Perdamaian dalam perkara pidana kerap disalahartikan sebagai akhir, padahal dalam KUHP Baru ia hanya menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Hakim tetap menilai niat, dampak, dan kepentingan publik sebelum menentukan apakah perkara layak dihentikan atau tetap berlanjut.
Damai tidak selalu selesai dalam urusan pidana. Lalu bagaimana?
Di ruang sidang, kita pernah melihat dua orang berjabat tangan. Tangannya gemetar, matanya tidak saling menatap. Di belakangnya, keluarga korban berharap perkara selesai hari itu juga. “Kami sudah damai, Yang Mulia,” kata mereka. Namun sidang tetap berlanjut.
Di situlah banyak orang keliru memahami hukum pidana. Mereka mengira damai adalah titik akhir. Padahal dalam banyak kasus, terutama setelah berlakunya KUHP Nasional, damai justru baru menjadi pintu masuk bagi pertimbangan hukum berikutnya.
Sebagai pengacara litigasi, saya melihat langsung bagaimana “perdamaian” seringkali dibangun di atas asumsi yang salah. Artikel ini mencoba membongkar realitas itu; kapan damai benar-benar berdampak, kapan ia sekadar formalitas, dan bagaimana hukum memandangnya.
Baca juga: Optimalisasi Perlindungan Merek Bagi Perusahaan Holding dan Sub-Holding
Dari Menghukum ke Memulihkan
Jika kita mundur ke belakang, hukum pidana kita lama dibangun di atas paradigma penghukuman. Siapa bersalah, dia dihukum. Sederhana, tapi kerap tidak menyelesaikan persoalan.
KUHP Baru menggeser pendekatan itu, dimana mulai memberi ruang pada konsep restorative justice, sebuah pendekatan yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama. Bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban dan relasi sosial yang rusak.
Namun pergeseran ini sering disalahartikan. Banyak yang mengira bahwa dengan adanya pendekatan pemulihan, maka semua perkara bisa selesai dengan damai. Padahal, hukum tetap menarik garis batas yang tegas.
Dalam setiap perkara yang mencoba diselesaikan dengan damai, pertanyaan pertama yang selalu muncul di benak hakim adalah: apakah perdamaian itu benar-benar lahir dari kehendak bebas?
Dalam praktik, ini bukan pertanyaan sederhana. Saya pernah menangani perkara penggelapan di mana korban akhirnya menandatangani surat kesepakatan perdamaian. Secara administratif, semua tampak rapi. Namun ketika diperiksa lebih dalam di persidangan, terungkap bahwa korban berada dalam tekanan relasi bisnis yang tidak seimbang.
Perdamaian seperti ini kehilangan maknanya. Kesepakatan ini tidak lagi mencerminkan pemulihan, melainkan sekadar formalitas yang dipaksakan. Walau dalam situasi seperti ini, penyidik cenderung menerima perdamaian sebagai dasar untuk meringankan atau menghentikan perkara.
Hukum pidana modern menuntut lebih dari sekadar tanda tangan. Ia menuntut kejujuran dalam prosesnya.
Pemulihan yang Nyata
Perdamaian tanpa pemulihan hanyalah simbol. Dalam KUHP Baru, pemulihan kerugian menjadi salah satu elemen penting yang dinilai.
Namun, membayar kerugian tidak serta merta menghapus pidana. Saya pernah melihat seorang pelaku tindak pidana yang mengembalikan seluruh dana yang digelapkan. Secara kasat mata, kerugian sudah pulih. Namun perkara tetap berjalan. Begitu juga ketika seorang teller bank menggelapkan dana 24juta, walau telah mengembalikan secara penuh, namun tetap dihukum 5 tahun penjara (sanksi terendah dalam tindak pidana perbankan).
Mengapa?
Karena hukum tidak hanya melihat akibat, tetapi juga perbuatan. Apakah sejak awal ada niat jahat? Apakah tindakan tersebut berdampak lebih luas dari sekadar kerugian finansial? Apakah ada potensi korban lain? Di titik ini, kita memahami bahwa pemulihan adalah bagian dari pertimbangan, bukan penutup perkara.
Batas Perkara
Tidak semua perkara memiliki ruang untuk damai. Di sinilah hukum pidana menunjukkan wataknya sebagai penjaga kepentingan publik. Dalam perkara-perkara yang bersifat personal, seperti penghinaan atau sengketa ringan, perdamaian seringkali relevan. Negara memberi ruang karena dampaknya terbatas pada individu.
