Perpres Bahasa Indonesia Dinilai Akan Mengurangi Posisi Pihak Dalam Negeri

0
79

UU Bahasa dianggap sudah cukup untuk mengakomodir.

Perpres Nomor 63 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah akhir September 2019 lalu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya dari Asharyanto, Partner BP Lawyers yang menganggap bahwa tidak ada urgensi hadirnya perpres tersebut.

Menurut pengalamannya dalam praktek perjanjian, perpres ini malah mengurangi posisi pihak dalam negeri.  “Karena sebelumnya dengan Undang-undang Bahasa pun sudah cukup melindungi pihak dalam negeri, dalam arti pihak swasta yang bekerja sama dengan pihak luar negeri. Disana sudah wajib yang harus menjadi rujukannya adalah perjanjian dalam Bahasa Indonesia,” ucapnya pada Jumat (11/10)

Merujuk Perpres 63/2019, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran perjanjian yang menggunakan bahasa asing, penggunaan bahasa dapat dipilih sesuai kesepakatan para pihak. Hal tersebut juga menyangkut sengketa yang mungkin terjadi diantara para pihak.

“Kita paham dalam prakteknya di setiap sengketa pasti ada berbeda penafsiran. Maka dari itu banyak sengketa yang dipilih tidak diselesaikan di Indonesia, tapi di lembaga penyelesaian luar negeri. Benefitnya jadi berkurang,” lanjut Asharyanto.

Dalam prakteknya, Asharyanto mengaku banyak klien asing yang ingin menggunakan bahasa nasional mereka untuk tafsiran utama perjanjian. Tantangan yang harus dihadapi ketika pembuatan perjanjian kerja dengan klien warga negara asing.

“Beberapa klien asing minta perjanjian dibuat dalam bahasa asing, sedangkan jika ada sengketa perselisihan hak terjadinya di Indonesia. Kalau tafsirannya bahasa asing dan tidak ada keharusan untuk menggunakan lembaga penerjemah tersumpah, apakah nantinya lembaga-lembaga di Indonesia terkait penyelesaian perselisihan bisa mengerti maksudnya,” ungkapnya.

Apakah kedepannya hal ini akan menjadi kesulitan belum diketahui jika nanti dalam pembuktian perjanjian di persidangan harus menggunakan ahli bahasa untuk menafsirkan perjanjian tersebut.

“Jangan sampai nanti yang menjadi pihak yang merasa haknya dikurangi, jadi repot sendiri karena lembaga penyelesaian ini tidak mengerti maksudnya. Bukan mendiskreditkan, tapi bahasa perjanjian kadang ada yang kompleks dan maksud yang terselubung. Ini yang menjadi challenge kedepan,” sambung Asharyanto.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, juga menyampaikan dengan adanya perpres ini akan berpengaruh pada banyaknya perkara perdata yang mendasari gugatannya pada penggunaan bahasa asing dalam perjanjian. Pada akhirnya pengadilan menyatakan perjanjian batal demi hukum, padahal gugatan diajukan agar pihak yang wanprestasi tidak perlu melakukan kewajiban hukum.

ZNA

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*