Webinar ini membahas mengenai kapan komunitas perlu berbadan hukum. Sekar Ayu Primandani dari BP Lawyers mengulas ragam pilihan badan hukum, prosedur pendirian, serta kewajiban legalitas yang perlu diperhatikan pengurus komunitas.
Jakarta, 11 November 2026 – The Founders bersama The RISE Project menyelenggarakan webinar bertajuk “Legal Lab: Legalitas untuk Komunitas” secara daring melalui Zoom. Kegiatan ini menghadirkan Sekar Ayu Primandani, Partner BP Lawyers Counselors, sebagai narasumber.
Webinar tersebut secara garis besar membahas pentingnya legalitas bagi komunitas, mulai dari pertimbangan pembentukan badan hukum, pemilihan bentuk organisasi, prosedur pendirian, hingga kewajiban hukum yang harus dipenuhi setelah badan hukum terbentuk.
Tidak Semua Komunitas Wajib Berbadan Hukum
Salah satu poin utama dalam materi webinar adalah bahwa tidak semua komunitas di Indonesia diwajibkan memiliki badan hukum. Kebutuhan tersebut bergantung pada tujuan, kegiatan, serta rencana pengembangan komunitas.
Meski demikian, status badan hukum memberikan sejumlah keuntungan, terutama ketika komunitas mulai mengelola aset, menjalin kerja sama, atau mengakses pendanaan.
Dengan berbadan hukum, organisasi dapat memiliki rekening, membuat kontrak, serta mengelola aset atas nama organisasi tanpa harus bergantung pada identitas pribadi pengurus.
Badan hukum juga membantu memisahkan kekayaan organisasi dari harta pribadi pengurus, memperjelas tata kelola, dan memastikan keberlanjutan komunitas meskipun terjadi pergantian kepengurusan.
Memilih Bentuk Badan Hukum Sesuai Tujuan Komunitas
Dalam materi webinar, Sekar menguraikan lima pilihan badan hukum yang dapat dipertimbangkan berdasarkan karakteristik kegiatan.
Perkumpulan cocok bagi komunitas berbasis anggota, seperti komunitas profesi, hobi, atau relawan yang berorientasi pada kegiatan sosial. Sementara itu, Yayasan lebih sesuai untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki keanggotaan.
Bagi komunitas yang ingin menjalankan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, Koperasi dapat menjadi pilihan. Adapun Perseroan Terbatas (PT) diperuntukkan bagi kegiatan komersial yang berorientasi pada keuntungan, sedangkan Perseroan Perorangan dapat digunakan untuk usaha mikro dan kecil yang dimiliki satu orang.
Pemilihan bentuk badan hukum perlu mempertimbangkan struktur organisasi, tujuan kegiatan, sumber pendanaan, serta rencana pengembangan komunitas. Materi juga memperkenalkan alternatif pemisahan kegiatan sosial dan kegiatan bisnis melalui badan hukum yang berbeda.
Prosedur Pendirian dan Dokumen yang Diperlukan
Proses pendirian badan hukum dimulai dengan menentukan bentuk organisasi, menyepakati pendiri dan pengurus, serta menyiapkan dokumen identitas dan Anggaran Dasar.
Secara umum, proses dilanjutkan melalui pembuatan akta notaris dan pengajuan pengesahan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Setelah memperoleh status badan hukum, organisasi dapat mengurus NPWP dan membuka rekening atas nama organisasi.
Apabila menjalankan kegiatan usaha, Sekar menegaskan kalau badan hukum juga perlu memperhatikan pendaftaran melalui sistem OSS, penentuan KBLI, serta pemenuhan perizinan sesuai sektor usahanya.
Khusus Perseroan Perorangan, pendirian dapat dilakukan melalui pernyataan elektronik tanpa akta notaris, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
Legalitas Tidak Berhenti pada Pengesahan Badan Hukum
Sekar turut menekankan bahwa pendirian badan hukum membawa konsekuensi berupa kewajiban administratif dan kepatuhan berkelanjutan.
Kewajiban tersebut antara lain mencakup administrasi perpajakan, pembukuan, penyusunan laporan tahunan sesuai bentuk badan hukum, pembaruan data organisasi, serta pelaporan pemilik manfaat (beneficial ownership).
Kelalaian dalam pemenuhan kewajiban tertentu dapat menimbulkan konsekuensi administratif, termasuk pembatasan akses AHU atau risiko status nonaktif sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui pembahasan ini, peserta diajak memahami bahwa pembentukan badan hukum bukan sekadar memenuhi formalitas administratif, melainkan langkah strategis untuk membangun organisasi yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Pesan utama yang Sekar sampaikan melalui webinar ini adalah bahwa legalitas harus dimulai dari kebutuhan dan tujuan komunitas. Dengan memilih bentuk badan hukum yang tepat serta memahami kewajiban setelah pendiriannya, komunitas dapat berkembang dengan fondasi hukum dan tata kelola yang lebih kuat.
(RED)
