Dua Hari Jelang Pemberlakuan UU Halal, Sudah Siapkah Pemerintah?

0
82

BPJPH belum penuhi kualifikasi sertifikasi halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang telah diundangkan pada 17 Oktober 2014, dua hari lagi akan diberlakukan. Berdasarkan amanat Pasal 67 UU JPH, kewajiban sertifikasi halal berlaku lima tahun sejak UU JPH diundangkan. Hal ini tentu mendorong baik masyarakat, pemerintah, serta pelaku usaha untuk mematuhi kewajiban sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela.

Di sisi lain, berbagai pendapat mengenai ketidaksiapan pemerintah akan kewajiban sertifikasi halal masih menjadi isu di masyarakat. Indonesian Halal Watch (IHW) pada Kamis (10/10) lalu meminta pemerintah menunda pemberlakuan UU JPH. Direktur Eksekutif IHW, Ikhsan Abdullah, mengatakan Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum siap menjalankan aturan tersebut.

“Pemerintah belum siap melaksanakan berarti harus ada aturan untuk menangguhkan atau menambahkan tenggat waktunya,” tegas Ikhsan Abdullah.

Mengutip bisnis.com, Ikhsan juga mengatakan dari beberapa instrumen yang harus dipersiapkan oleh BPJPH, belum satupun yang terpenuhi saat ini. Instrumen tersebut diantaranya keberadaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), tenaga auditor halal, sistem dan tarif pendaftaran yang mudah diakses pelaku usaha, juga perwakilan BPJPH di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Hingga Selasa (8/10), lanjutnya belum satu pun LPH yang mendapatkan akreditasi dari BPJPH san MUI sesuai Pasal 13 UU JPH. Pasal tersebut mensyaratkan keberadaan KPH yang harus diakreditasi oleh BPJPH dan MUI.

Untuk mendapatkan akreditasi, LPH wajib untuk memiliki minimal tiga auditor halal. “Namun, sebagaimana yang saya ketahui hingga saat ini belum ada satu pun auditor halal yang dihasilkan selama BPJPH dibentuk pada 14 Oktober 2014,” jelasnya.

Hal ini berbeda jauh dengan jumlah auditor yang telah mendapatkan sertifikasi sebagai Auditor Halal dari MUI sebanyak 1.061 orang. Para auditor halal tersebut yang selama ini bekerja sebagai Auditor Halal LPPOM MUI dari 34 Provinsi di Indonesia.

Jika tetap dipaksakan, menurutnya maka akan menimbulkan keadaan yang lebih buruk lagi bagi masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah. Ini disebabkan berbagai instrumen yang diuraikan tersebut belum satu pun yang dipenuhi sebagai kewajiban penyelenggara.

ZNA

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*