Ini 49 RUU yang Jadi Fokus DPR di 2017

RUU prioritas 2017 itu berasal dari long list Prolegnas Lima Tahunan (2015-2019) DPR yang berjumlah 182 RUU.

Sumber : www.dpr.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan kembali memasuki masa sidang pada Rabu (15/3) mendatang. Sejumlah tugas atau pekerjaan yang menumpuk telah menanti. Di antaranya adalah pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan fungsi legislasi bersama dengan pemerintah, yakni pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Setidaknya, ada 49 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang harus disiapkan dan dibahas oleh DPR dan Pemerintah pada 2017 ini. RUU-RUU tersebut telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas yang telah ditetapkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR di penghujung 2016 lalu.

Berikut adalah 49 Rancangan Undang-Undang tersebut :

No.RUUStatusPengusul Prolegnas 5 TahunanBidang PenugasanDraft dan NA Disiapkan
1RUU Kekarantinaan KesehatanBaruDPR (FPDIP)Komisi IX DPRPemerintah
2RUU PertanahanLamaDPR (Komisi II, FPKS, FPAN, FPKB, dan FPDIP) dan DPD (Komite I)Komisi II DPRDPR
3RUU KUHPLamaPemerintah (Kemenhan dan Kemkumham), DPR (Komisi III, FPPP, FPKS, F-Gerindra, FPAN, FPKB, dan FPDIP), dan Masyarakat (Komnas Perempuan, PSHK, Komnas HAM, dan KHN)Komisi III DPRPemerintah
4RUU Perubahan UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan TumbuhanLamaData Tidak DitemukanKomisi IV DPRDPR
5RUU ArsitekLamaDPR (FPKB, FPDIP)Komisi V DPRDPR
6RUU Kewirausahaan NasionalBaruDPR (FPKS)Komisi VI DPRDPR
7RUU Pengelolaan Biaya Haji dan Penyelenggaraan UmrohLamaDPR (Komisi VIII, FPPP, FPKS, FPAN dan FPKB) dan Masyarakat (KHN)Komisi VIII DPRDPR
8RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar NegeriLamaDPR (Komisi IX, FPKS, FPAN,  dan FPKB), Masyarakat (KHN dan Komnas Perempuan), Pemerintah (Kemenaker), dan DPD (Komite III)Komisi IX DPRDPR
9RUU Sistem PerbukuanLamaDPR (Komisi X, FPPP, FPKB, FPKS, dan FPDIP) dan Masyarakat (KHN)Komisi X DPRDPR
10RUU KebudayaanLamaDPR (Komisi X, FPPP, FPKS, dan FPKB) dan Masyarakat (KHN)Komisi X DPRDPR
11RUU Ekonomi KreatifBaruDPR (Komisi VIII dan FPKS) dan DPD (Komite II)Komisi X DPRDPD
12RUU Perubahan UU 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan PajakLamaDPR (Komisi XI), Masyarakat (KHN) dan Pemerintah (Kemenkeu)Komisi XI DPRPemerintah
13RUU Perubahan Kelima UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanBaruDPR (FPKB dan Komisi XI), Pemerintah (Kemenkeu) dan DPD (Komite IV)Komisi XI DPRPemerintah
14RUU Larangan Minuman BeralkoholLamaDPR (FPPP)Komisi VI dan VIII DPRDPR
15RUU Wawasan NusantaraBaruDPD (Komite I)Komisi I DPRDPD
16RUU Perubahan No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana TerorismeLamaDPR (Komisi III dan FPKB) dan Pemerintah (Kemenkumham)Komisi III DPRPemerintah
17RUU Penyelenggaraan Pemilihan UmumLamaDPR (Komisi II, FPKS, dan PDIP) dan Pemerintah (Kemendagri)Komisi II DPRDPR
18RUU KepalangmerahanLamaDPR (FPKS dan Komisi VIII)Komisi VIII dan Komisi IX DPRPemerintah
19RUU Jabatan HakimBaruDPR (F-Gerindra) dan Masyarakat (Ikatan Hakim Indonesia dan Universitas Pasundan)Komisi IIIDPR
20RUU PertembakauanLamaDPR (F-Nasdem dan FPAN) dan DPD (Komite II)Komisi VI dan IX DPRDPR
21RUU Perubahan UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatLamaDPR (FPKB dan FPDIP)Komisi VI DPRDPR
22RUU Perubahan No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraBaruDPR (FPDIP)Komisi II DPRDPR
23RUU Penghapusan Kekerasan SeksualBaruDPR (FPDIP, FPKB dan FPAN)Komisi III DPRDPR
