Mitra J&T Cargo Jember menuntut ganti rugi Rp400 juta setelah kerja samanya diduga diputus sepihak. Namun, apakah penghentian kemitraan otomatis menjadi wanprestasi? Bimo Prasetio dari BP Lawyers mengulas dasar hukum pemutusan kontrak dan pembuktian kerugian.
Pemutusan kerja sama sepihak menjadi sorotan setelah mitra J&T Cargo di Jember melayangkan somasi kepada PT Global Yimi Cargo. CV Nawasena Tiga Jaya, pengelola outlet JBR005A, menuntut ganti rugi sebesar Rp400.302.664 atas dugaan kerugian akibat penghentian operasional outlet pada Agustus 2026. Somasi tersebut dilayangkan pada 13 November 2026 setelah pihak mitra merasa dirugikan oleh keputusan perusahaan.
Perselisihan bermula ketika mitra mengaku telah mengeluarkan investasi untuk memenuhi kebutuhan operasional, termasuk menyewa ruko selama dua tahun senilai Rp75 juta dan memperbarui armada truk. Namun, pada 13–14 Agustus 2026, operasional outlet disebut dihentikan secara mendadak melalui konferensi video. Pihak mitra juga mempersoalkan surat peringatan serta pemotongan denda operasional yang diklaim masih berlangsung setelah outlet ditutup.
Melalui kuasa hukumnya, Oktavian Bagas Priambodo, mitra meminta pembayaran ganti rugi, pembatalan denda yang dipersoalkan, serta rekonsiliasi keuangan. Jika somasi tidak ditindaklanjuti dalam tujuh hari sejak diterima, pihak mitra menyatakan siap menempuh jalur hukum. Hingga pemberitaan tersebut diterbitkan, PT Global Yimi Cargo belum memberikan tanggapan resmi sehingga dugaan pelanggaran masih memerlukan pembuktian.
Baca Juga: Lima Salah Kaprah Jabatan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas
Kontrak Diputus Mendadak
Bagi pelaku usaha, membangun kemitraan bukan sekadar menandatangani kontrak, tetapi juga mempertaruhkan modal dan keberlangsungan bisnis. Biaya sewa tempat, pembelian kendaraan, hingga perekrutan tenaga kerja sering kali dikeluarkan dengan harapan kerja sama berjalan sesuai kesepakatan. Ketika kontrak dihentikan sebelum investasi kembali, mitra berisiko menanggung kerugian yang tidak sedikit.
Persoalan menjadi semakin rumit apabila perusahaan memiliki kewenangan mengakhiri kemitraan, tetapi prosedur penghentiannya tidak dijelaskan secara tegas. Mitra mungkin merasa diperlakukan tidak adil, sementara perusahaan bisa saja beranggapan keputusan tersebut telah sesuai dengan kontrak. Perbedaan inilah yang kerap memicu sengketa, terutama ketika masing-masing pihak memiliki penafsiran berbeda terhadap klausul pemutusan kerja sama.
Namun, apakah setiap pemutusan kerja sama sepihak otomatis merupakan pelanggaran hukum? Belum tentu, karena jawabannya bergantung pada isi perjanjian, alasan penghentian, dan prosedur yang disepakati. Bahkan ketika kontrak memberikan hak pengakhiran kepada salah satu pihak, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan kewajiban kontraktual dan prinsip itikad baik.
Tidak Otomatis
Menurut Bimo Prasetio, pengacara dari BP Lawyers, untuk dapat memahami persoalan ini secara proporsional, semua pihak perlu memahami bahwa hubungan antara J&T Cargo dan mitranya merupakan hubungan bisnis yang didasarkan pada perjanjian kerja sama.
Karena itu, penghentian kemitraan tidak serta-merta dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum, sepanjang dilakukan berdasarkan alasan dan mekanisme yang telah disepakati.
Demikian pula dengan pengenaan denda operasional. Penutupan outlet tidak otomatis menghapus kewajiban atau tanggung jawab mitra atas pelanggaran yang terjadi selama kerja sama berlangsung.
Lebih jauh Bimo menilai terkait tuntutan ganti rugi Rp400 juta, pihak mitra tentu harus dapat membuktikan adanya pelanggaran perjanjian, kerugian yang nyata, serta hubungan sebab akibat antara tindakan perusahaan dan kerugian tersebut.
“J&T Cargo tetap perlu menghormati hak mitra untuk menyampaikan keberatan. Namun, penyelesaian sengketa harus didasarkan pada fakta, dokumen, dan ketentuan hukum, bukan semata-mata tuduhan sepihak,” ujar Bimo.
Tidak Menghapus Tanggung Jawab Hukum
Dalam hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Artinya, perusahaan maupun mitra wajib menjalankan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan, termasuk ketentuan pengakhiran kerja sama. Apabila pemutusan dilakukan dengan melanggar kewajiban kontraktual, tindakan tersebut berpotensi menjadi dasar tuntutan wanprestasi.
Pasal 1243 KUHPerdata membuka kemungkinan tuntutan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya kewajiban, sepanjang persyaratan hukumnya terpenuhi. Sementara itu, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata mengatur pembatalan perjanjian timbal balik serta pilihan upaya hukum ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dengan mempertimbangkan klausul kontrak yang berlaku.
Meski demikian, besaran kompensasi tidak otomatis mengikuti seluruh nilai investasi karena kerugian, pelanggaran, dan hubungan sebab akibatnya tetap harus dibuktikan.
Kasus J&T Cargo Jember menjadi pengingat bahwa hubungan kemitraan memerlukan kepastian hukum sejak awal, bukan hanya ketika sengketa muncul. Perusahaan sebaiknya menetapkan mekanisme peringatan, alasan penghentian, masa pemberitahuan, dan penyelesaian investasi secara jelas dalam kontrak. Sebaliknya, mitra perlu memahami risiko serta menyimpan bukti pengeluaran dan komunikasi selama kerja sama berlangsung.
Pada akhirnya, hak mengakhiri kontrak tidak selalu berarti bebas dari tanggung jawab terhadap pihak lain. Pemutusan kerja sama sepihak dapat membuka peluang tuntutan ganti rugi apabila terbukti melanggar perjanjian dan menimbulkan kerugian. Karena itu, kontrak yang jelas dan dijalankan dengan itikad baik menjadi perlindungan penting bagi kedua belah pihak.
(RED)







































