Sengketa saham pascakuisisi bukan sekadar konflik antar pemegang saham. Dalam kondisi tertentu, pemegang saham lama dapat mengajukan pemblokiran akses AHU melalui mekanisme hukum. Bagi perusahaan, risikonya dapat menghambat perubahan data, restrukturisasi, hingga agenda ekspansi bisnis.
Akuisisi perusahaan tidak selalu selesai ketika saham telah dibeli dan dokumen transaksi ditandatangani. Sengketa dengan pemegang saham sebelumnya dapat menjadi persoalan serius, terutama apabila berujung pada pemblokiran akses perusahaan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Risiko tersebut kembali menjadi perhatian setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha, yang berlaku sejak 3 November 2026.
Melalui Pasal 33, peraturan ini mengatur bahwa pihak yang pernah tercatat sebagai pemegang saham dalam kondisi tertentu dapat mengajukan pemblokiran akses AHU apabila terjadi sengketa pengalihan saham.
Lantas, bagaimana dampaknya terhadap perusahaan yang sedang melakukan akuisisi atau restrukturisasi kepemilikan?
Baca Juga: Landasan Konstitusional Perlindungan Dana Pensiun
Eks Pemegang Saham Bisa Mengajukan Pemblokiran AHU?
Pasal 32 Permenkum 24/2026 membedakan pemblokiran akses PT menjadi dua jenis, yakni pemblokiran seluruh akses perusahaan dan pemblokiran khusus perubahan pemegang saham.
Sementara itu, Pasal 33 ayat (1) huruf b memberikan ruang bagi pihak yang pernah tercatat sebagai pemegang saham untuk mengajukan pemblokiran seluruh akses apabila terdapat sengketa pengalihan saham.
Namun, hak tersebut memiliki batasan. Pemohon harus memenuhi ketentuan riwayat transaksi, yaitu telah terjadi satu kali perubahan pemegang saham sebelum transaksi terakhir, atau batas waktu paling lama tiga tahun sejak tercatat sebagai pemegang saham dalam SABH.
Permohonan juga tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keberatan sepihak.
Pasal 33 ayat (3) mensyaratkan sejumlah dokumen, termasuk putusan atau penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan pemblokiran, bukti pelaporan Pemilik Manfaat, serta bukti pembayaran PNBP.
Perlu diketahui, mekanisme serupa sebelumnya telah diatur melalui Permenkum 21/2025. Permenkum 24/2026 mengintegrasikan ketentuan tersebut sekaligus mencabut peraturan sebelumnya.
Bagaimana Jika AHU Diblokir di Tengah Proses Akuisisi?
Bayangkan sebuah perusahaan telah mencapai kesepakatan pembelian saham mayoritas. Investor baru berencana mengganti direksi, menambah modal, dan melakukan ekspansi bisnis.
Namun, muncul sengketa dari pemegang saham lama yang mempersoalkan keabsahan pengalihan saham sebelumnya.
Apabila permohonan pemblokiran seluruh akses dikabulkan, perusahaan dapat menghadapi hambatan dalam mengurus perubahan anggaran dasar maupun data perseroan melalui AHU.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi jadwal transaksi, pencatatan perubahan kepemilikan, hingga pelaksanaan rencana restrukturisasi.
Meski demikian, pemblokiran AHU tidak otomatis membatalkan akuisisi ataupun menghapus status badan hukum perusahaan. Dampaknya perlu dilihat berdasarkan jenis pemblokiran dan tahapan transaksi yang sedang berlangsung.
Persoalan menjadi semakin kompleks ketika perubahan kepemilikan telah disepakati secara komersial, tetapi pencatatan administratifnya belum diselesaikan.
Pengalihan Saham Harus Memenuhi Persyaratan Hukum
Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemindahan hak atas saham dilakukan menggunakan akta pemindahan hak.
Direksi wajib mencatat pemindahan tersebut dalam daftar pemegang saham serta memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri paling lambat 30 hari sejak tanggal pencatatannya.
Selain itu, Pasal 57 memungkinkan anggaran dasar mengatur persyaratan pengalihan saham, seperti kewajiban menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham lain atau memperoleh persetujuan organ perseroan.
Artinya, kesepakatan jual beli saham saja belum cukup untuk memastikan seluruh kewajiban korporasi telah terpenuhi.
Ketidaklengkapan dokumen, persoalan persetujuan, ataupun perbedaan data kepemilikan dapat menimbulkan sengketa yang kemudian menghambat proses administrasi perusahaan.
Apa yang Harus Diantisipasi Legal Department?
Sebelum akuisisi dilaksanakan, tim legal perlu memastikan riwayat kepemilikan saham, akta perubahan terakhir, daftar pemegang saham, serta dokumen pengalihan sebelumnya telah diperiksa secara menyeluruh.
Pemeriksaan juga perlu mencakup potensi sengketa, kewajiban persetujuan berdasarkan anggaran dasar, dan kesesuaian data perusahaan pada AHU.
Dalam perjanjian akuisisi, risiko tersebut dapat diantisipasi melalui pernyataan dan jaminan penjual, persyaratan penyelesaian sebelum transaksi ditutup (conditions precedent), serta mekanisme ganti rugi apabila muncul sengketa kepemilikan.
Apabila pemblokiran telah terjadi, perusahaan perlu menilai dasar pemblokiran dan menempuh mekanisme pembukaan akses sesuai Pasal 40–49 Permenkum 24/2026, termasuk menyelesaikan sengketa yang mendasarinya.
Pada akhirnya, keberhasilan akuisisi tidak hanya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan harga, tetapi juga oleh kepastian hukum atas kepemilikan saham dan kelancaran administrasi perusahaan.
Karena itu, pemeriksaan legalitas sebelum transaksi menjadi langkah penting agar sengketa pemegang saham lama tidak menghambat rencana bisnis perusahaan.
(RED)