24RUU PerkelapasawitanBaruDPR (F-Golkar dan FPDIP)Baleg DPRDPR
25RUU Perubahan UU No 32 Tahun 2002 tentang PenyiaranLamaDPR (Komisi I, FPKS, FPAN, FPKB, dan FPDIP) dan Masyarakat (KHN)Komisi I DPRDPR
26RUU Radio Televisi Republik IndonesiaLamaDPR (Komisi I, FPKS, FPKB, dan FPDIP) dan Masyarakat (KHN)Komisi I DPRDPR
27RUU Perubahan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMNLamaDPR (FPKS, F-Gerindra, FPKB, dan FPDIP) dan Pemerintah (Kementerian BUMN)Komisi VI DPRDPR
28RUU Perubahan UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas BumiLamaDPR (Komisi VII, FPKS, F-Gerindra, FPKB dan FPDIP), Masyarakat (KHN), Pemerintah (Kementerian ESDM) dan DPD (Komite II)Komisi VII DPRDPR
29RUU Perubahan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatubaraBaruDPR (Komisi VII)Komisi VII DPRDPR
30RUU KebidananLamaDPR (Komisi IX, FPKS, dan FPKB) dan DPD (Komite III)Komisi IXDPR
31RUU Perubahan Kedua UU No 7 Tahun 1992 tentang PerbankanLamaDPR (Komisi XI, FPKS, FPKB, F-Gerindra, dan FPDIP), Masyarakat (KHN) dan Pemerintah (Kementerian Keuangan)Komisi XIDPR
32RUU Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank IndonesiaLamaDPR (Komisi XI, F-Gerindra, FPKB dan FPDIP) dan Pemerintah (Kementerian Keuangan)Komisi XI DPRDPR
33RUU Perubahan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa KeuanganBaruData Tidak DitemukanKomisi XI DPRDPR
34RUU Peningkatan Pendapatan Asli DaerahBaruDPR (Komisi I dan FPAN)Komisi II, Komisi XI dan Komisi I DPRDPR
35RUU Perubahan UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu PengetahuanBaruDPR (Komisi VIII) dan Pemerintah (Kemenristek dan Dikti)Komisi VIII DPRPemerintah
36RUU Bea MateraiBaruPemerintah (Kemenkeu)Komisi XI DPRPemerintah
37RUU Perubahan UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganBaruData Tidak DitemukanKomisi XI DPRPemerintah
38RUU Narkotika dan PsikotropikaBaruDPR (Komisi III dan FPKB)Komisi III DPRPemerintah
39RUU Perubahan Kedua UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiBaruData Tidak DitemukanKomisi III DPRPemerintah
40RUU Perubahan UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya TanamanLamaDPD (Komite II)Komisi IV DPRDPR
41RUU Tanggung Jawab Sosial PerusahaanLamaDPR (Komisi VIII) dan DPD (Komite II)Komisi VIII DPRDPR
42RUU Perubahan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnyaBaruDPR (FPKS dan F-Gerindra)Komisi IV DPRPemerintah
43RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan PesantrenBaruDPR (Komisi VIII, FPKS, FPKB dan FPPP)Komisi VIII DPRDPR
44RUU Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat AdatLamaPemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan), DPR (F-Gerindra dan FPAN), Masyarakat (PSHK, Komnas HAM, dan KHN), dan DPD (Komite I)Komisi II, Komisi III, Komisi IV dan Komisi VIII DPRDPR
45RUU Perubahan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan DaerahLamaDPR (Komisi II, Komisi XI dan FPKS), Pemerintah (Kemenkeu) dan DPD (Komite IV)Komisi II dan Komisi XI DPRPemerintah
46RUU Perubahan UU No 12 Tahun 1995 tentang PemasyarakatanBaruPemerintah (Kemenkumham)Komisi III DPRPemerintah
47RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang KartalBaruPemerintah (Kemenkumham) dan Masyarakat (PSHK)Komisi III dan Komisi IX DPRPemerintah
48RUU Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah KepulauanBaruDPD (Komite I)Komisi II DPRDPD
49RUU Perubahan Kedua UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRDBaruPemerintah (Kemendagri), DPR (FPKS dan FPDIP) dan DPD (Komite I)Komisi II dan Komisi III DPRDPR

