Pengamat HKI: Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia pada Merek Dagang Salah Kaprah

0
236

Aturan mengenai merek dagang wajib Bahasa Indonesia Pasal 36  UU 24/2009 dapat di ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

Penggunaan Bahasa Indonesia pada nama merek dagang diwajibkan mulai 30 September 2019 lalu semenjak Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia disahkan. Terbitnya Perpres ini telah ditunggu sejak lama karena menjadi amanat Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009).

Perpres ini mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia untuk merek dagang yang berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Pengaturan ini merupakan turunan amanat dari Pasal 36 dan Pasal 40 UU 24/2009.

Widyaretna Buenastuti, pengamat Hukum Kekayaan Intelektual menyatakan, dengan memasukan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada Merek Dagang adalah salah kaprah. Ia menganggap hal ini dapat menimbulkan kekacauan dalam pengaturan merek dagang di Indonesia.

Widya yang juga Direktur Inke Maris & Associate, menyampaikan beberapa alasan yang membuat Perpres ini menjadi salah kaprah. Pertama, pengaturan terkait merek dagang sebenarnya telah rinci dan spesifik diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). UU Merek tidak mewajibkan penggunaan merek dagang berupa kata atau gabungan kata dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 2 UU Merek sebatas menyebutkan bahwa merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Tidak terdapat pasal dalam UU Merek yang menyebutkan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia untuk merek dagang. Adapun untuk kategori merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak telah diatur seluruhnya dalam UU Merek. Sepanjang merek yang didaftarkan memenuhi Pasal 2 UU Merek dan tidak termasuk dalam kategori merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak, maka permohonan pendaftaran merek dapat diterima.

Widya, selanjutnya menjelaskan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia untuk merek dagang justru berpotensi mengakibatkan merek tidak dapat didaftar. Pasal 20 butir b UU Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar jika sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

“Sebagai contoh, merek dagang pil biru untuk jenis barang obat, atau merek dagang kopi hitam untuk jenis barang kopi merupakan contoh merek yang tidak dapat didaftarkan,” jelasnya.

Kedua, Widya menganggap kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia untuk merek dagang akan menghambat kreativitas. Terbatasnya kosakata dalam Bahasa Indonesia akan menghambat kreativitas dalam proses pencarian atau penemuan merek dagang.

Seiring dengan semakin banyaknya permohonan pendaftaran merek, maka kosakata Bahasa Indonesia yang tersedia akan semakin sedikit. Kata atau gabungan kata yang telah terdaftar sebagai merek dagang akan menjadi hak eksklusif pemilik merek. Terlebih kosakata Bahasa Indonesia tersebut harus memenuhi kaidah Bahasa Indonesia yang baik.

Ketiga, pengaturan wajib Bahasa Indonesia bagi merek dagang tidak sesuai dengan perkembangan penggunaan merek. Dalam perkembangannya, merek dagang yang didaftarkan seringkali hanya berupa nama orang, singkatan, akronim, atau tanpa memiliki makna harfiah sama sekali. Sebagai contoh, merek-merek terkenal seperti Adidas, BMW, IKEA, H&M, BMW, dan KFC merupakan singkatan  dari nama pemilik atau singkatan dari deskripsi produknya. Merek dagang terkenal asal Indonesia, seperti Wardah, Indomie, J.Co, Buccheri, GO-JEK pun bukanlah merek yang berasal dari kosakata Bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Aturan wajib Bahasa Indonesia bagi merek dagang yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia akan tidak sesuai dengan perkembangan penggunaan merek yang berfungsi sebagai pembeda antara barang dan atau jasa yang satu dengan yang lainnya.

Dalam kesimpulannya, Widya mengungkapkan UU dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia telah salah kaprah dalam mengatur hal-hal yang terkait dengan merek dagang, khususnya merek dagang yang dimiliki warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Untuk itu, asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam hal ini yang harusnya diterapkan. Asas ini merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).  Selain itu, aturan mengenai merek dagang wajib menggunakan Bahasa Indonesia dalam Pasal 36  UU 24/2009 dapat di ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

ZNA

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*