berbeda dengan buyback, penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali tidak tunduk pada batas pembelian kembali saham sebesar 10%. Meski demikian, Pasal 47 ayat (3) dan (4) UUPT mewajibkan pengurangan dilakukan secara seimbang untuk setiap klasifikasi saham, kecuali seluruh pemegang saham terdampak menyetujui pengecualian.

Perusahaan juga perlu membedakan pengurangan modal secara administratif dengan pengembalian uang kepada pemegang saham. Penurunan nilai nominal tanpa pembayaran kembali tidak otomatis membuat selisih modal dapat ditarik sebagai dana pribadi investor. Karena itu, kondisi keuangan, tujuan pengurangan modal, dan kepentingan kreditor tetap harus diperiksa sebelum mengambil keputusan.

Komitmen Investasi Tetap Berlaku

Penurunan modal PT PMA tidak menghapus kewajiban nilai investasi minimum yang pada prinsipnya tetap lebih dari Rp10 miliar per KBLI lima digit per lokasi proyek, dengan pengecualian tertentu. Perusahaan juga wajib memastikan modal setelah pengurangan tidak berada di bawah Rp2,5 miliar, kecuali terdapat ketentuan khusus yang berlaku.

Dari sisi prosedur, pengurangan modal memerlukan keputusan RUPS, pengumuman kepada kreditor dalam surat kabar paling lambat tujuh hari, serta kesempatan pengajuan keberatan selama 60 hari. Perubahan anggaran dasar tersebut kemudian membutuhkan persetujuan Menteri sebelum data perusahaan disesuaikan dalam sistem administrasi terkait, termasuk OSS apabila diperlukan.

Dengan demikian, aturan modal minimum baru bukan berarti seluruh PT PMA harus mengurangi modal yang sudah disetorkan. Perusahaan perlu menilai apakah penyesuaian tersebut benar-benar dibutuhkan dan mekanisme mana yang paling sesuai dengan kondisi bisnisnya. Sebab, keputusan pengurangan modal bukan sekadar persoalan angka, melainkan juga menyangkut hak pemegang saham, perlindungan kreditor, dan kepatuhan hukum perusahaan.

 

Tulisan Ini bersumber dari Linkedin Andi Akhirah Khairunnisa, Dengan Judul “Penarikan Kembali Saham vs Penurunan Nilai Nominal: Dua Cara Mengurangi Modal” Dan Telah Mendapatkan Persetujuan Untuk Dipublikasikan.

Dipromosikan