KPPU Masih Terapkan Post Notification pada Pelaporan Merger dan Akuisisi

0
52

Keterlambatan notifikasi terancam denda Rp1 miliar per hari

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),  Rabu (2/10) lalu telah menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 3 Tahun 2019 terkait tata cara pelaporan merger dan akuisisi. Peraturan ini merupakan perubahan keempat setelah sebelumnya diatur pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013.

Pada Perkom terbaru, pelaporan merger dan akuisisi masih menggunakan sistem post notification dimana pelaporan dilakukan setelah proses penggabungan dan/atau pengambilalihan efektif terjadi dihitung sejak tanggal pengesahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Penerimaan notifikasi, selanjutnya hanya akan dilakukan oleh KPPU jika pelaku usaha telah memberikan dokumen lengkap. Dokumen tersebut terdiri dari formulir notifikasi yang tertera pada lampiran Perkom.

Dokumen pendukung lainnya seperti laporan keuangan tiga tahun terakhir, skema struktur kelompok pelaku usaha sebelum dan setelah transaksi merger, akuisisi atau konsolidasi, anggaran dasar perubahan sebelum dan sesudah transaksi dilakukan, dan seluruh dokumen yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Perkom 3/2019 juga wajib dilampirkan dalam penyampaian notifikasi.

Jangka waktu maksimal dilakukannya notifikasi kepada Komisi dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan berlaku efektif secara yuridis.

Selaras dengan perubahan tersebut, pengertian dari Pengambilalihan juga diperluas dengan memasukkan unsur “aset perusahaan”. Hal ini berarti pengambilalihan mencakup peralihan aset-aset produktif sehingga termasuk ketentuan wajib notifikasi.

Kepada pelaku usaha yang terlambat menyampaikan notifikasi atau pemberitahuan merger, akusisi, atau konsolidasi, KPPU berwenang mengenakan denda administratif hingga maksimal Rp25 miliar rupiah. Hal tersebut merujuk pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.

ZNA

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*