Insiden kebocoran data 5,7 juta akun Fore Coffee menjadi sorotan terkait tanggung jawab perusahaan dalam melindungi data pelanggan. Meski sejumlah langkah pengamanan telah dilakukan, kasus ini menunjukkan pentingnya manajemen risiko dan kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi.
PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) mengonfirmasi adanya akses ilegal terhadap platform pengelolaan data pelanggan yang berpotensi berdampak pada sekitar 5,7 juta akun. Dalam pernyataan resmi pada 28 Oktober 2026, perusahaan mengungkap bahwa informasi yang terdampak dapat mencakup nama, email, nomor telepon, tanggal lahir, alamat, PIN yang telah di-hash, hingga riwayat pembelian. Meski demikian, Fore menegaskan bahwa NIK, foto KTP, dan detail kartu pembayaran tidak termasuk dalam informasi yang tersimpan pada sistem terkait.
Merespons insiden tersebut, Fore mengumumkan sejumlah langkah penanganan, dimulai dari menghentikan akses ilegal dan mengamankan sistem dalam waktu 24 jam sejak aktivitas mencurigakan teridentifikasi. Perusahaan juga melakukan pengujian keamanan, memperbaiki kerentanan, memperbarui platform, serta menerapkan perlindungan tambahan. Tak berhenti di situ, Fore menunjuk konsultan keamanan siber independen untuk melakukan investigasi forensik, sekaligus melaporkan insiden kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Fore turut menghubungi pelanggan terdampak, meminta penggantian PIN, menerapkan autentikasi dua faktor (2FA) untuk login melalui perangkat baru, dan mengingatkan risiko penipuan digital. Pada 28–31 Oktober 2026, perusahaan bahkan menawarkan promo Beli 1 Dapat 2 sebagai apresiasi bagi pelanggan yang memperbarui PIN. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan upaya penanganan dari sisi teknis hingga komunikasi pelanggan, meskipun efektivitas keseluruhannya masih perlu dinilai berdasarkan hasil investigasi.
Baca Juga: Pensiunan Jiwasraya dan Menguji Teori Welfare State
Apakah Risiko Hukum Fore Berakhir?
Langkah cepat Fore dalam merespons insiden tentu menjadi perkembangan positif, tetapi persoalan hukum kebocoran data tidak otomatis selesai setelah sistem kembali diamankan. Informasi pribadi yang telanjur diakses pihak tidak berwenang tetap berpotensi disalahgunakan, termasuk untuk penipuan yang memanfaatkan identitas dan kebiasaan transaksi pelanggan. Kondisi ini menempatkan perusahaan pada tantangan ganda, yakni memulihkan keamanan sekaligus memastikan hak pemilik data tetap terlindungi.
Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 × 24 jam apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Pemberitahuan kepada subjek data dan lembaga yang berwenang tersebut setidaknya memuat jenis data yang terungkap, waktu dan cara terjadinya insiden, serta langkah penanganan dan pemulihan. Karena itu, pelaporan dan pemberitahuan yang dilakukan Fore menjadi bagian penting untuk menilai kepatuhannya terhadap ketentuan tersebut.
Di sisi lain, Pasal 39 UU PDP mewajibkan pengendali data mencegah akses tidak sah melalui sistem keamanan yang andal, aman, dan bertanggung jawab. Pasal 47 juga menegaskan kewajiban pengendali data untuk menunjukkan pertanggungjawaban atas pemrosesan data pribadi. Dengan demikian, pertanyaan hukumnya bukan sekadar seberapa cepat perusahaan bertindak, tetapi apakah langkah pencegahan, pemberitahuan, dan pemulihan telah memenuhi kewajiban yang berlaku.
Manajemen Risiko dalam Pelindungan Data Pribadi
Menurut Sekar Ayu Primandani, yang merupakan Data Protection Officer (DPO) bersertifikasi, terdapat pelajaran penting mengenai manajemen risiko dari insiden kebocoran data Fore Coffee. Perusahaan menyatakan bahwa NIK dan foto KTP tidak dikumpulkan melalui aplikasinya, sedangkan informasi kartu pembayaran disimpan pada platform terpisah sehingga tidak terdampak insiden.
Kondisi ini memperlihatkan pentingnya membatasi pengumpulan data dan memisahkan sistem penyimpanan berdasarkan kebutuhan operasional serta risiko yang mungkin timbul.
Sekar menjelaskan bahwa strategi pengamanan data perlu mempertimbangkan tingkat sensitivitas dan potensi kerugian apabila informasi tersebut diakses pihak tidak berwenang.
“Hal ini sejalan dengan Pasal 35 UU Pelindungan Data Pribadi yang mewajibkan perusahaan menentukan tingkat keamanan berdasarkan sifat dan risiko data yang diproses. Meski pemisahan sistem dapat menjadi salah satu langkah mitigasi, efektivitas perlindungannya tetap bergantung pada pengamanan yang diterapkan dan tidak dapat dinilai hanya dari fakta bahwa data tertentu tidak terdampak kebocoran,” papar Partner BP Lawyers ini.
Karena itu, perlindungan data pribadi tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab divisi legal dan compliance. Tim operasional perlu memahami jenis data yang benar-benar dibutuhkan perusahaan, sementara tim teknologi informasi memastikan sistem pengelolaannya memiliki pengamanan yang memadai.
Menurut Sekar, meskipun UU PDP tidak secara khusus mewajibkan pemisahan platform penyimpanan, perusahaan tetap bertanggung jawab menentukan langkah teknis yang sesuai dengan risiko pemrosesan data. Dengan pendekatan lintas divisi, pengamanan data dapat menjadi bagian dari manajemen risiko perusahaan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.
Ujian Tata Kelola Perusahaan
Kasus Fore Coffee memperlihatkan bahwa insiden keamanan data dapat menjadi ujian serius bagi tata kelola perusahaan, bahkan ketika berbagai langkah penanganan telah dijalankan. Respons teknis, keterbukaan informasi, koordinasi regulator, dan perlindungan pelanggan perlu berjalan beriringan agar risiko lanjutan dapat ditekan. Bagi perusahaan yang mengelola jutaan akun, keamanan data bukan lagi sekadar urusan tim teknologi informasi, melainkan bagian dari tanggung jawab korporasi.
Namun, terjadinya kebocoran data tidak serta-merta membuktikan adanya kelalaian atau pelanggaran hukum oleh perusahaan. Penilaiannya tetap membutuhkan pemeriksaan menyeluruh terhadap standar keamanan, kronologi insiden, serta bukti pemenuhan kewajiban berdasarkan UU PDP. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan bukan hanya kemampuan menghentikan serangan, tetapi juga memastikan perusahaan dapat mempertanggungjawabkan perlindungan data pelanggannya.
(RED)







































