Aturan Perdagangan Karbon Dibuat, Kemana Arah Kebijakannya?
“Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyampaikan bahwa kebijakan mekanisme carbon trading diarahkan untuk alternatif sumber pembiayaan sekaligus pelestarian hutan.”
Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah akan segera mengatur tata kelola perdagangan karbon di Indonesia.
Dilansir dari CNN, amanat penyusunan aturan mengenai mekanisme perdagangan karbon tersebut diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bahlil mengatakan bahwa perdagangan karbon domestik bersifat terbuka. Seluruh mekanismenya akan berada dalam bursa karbon Indonesia.
Selain itu, perdagangan karbon atau carbon trading ini terbuka bagi seluruh pelaku usaha, namun dengan syarat harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Tadi sudah diputuskan bahwa di Indonesia sifatnya itu terbuka tapi harus teregistrasi dan harus semuanya lewat mekanisme tata kelola perdagangan di dalam bursa karbon di Indonesia, yaitu lewat OJK. Nanti OJK yang akan mengatur,” ujar Bahlil yang disampaikan usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Baca Juga: Blue Carbon: Potensi Perdagangan Karbon Indonesia
Potensi dan Manfaat Perdagangan Karbon
Perdagangan karbon diperkenalkan oleh Protokol Kyoto dan bertujuan untuk membatasi emisi gas rumah kaca di seluruh dunia.
Dilansir dari laman resmi ICDX, carbon trading merupakan kegiatan jual beli kredit karbon, di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan.
Melalui skema tersebut, perusahaan yang mampu menekan emisi, dapat menjual kredit karbon mereka ke perusahaan yang melampaui batas emisi. Sehingga dapat menambah sumber penerimaan perusahaan yang berhasil menekan emisi karbon, dikutip dari Indonesia.go.id.
Indonesia, sebagai negara dengan jumlah hutan tropis terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam memperkuat carbon trading. Indonesia diperkirakan menyumbang 75 hingga 80 persen kredit karbon dunia, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia.
Dari sisi peraturan, carbon trading lebih praktis dan sederhana untuk diimplementasikan daripada peraturan yang secara langsung membatasi dan menentukan harga emisi karbon.
Selain itu dari segi anggaran, peraturan langsung akan lebih mahal dan akan mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh industri.
Selain menambah pendapatan negara, carbon trading memudahkan pemerintah untuk memantau volume emisi karbon yang dihasilkan negara secara sistematis. Jumlah kredit karbon yang beredar di pasar karbon tentunya akan membantu dalam mengontrol besarnya emisi karbon yang dilepas ke atmosfer.
Arah Kebijakan
Sejauh ini, pemerintah masih melakukan penataan perizinan bagi hutan lindung dan taman konservasi yang berada di wilayah atau area konsesi. Penetapan perizinan lahan yang akan menjadi sumber penyerap emisi karbon dilakukan oleh KLHK bersama Kementerian Investasi.
Disebutkan oleh Bahlil, carbon trading hanya berlaku di bursa perdagangan dalam negeri. Adapun harga karbon di Indonesia tidak boleh di jual di pasar bursa yang lain.
“Jangan sampai ini dikapitalisasi oleh negara lain, apalagi negara tetangga. Mereka tidak mempunyai penghasil karbon dan tidak punya tempat penyimpanan CO2 tapi mereka membuka bursa karbon itu,” kata Bahlil.
Bahlil menambahkan bahwa KLHK akan menjadi pihak penyaring pertama untuk perusahaan yang ingin turut serta di dalam carbon trading.
Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyampaikan bahwa kebijakan mekanisme perdagangan karbon diarahkan untuk alternatif sumber pembiayaan sekaligus pelestarian hutan.
Oleh karenanya amanat penyusunan aturannya diberikan kepada OJK sebagai otoritas yang berwenang mengawasi sektor keuangan, dikutip dari pernyataan Faisal dalam wawancara yang dilakukannya dengan Radio Semarang, (4/5/2023).
Pada intinya kebijakan mekanisme carbon trading dibuat dalam rangka peningkatan taraf perekonomian yang juga memperhatikan pelestarian lingkungan.
SS
