Determinasi OECD Model Convention Dan United Nation Convention Dalam Penghindaran Pajak Berganda Di Indonesia
Subjek pajak luar negeri berpotensi dikenakan pajak berganda baik itu di negara penghasil maupun negara penerima, sehingga mendorong terjadinya pengelakan pajak dan berimplikasi pada citra buruk investasi dalam negeri.
Dalam sistem pengenaan pajak di Indonesia mengenai subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri dibagi menjadi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia maupun badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
Terhadap masing-masing subjek pajak akan dikenai pemungutan pajak tunggal. Akan tetapi berbeda halnya dengan subjek pajak luar negeri yang memungkinkan adanya penerapan pajak berganda yang dilakukan oleh fiskus (pemerintah).
Hal ini mendorong pelaku usaha yang melekat fungsinya sebagai Wajib Pajak untuk mengeluarkan biaya beban perusahaan yang lebih besar sebagai akibat pengenaan pajak berganda.
Alasan demikian membawa inisiasi bagi fiskus untuk menerapkan Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). P3B adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama.
Tax treaty berfungsi untuk:
- Meningkatkan arus investasi dari negara pembuat perjanjian karena menghilangkan atau mengurangi hambatan pajak antar negara.
- Melindungi investor atas investasi yang dilakukan di negara perjanjian berlangsung.
- Menumbuhkan perekonomian domestik sebagai dampak peningkatan arus investasi
- Memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan Fiskus, dan lain-lain.
Dengan adanya P3B ini bukan dimaknai sama dengan penghindaran pajak. Sebab, Wajib Pajak Luar Negeri berpotensi mendapat beban pajak ganda, sehingga salah satu pemungutan pajak akan ditiadakan dan kemudian Wajib Pajak hanya dikenakan pemungutan pajak tunggal.
Indonesia telah melakukan perjanjian bilateral dengan beberapa negara sehubungan dengan Tax Treaty atau P3B ini. Contohnya adalah Republik Demokratik Rakyat Aljazair dengan Indonesia mengenai The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital.
Negara lainnya adalah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda yang efektif diberlakukan pada tahun 2004.
Tercatat saat ini terdapat 67 (enam puluh tujuh) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Kekayaan.
Pengenaan Tax Treaty pada dasarnya berhubungan dengan dua stimulan yang besar, antara OECD Model Convention dan United Nation Model Convention.
OECD Model Convention lebih menitikberatkan pada kapital terutama pada aspek negara ekspor dan negara pengimpor yang kemudian berkorelasi terhadap negara penghasil (pajak) dengan negara pemungut pajak (negara penerima). Dengan demikian aspek mitigasi dan eliminasi terhadap pajak berganda dilakukan dengan pembebanan pajak lebih tinggi bagi negara tempat tinggal Wajib Pajak atau sering kali disebut negara penerima. Akhirnya negara-negara berkembang membentuk model treaty sendiri di bawah naungan United Nation.
Secara prinsip OECD Model Convention lebih berorientasi pada kepentingan negara maju (kapital) dengan hak pemajakan lebih besar di negara penerima penghasilan. Sedangkan UN Model menitikberatkan pada hak pemajakan lebih besar di negara sumber penghasilan.
Perbedaan OECD Model Convention dan UN Model secara teoritis
Kedua model ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Pertama, dalam perolehan laba usaha yang pada konteks OECD Model menekankan pada laba usaha yang didapatkan diberlakukan terhadap masing-masing negara. Akan tetapi dikecualikan terhadap laba yang diterima dalam usaha tetap yang dapat dikenakan pajak oleh negara lain. Sedangkan pada UN Model laba usaha yang didapatkan hanya di masing-masing negara namun dikecualikan terhadap bentuk usaha tetap.
Kedua, pada model UN Nation mengandung pembatasan hak pada negara penghasil pajak. Hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 12 dari OECD Model Convention dengan Pasal 12 UN Model Convention yang tidak menghalangi royalti yang dibayarkan Wajib Pajak dari negara penghasil kepada masyarakat negara lain. Selain itu UN Model juga memberikan negara penghasil untuk meningkatkan hak atas perpajakan melebihi pendapatan bisnis dari negara kedudukan tempat tinggal.
Menurut Hakim Pengadilan Pajak Republik Indonesia Andre Irwanda, S.H.,S.E.,Ak.,MBA.,M.H.,CIA.,CA, pada model OECD memberikan dividen dikenakan tarif tidak melebihi dari 5% dari jumlah bruto jika penerima dividen (beneficial owner) memiliki kepemilikan paling sedikit 25% dari modal dan 15% dari jumlah bruto dengan kepemilikan lainnya. Sedangkan pada UN Model dividen dikenakan tarif sangat bergantung pada kesepakatan bilateral yang disepakati. Kemudian diperbandingkan dengan jumlah bruto jika penerima dividen (beneficial owner) memiliki kepemilikan paling sedikit 10% dari modal, sebagaimana disampaikan dalam webinar ICTL Universitas Gadjah Mada pada Jumat, 15 Oktober melalui akun Youtube Kanal Pengetahuan.
Lanjutnya, mengenai Bunga pada OECD Model dikenakan tarif tidak melebihi 10% dari jumlah bruto sedangkan pada UN Model adalah tergantung pada kesepakatan bilateral. Dengan demikian pada penerapan UN Model lebih menekankan pada aspek perjanjian bilateral yang disepakati oleh negara pihak.
Daya laku tax treaty di Indonesia
Tax treaty merupakan salah satu bentuk perjanjian Internasional sehingga terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Tax treaty ini bersifat lex-specialis yang berlaku hanya kepada wajib pajak dari negara party dari tax treaty.
Penduduk sebagai Wajib Pajak ini ditentukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang yang kemudian dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili sehingga menjadi bukti otentik status penerima penghasilan.
Surat Keterangan Domisili ini memiliki dimensi ruang dan waktu. Hal ini berimplikasi pada penduduk di negaranya, misalnya penduduk Hongkong sekalipun kewarganegaraannya adalah China namun tidak terikat pada Tax Treaty Indonesia dengan China.
Berdimensi waktu dimaksudkan, pada Surat Keterangan Domisili itu harus memuat tanggal keberlakuan. Sebab, apabila didalam surat tidak dimasukkan tanggal keberlakuan maka terhadap transaksi yang menimbulkan pemajakkan ketentuan tax treatynya tidak dapat diberlakukan.
Dengan demikian Tax treaty-nya baru akan berlaku sepanjang Wajib Pajak tersebut dapat membuktikan bahwa Surat Keterangan Domisilinya yang tidak mencantumkan tanggal keberlakuan ini salah dan segera berkoordinasi dengan otoritas pajak negara penghasil sehingga tax treaty dapat diberlakukan sebagaimana asas presumptio iustae causa.
Asas Presumptio Iustae Causa yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim.
DAS