SUMBER : DPR

Sebagai informasi, Prolegnas Prioritas 2017 ini berasal dari Prolegnas lima tahunan (2015 – 2019) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR sebelumnya.

Berikut adalah RUU-RUU yang telah masuk ke dalam Prolegnas lima tahunan  (2015 -2019):

NoRUUPengusulNoRUUPengusul
1.RUU Perubahan UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian InternasionalDPR dan PEMERINTAH92.RUU Perubahan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenDPR, PEMERINTAH
2.RUU Perubahan UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar NegeriDPR, PEMERINTAH93.RUU Ekonomi KreatifDPD
3.RUU Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)PEMERINTAH94.RUU Kewirausahaan NasionalDPR
4.RUU PersandianDPR, PEMERINTAH95.RUU Perubahan UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas BumiDPR
5.RUU Rahasia NegaraDPR, PEMERINTAH96.RUU Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatubaraDPR
6.RUU Keamanan NasionalDPR, PEMERINTAH97.RUU Perubahan UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu PengetahuanPEMERINTAH
7.RUU Radio Televisi Republik IndonesiaDPR98.RUU Pengelolaan Sumber Daya AlamDPR
8.RUU Konvergensi TelematikaDPR, PEMERINTAH, DPD99.RUU GeologiDPR, DPD
9.RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan NegaraPEMERINTAH100.RUU Perubahan UU No 30 Tahun 2001 tentang EnergiDPR
10.RUU Perubahan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional IndonesiaPEMERINTAH101.RUU Perubahan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan TinggiDPR
11.RUU Perubahan UU No 33 Tahun 2009 tentang PerfilmanDPR102.RUU Keadilan dan Kesetaraan GenderDPR, PEMERINTAH, DPD
12.RUU Perlindungan Data dan Informasi PribadiPEMERINTAH103.RUU Tanggung Jawab Sosial PerusahaanDPR
13.RUU Perubahan UU No 32 Tahun 2002 tentang PenyiaranDPR104.RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan UmrahDPR
14.RUU Wawasan NusantaraDPD105.RUU Penyandang DisabilitasDPR
15.RUU Perubahan UU No 38 Tahun 2009 tentang PosPEMERINTAH106.RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanDPR, DPD
16.RUU Perubahan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi PapuaDPR, DPD107.RUU KepalangmerahanPEMERINTAH
17.RUU Perubahan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan DaerahPEMERINTAH108.RUU Praktik Pekerjaan SosialDPR
18.RUU Perubahan UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UUDPR109.RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan PesantrenDPR
19.RUU Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahDPR110.RUU Ketahanan KeluargaDPR
20.RUU Penyelenggaraan Pemilihan UmumDPR, PEMERINTAH111.RUU Perlindungan Umat BeragamaDPR, PEMERINTAH
21.RUU PertanahanDPR112.RUU Perubahan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah TanggaPEMERINTAH
22.RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPDDPR, PEMERINTAH113.RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar NegeriDPR
23.RUU Perubahan UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai PolitikDPR, PEMERINTAH, DPD114.RUU Perlindungan Pekerja Rumah TanggaDPR
24.RUU Perubahan UU No 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi NegaraDPR, DPD115.RUU Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah TanggaDPR, DPD
25.RUU Sistem Pengawasan Intern PemerintahDPR, PEMERINTAH116.RUU Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisi han Hubungan IndustrialDPR
26.RUU Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan CianjurDPD117.RUU KebidananDPR, DPD
27.RUU Provinsi BaliDPD118.RUU Kekarantinaan KesehatanPEMERINTAH
28.RUU Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga PerwakilanDPR119.RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga KesehatanDPR
29.RUU Partisipasi MasyarakatDPD120.RUU Praktik KefarmasianDPR
