Tom Lembong Resmi Bebas, Abolisi Disahkan Presiden
Publik dikejutkan oleh kabar dibebaskannya mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dari Rutan Cipinang pada Jumat malam, 1 Agustus 2025. Pembebasan ini bukan karena keputusan pengadilan, melainkan hasil dari pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025. Pengajuan abolisi dimulai oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, lalu disetujui oleh DPR RI, dan akhirnya direspons oleh Kejaksaan Agung dengan menghentikan seluruh proses hukum terhadap Tom Lembong.
Vonis Hilang, Kontroversi tetap Tinggal
Abolisi ini menghentikan sepenuhnya proses hukum pidana yang semula dijatuhkan kepada Tom Lembong, termasuk vonis penjara 54 bulan terkait kasus impor gula. Meski ia dinyatakan tidak memperoleh keuntungan pribadi maupun terbukti ada mens rea, vonis tetap dijatuhkan oleh pengadilan tindak pidana korupsi. Keputusan presiden tersebut kini membatalkan segala akibat hukumnya, namun tetap menyisakan perdebatan publik. Banyak pihak menilai langkah ini menciptakan preseden bahwa intervensi politik dapat menghapus putusan pengadilan.
Kekuasaan Presiden dalam Hukum Pidana
Secara yuridis, abolisi adalah kewenangan yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan Abolisi. Namun, penggunaan kewenangan ini terhadap kasus korupsi kelas tinggi menuai sorotan tajam. Dunia hukum mencatat bahwa ini adalah salah satu abolisi paling kontroversial dalam sejarah pasca-reformasi, karena melibatkan figur publik dengan latar belakang “high profile” dan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kebijakan publik, bukan transaksi pribadi.
Ancaman bagi Pelaku Usaha
Kasus ini menyiratkan sinyal kuat bagi para pelaku usaha bahwa keputusan administratif dalam lingkup kebijakan ekonomi bisa menjadi masalah pidana. Ketika sebuah kebijakan strategis dianggap salah kelola oleh pemerintahan berikutnya, maka pemimpin institusi bisa menghadapi risiko hukum yang besar. Hal ini memperkuat persepsi bahwa iklim investasi dan bisnis di Indonesia masih rentan terhadap intervensi politik dan perubahan kekuasaan.
Menanggapi hal ini, Bimo Prasetio, Partner di BP Lawyers, menyampaikan pandangan tegas:
“Penyelesaian kasus korupsi lewat abolisi tentu meninggalkan tanda tanya, apakah kebijakan lainnya dapat dijatuhi sanksi serupa? Tanpa adanya kepastian hukum, tidak hanya pejabat publik, direksi di lingkungan BUMN dan investor asing jadi khawatir apakah keputusan yang diambil berdasarkan kebijakan publik tetap aman bagi mereka.” ujar Bimo.
Menurutnya, pasca adanya kasus ini, Direksi di lingkungan BUMN dan BUMD menjadi ragu mengambil keputusan bisnis karena khawatir ada ruang menjadi kasus pidana, jika keputusan atau kebijakan tersebut dianggap merugikan negara.
Di satu sisi, abolisi ini bisa memberi sinyal positif, ada ruang perlindungan jika keputusan bisnis strategis diambil dengan itikad baik namun berdampak kontroversial. Namun tanpa kriteria jelas, abolisi bisa menimbulkan persepsi bahwa perlindungan hukum hanya untuk pihak tertentu, bukan mekanisme sistemik yang sangat politis.
Pejabat Publik Perlu Menjaga Independensi
Pejabat publik saat ini menghadapi tantangan ganda, yakni di satu sisi menjalankan kebijakan strategis negara, dan di sisi lain memastikan keputusan mereka tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari. Dalam konteks ini, penting bagi setiap pengambilan kebijakan untuk disertai kajian hukum internal yang komprehensif, terdokumentasi secara akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Oleh karena itu, transparansi proses dan akurasi prosedural menjadi kunci agar setiap keputusan publik tidak disalah artikan atau menjadi objek kasus kriminal di masa depan. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum tidak hanya bergantung pada putusan akhir, tetapi juga pada proses yang adil dan dapat diuji.
Sedangkan bagi Investor Asing, menjadi perlu meningkatkan risk assessment terhadap risiko hukum-politis. Jik memmungkinkan disertakan klausul perlindungan atau force majeur jika ada hal serupa.
Urgensi Legal Compliance dalam Era Ketidakpastian Regulasi
Abolisi terhadap Tom Lembong menjadi preseden penting yang menyoroti rapuhnya kepastian hukum dalam lingkungan yang sarat dinamika politik. Baik pelaku usaha maupun pejabat publik dituntut untuk memperkuat sistem dokumentasi, mengutamakan transparansi, dan memastikan seluruh proses pengambilan keputusan memenuhi prinsip kehati-hatian hukum. Di tengah iklim yang kompleks, penerapan prinsip legal compliance dan risk management menjadi kebutuhan mendesak. Dunia usaha membutuhkan kejelasan regulasi, dan negara membutuhkan sistem hukum yang kredibel, keduanya hanya akan terwujud jika seluruh pemangku kepentingan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan supremasi hukum.
Sumber gambar: antara news
(RED)
