DPR/Presiden Dapat Ajukan RUU di Luar Prolegnas Dalam Keadaan Tertentu

0
121

DPR/Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas dalam keadaan luar biasa, konflik atau bencana alam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2019 lalu. Sebelumnya, RUU tersebut telah ditetapkan dalam paripurna akhir masa bakti DPR RI periode 2014-2019 akhir September lalu.
Dalam Pasal 23 ayat (2) UU 15/2019, disebutkan keadaan-keadaan yang memungkinkan DPR atau Presiden untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) di luar Prolegnas. Keadaan tersebut yaitu untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, serta keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan Menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Terkait penyusunan Program Legislasi Nasional (prolegnas) dilaksanakan oleh DPR, DPD dan Pemerintah yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.
Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah sendiri dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu lima tahun. Hal tersebut merujuk pada Pasal 20 ayat (3) UU 15/2019. Namun sebelum itu, DPR, DPD, dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas jangka menengah di masa keanggotaan DPR sebelumnya.
Lebih lanjut, Evaluasi dari Prolegnas jangka menengah, merujuk pada Pasal 20 ayat (5) dapat dilakukan setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. Penyusunan dan penetapan dari Prolegnas prioritas tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam hal penyusunan Rancangan Undang-Undang, menurut UU ini, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan atau antar nonkementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, selanjutnya dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Bersandar pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terbaru ini, dapat dikatakan UU 15/2019 mengakomodir pembahasan RUU yang pada periode sebelumnya belum diselesaikan. Peraturan ini juga memberikan peran DPR, Pemerintah DPD untuk melakukan pemantauan dan peninjauan UU terkait prioritas jangka menangah. Selain itu, adanya pembentukan kementerian atau lembaga/badan urusan pembentukan peraturan perundang-undangan di internal pemerintah (Badan/Lembaga Legislasi Nasional).

ZNA

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*