30.RUU Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah KepulauanDPD121.RUU Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli IndonesiaDPR
31.RUU Sistem Penyelesaian Konflik AgrariaDPR122.RUU Perubahan UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit MenularPEMERINTAH
32.RUU PerkumpulanDPR, PEMERINTAH, DPD123.RUU Perubahan UU No 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPEMERINTAH
33.RUU Kitab Undang – Undang Hukum PidanaPEMERINTAH124.RUU Pengawasan KetenagakerjaanDPR, PEMERINTAH
34.RUU Hukum Acara PidanaDPR125.RUU Sistem PengupahanDPR, PEMERINTAH
35.RUU Perubahan atas UU No 16 Tahun 2004 tentang KejaksaanDPR, PEMERINTAH126.RUU Perubahan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalDPR, PEMERINTAH, DPD
36.RUU Perubahan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi ManusiaPEMERINTAH, DPD127.RUU KebudayaanDPR
37.RUU Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiDPR, PEMERINTAH128.RUU Bahasa dan Kesenian DaerahDPD
38.RUU Perubahan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganPEMERINTAH, DPD129.RUU Sistem PerbukuanDPR
39.RUU Perubahan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaDPR, PEMERINTAH130.RUU Perubahan UU No 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanDPR, DPD
40.RUU Perubahan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaDPR131.RUU Perubahan UU No 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya RekamDPR
41.RUU Hukum Acara PerdataPEMERINTAH132.RUU Perubahan Kelima UU Nomor 6 Tah un 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara PerpajakanPEMERINTAH
42.RUU Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat AdatDPR, DPD133.RUU Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank IndonesiaDPR
43.RUU Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana TerorismePEMERINTAH134.RUU Perubahan UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar ModalDPR, PEMERINTAH
44.RUU Perampasan Aset Tindak PidanaPEMERINTAH135.RUU Perubahan UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan PajakPEMERINTAH
45.RUU Mahkamah AgungDPR136.RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang DaerahDPR, PEMERINTAH
46.RUU MerekPEMERINTAH137.RUU Jaring Pengaman Sistem KeuanganPEMERINTAH
47.RUU Perubahan UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain IndustriPEMERINTAH138.RUU Perubahan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraDPR, DPD
48.RUU Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)PEMERINTAH139.RUU Perubahan Kedua UU No 7 Tahun 1992 tentang PerbankanDPR
49.RUU PatenPEMERINTAH140.RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang KartalPEMERINTAH
50.RUU Perubahan UU No 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah PidanaPEMERINTAH141.RUU Pajak PenghasilanPEMERINTAH, DPD
51.RUU Perubahan UU No 18 Tahun 2003 tentang AdvokatDPR142.RUU Perubahan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPEMERINTAH, DPD
52.RUU Jabatan HakimDPR143.RUU Pengelolaan Kekayaan NegaraPEMERINTAH, DPD
53.RUU Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan KomanditerPEMERINTAH144.RUU Perubahan UU No 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai TukarDPR
54.RUU Perubahan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPEMERINTAH145.RUU Perubahan Harga RupiahPEMERINTAH
55.RUU Pemindahan Narapidana AntarnegaraPEMERINTAH146.RUU Perubahan UU No 11 Tahun 1992 tentang Dana PensiunPEMERINTAH
56.RUU Perubahan UU No 12 Tahun 1995 tentang PemasyarakatanPEMERINTAH147.RUU LelangPEMERINTAH
57.RUU Komisi Kebenaran dan RekonsiliasiPEMERINTAH148.RUU PenjaminanDPR
58.RUU Balai Harta PeninggalanPEMERINTAH149.RUU Penjaminan PolisPEMERINTAH
59.RUU Perubahan UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RIDPR150.RUU Perubahan UU No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin SimpananPEMERINTAH
