Menaker: Ada 3 Aspek Kebijakan Dalam Perlindungan Pekerja Perempuan

0
0
Menaker Ada 3 Aspek Kebijakan Dalam Perlindungan Pekerja Perempuan

Menaker: Ada 3 Aspek Kebijakan Dalam Perlindungan Pekerja Perempuan

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan komitmen dalam memberikan perhatian khusus dalam pemberdayaan pekerja perempuan, termasuk melindungi dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya.

“Kemenaker dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan telah melaksanakan tiga aspek kebijakan yaitu protektif, kuratif, dan non-diskriminatif,” Ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dikutip dari siaran pers, Rabu (21/4).

Untuk kebijakan protektif, yakni kebijakan pemerintah dalam memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi. Seperti istirahat karena haid; istirahat 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan; istirahat gugur kandung kesempatan menyusui; dan larangan mempekerjakan perempuan hamil pada shift malam hari.

Kedua, kebijakan yang bersifat kuratif, yaitu kebijakan pemerintah dalam larangan melakukan PHK kepada pekerja perempuan karena menikah, hamil, atau melahirkan. “Sebaliknya, perusahaan berkewajiban memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja malam hari dan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri,” ucap Ida.

Sementara untuk, kebijakan non-diskriminatif, yaitu kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender di tempat kerja.

“Pemberian perlindungan itu mulai dari proses perekrutan sampai pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja, pelatihan dan promosi kerja, perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta pensiun,” terang Ida.

Tak hanya itu, Ida juga mengatakan Kemenaker terus berupaya mengembangkan program-program pemberdayaan tenaga kerja perempuan baik melalui kegiatan padat karya mandiri, kewirausahaan, maupun peningkatan awareness berbagai pemangku kepentingan terkait, atau melalui diseminasi informasi terkait pemenuhan dan pelindungan hak-hak pekerja perempuan di tempat kerja.

Ini bukan pertama kali Ida membahas masalah ini, sebelumnya dalam webinar perayaan hari Ibu 2020 Ida mengatakan bahwa Salah satu kunci meraih bonus demografi melalui peningkatan produktivitas dari besarnya jumlah penduduk usia kerja, adalah dengan pemberdayaan pekerja perempuan yang akan memberikan kontribusi melalui perekonomian.

Namun, menurut Ida mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah, tetapi juga dibutuhkan komitmen dan upaya konkret dari seluruh pihak terkait, mulai dari pekerja dan serikatnya, pengusaha, hingga masyarakat luas

SA

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*