Musim pelaporan LKPM menuntut ketelitian. Banyak laporan dikembalikan karena data tenaga kerja tidak selaras dengan realisasi modal kerja. Melalui contoh konkret, Annisaa Azzahra menegaskan bahwa detail kecil dan konsistensi antar data menentukan kelancaran verifikasi LKPM.
Musim pelaporan LKPM sedang hangat-hangatnya, Annisaa Azzahra yang merupakan Legal Associate dari BP Lawyers, mengungkapkan “pada saat mendampingi Perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), terdapat satu pola yang cukup sering saya temui, yakni LKPM telah disampaikan, namun belum dapat diterima oleh verifikator karena adanya 𝗰𝗮𝘁𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗯𝗮𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝘁𝗲𝗻𝗮𝗴𝗮 𝗸𝗲𝗿𝗷𝗮.”
Pada umumnya, Perusahaan telah melaporkan adanya penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Namun, detail komponen lain yang berkaitan tidak selalu disesuaikan secara konsisten. Annisaa yang kerap disapa Acha ini kembali menjelaskan, “kondisi ini membuat verifikator kesulitan menilai kewajaran data dan pada akhirnya mengembalikan LKPM untuk diperbaiki.”
Sebagai ilustrasi, Perusahaan A menambah 3 (tiga) orang tenaga kerja pada bulan Oktober 2025. Dalam praktik yang lazim, 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗺𝗯𝗮𝗵𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗻𝗮𝗴𝗮 𝗸𝗲𝗿𝗷𝗮 tersebut secara langsung berdampak pada realisasi modal kerja, khususnya pada komponen gaji, tunjangan, dan biaya lain yang relevan. Dengan demikian, 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗮𝗹 𝗸𝗲𝗿𝗷𝗮 yang dilaporkan dalam LKPM Triwulan IV Tahun 2025 𝘀𝗲𝗵𝗮𝗿𝘂𝘀𝗻𝘆𝗮 𝗺𝗲𝗻𝘂𝗻𝗷𝘂𝗸𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗶𝗯𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗯𝗲𝗹𝘂𝗺𝗻𝘆𝗮.
Acha memaparkan:
“Apabila dalam LKPM triwulan 4 tahun 2025 Perusahaan hanya menyampaikan penambahan 3 (tiga) orang tenaga kerja tanpa diikuti peningkatan realisasi modal kerja yang mencerminkan penambahan tersebut, maka penyampaian LKPM berpotensi dinilai tidak konsisten dan dikembalikan oleh verifikator untuk dilakukan perbaikan.”
Detail-detail seperti ini sering kali terlihat sepele, namun justru menjadi penentu kelancaran proses verifikasi LKPM.
Pemahaman yang tepat atas keterkaitan antar data dalam LKPM membantu Perusahaan menjadikan penyampaian LKPM sebagai bagian dari kepatuhan berkala yang terkelola dengan baik, bukan sekadar kewajiban administratif yang terasa membebani.
Dalam postingan linkedinnya, Acha mengahiri, “sebagai praktisi di bidang corporate legal, saya memahami bahwa penyampaian LKPM kerap menjadi hal menakutkan bagi Perusahaan, terutama karena kompleksitas teknis dan risiko pengembalian laporan yang telah disampaikan. Namun, berdasarkan pengalaman pendampingan yang saya lakukan, dengan pendekatan yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing Perusahaan, proses LKPM dapat dikelola secara lebih terstruktur dan efisien.”
Tulisan ini pernah dimuat dalam Linkedin Annisaa Azzahra, dengan judul “𝗣𝗲𝗻𝘆𝗮𝗺𝗽𝗮𝗶𝗮𝗻 𝗟𝗞𝗣𝗠: 𝗗𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹 𝗞𝗲𝗰𝗶𝗹 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗲𝗻𝗲𝗻𝘁𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗟𝗮𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻 𝗗𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝗗𝗶𝗸𝗲𝗺𝗯𝗮𝗹𝗶𝗸𝗮𝗻” dan telah mendapatkan persetujuan untuk dipublikasikan.