60.RUU Narkotika dan PsikotropikaPEMERINTAH151.RUU PenilaiPEMERINTAH
61.RUU Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court)DPR, DPD152.RUU Pengadaan Barang dan JasaDPD
62.RUU Perubahan Kedua UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi YudisialDPR153.RUU Perekonomian NasionalDPR, DPD
63.RUU Perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiDPR154.RUU Perubahan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalPEMERINTAH
64.RUU Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya GenetikDPR, PEMERINTAH155.RUU Lembaga Pembiayaan Pembangunan IndonesiaPEMERINTAH
65.RUU Perubahan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan EkosistemnyaDPR, PEMERINTAH156.RUU Bea MateraiPEMERINTAH
66.RUU Perubahan Kedua UU No 41 Tahun 1999 tentang KehutananDPR, DPD157.RUU Pajak Bumi dan BangunanPEMERINTAH
67.RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen IndonesiaDPR, PEMERINTAH158.RUU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang MewahPEMERINTAH
68.RUU Perubahan Kedua UU No 31 Tahun 2004 tentang PerikananDPR, PEMERINTAH159.RUU Peningkatan Pendapatan Asli DaerahDPR
69.RUU Perlindungan dan Pemberdayaan NelayanDPR160.RUU Tabungan HajiDPR
70.RUU Zona Tambahan IndonesiaPEMERINTAH161.RUU Pengampunan PajakPEMERINTAH
71.RUU Perubahan UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya TanamanDPR, DPD162.RUU PerkelapasawitanDPR
72.RUU Perubahan Kedua UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau KecilDPR, PEMERINTAH163.RUU Kedaulatan Sandang Nasional/RUU tentang PertekstilanDPR
73.RUU Perubahan UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas TanamanDPR, DPD164.RUU Perubahan Kedua UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiPEMERINTAH
74.RUU Perubahan UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan TumbuhanDPR165.RUU Perubahan UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganPEMERINTAH
75.RUU Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan)DPR166.RUU Keamanan LautDPR
76.RUU JalanDPR, DPD167.RUU Penghapusan Kekerasan SeksualDPR
77.RUU Tabungan Perumahan RakyatDPR168.RUU Jabatan Pejabat Pembuat Akta TanahDPR
78.RUU Jasa KonstruksiDPR169.RUU Perubahan UU No 21 Th 2011 tentang Otoritas Jasa KeuanganDPR
79.RUU ArsitekDPR170.RUU Perubahan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraDPR
80.RUU Sistem Transportasi NasionalDPR171.RUU Konsultan PajakDPR
81.RUU Pengembangan Pembangunan Daerah KepulauanDPR172.RUU Perubahan UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.DPR
82.RUU Percepatan Pembangunan Daerah TertinggalDPR173.RUU Ketenaganukliran.PEMERINTAH
83.RUU Perubahan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMNDPR174.RUU Perubahan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.PEMERINTAH
84.RUU Perubahan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman ModalDPR, DPD175.RUU Perubahan UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.DPD
86.RUU PertembakauanDPR176.RUU Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.DPD
87.RUU Perubahan UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatDPR177.RUU Perubahan Kedua atas UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.DPR
88.RUU Larangan Minuman BeralkoholDPR178.RUU Sanitasi.DPR
89.RUU Bahan KimiaPEMERINTAH179.RUU Perubahan UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.DPR
90.RUU Metrologi LegalPEMERINTAH180.RUU Perubahan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.DPR
91.RUU Badan Usaha Milik DaerahDPD181.RUU Perubahan UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.DPR
182.RUU Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.DPR

SUMBER : DPR

Dipromosikan