Namun begitu perkara menyentuh kepentingan publik yang lebih luas, ruang itu menyempit bahkan tertutup. Dalam kasus korupsi, terorisme, atau kejahatan terhadap nyawa, perdamaian tidak memiliki daya untuk menghentikan proses hukum.
Ini bukan soal keras atau tidaknya hukum, tetapi soal siapa yang dilindungi. Ketika yang dipertaruhkan adalah kepentingan masyarakat luas, negara tidak bisa menyerahkan penyelesaiannya kepada kesepakatan dua pihak saja.
Riwayat Pelaku
Dalam setiap perkara, hakim tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga siapa yang melakukannya.
Perdamaian akan memiliki bobot berbeda jika pelaku adalah orang yang baru pertama kali berhadapan dengan hukum, dibandingkan dengan mereka yang berulang kali melakukan pelanggaran.
Saya pernah menyaksikan dua perkara dengan pola yang hampir identik. Keduanya berakhir damai. Namun hasilnya berbeda. Yang satu dijatuhi pidana bersyarat, sementara yang lain tetap harus menjalani hukuman penjara. Perbedaannya terletak pada riwayat pelaku. Dalam hukum pidana, masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu.
Pengakuan, Penyesalan dan Diskresi Negara
Restorative justice tidak dibangun di atas transaksi, melainkan akuntabilitas. Perdamaian yang sejati mensyaratkan adanya pengakuan dan penyesalan dari pelaku.
Tanpa itu, perdamaian hanya menjadi mekanisme “membeli waktu” atau bahkan “membeli kebebasan”.
Hakim sangat peka terhadap hal ini. Mereka mampu membedakan mana pelaku yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki kesalahan, dan mana yang sekadar mencari jalan keluar cepat. Dalam banyak putusan, sikap pelaku di persidangan seringkali berbicara lebih keras daripada isi surat damai itu sendiri.
Di atas semua itu, ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan: hukum pidana tetap berada di tangan negara.
KUHP Baru memang memberi ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dalam kondisi tertentu. Namun tidak ada satu pun norma yang mewajibkan perkara dihentikan hanya karena para pihak telah berdamai.
Di sinilah letak peran diskresi. Penyidik, jaksa, dan hakim akan melihat perkara secara utuh, tidak hanya dari kesepakatan para pihak, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Perdamaian menjadi salah satu variabel dalam persamaan hukum, tetapi bukan satu-satunya.
Ketika Damai Tidak Cukup
Dalam praktik, banyak perkara tetap berjalan meskipun sudah damai. Kasus penganiayaan ringan mungkin bisa berhenti ketika korban mencabut laporan. Namun ketika luka yang ditimbulkan masuk kategori berat, perkara tetap diproses karena menyentuh aspek perlindungan publik.
Begitu juga dalam konteks korporasi. Sebuah perusahaan bisa saja menyelesaikan sengketa dengan konsumen melalui penggantian kerugian. Namun jika terdapat pola pelanggaran yang sistematis, negara tetap berkepentingan untuk memprosesnya.
Di titik ini, kita melihat bahwa damai tidak selalu identik dengan selesai.
KUHP Baru membawa perubahan penting dengan menempatkan korporasi sebagai subjek pidana. Ini berarti perusahaan tidak lagi bisa berlindung di balik individu.
Dalam konteks ini, perdamaian memiliki fungsi strategis, tetapi terbatas. Perdamaian dapat dinilai sebagai itikad baik, menjadi dasar mitigasi risiko, dan memperkuat posisi pembelaan. Namun perdamaian tidak menghapus tanggung jawab pidana. Negara tetap dapat menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran yang serius.
Bagi dunia usaha, ini menjadi pengingat bahwa compliance bukan lagi sekadar formalitas, melainkan kebutuhan strategis.
Kembali ke ruang sidang tadi. Dua orang telah berjabat tangan, lalu kesepakatan perdamaian telah ditandatangani. Namun hakim tetap melanjutkan pemeriksaan.
Mengapa?
Karena dalam hukum pidana modern, keadilan tidak hanya diukur dari kesepakatan para pihak, tetapi juga dari kepentingan masyarakat.
Perdamaian tetap penting, sebagai pembuka ruang untuk pemulihan, mengurangi konflik, dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Namun perdamaian bukan tiket bebas, melainkan sebagai jalan dan bukan tujuan.
Untuk memahami perbedaan ini adalah hal yang membedakan antara strategi hukum yang matang dan keputusan yang berisiko.
Bimo Prasetio, Advokat pada kantor kantor hukum BP Lawyers Counselors at Law
